Masalah penyimpangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD dan SMP, mudah diduga. Ini disebabkan antara lain adanya kesamaan mata anggaran antara BOS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Akibatnya, terjadi penganggaran ganda (double account) yang dilakukan pihak sekolah.
Di luar masalah itu, ada fenomena menarik yang terjadi di daerah. Di Temanggung, jumlah siswa SD dan SLTP yang putus sekolah (drop out) justru meningkat sejak pengucuran dana BOS. Ini menimbulkan pertanyaan : mengapa? Setidaknya, pertanyaan ini muncul dalam paparan hasil penelitian tentang faktor-faktor angka putus sekolah.
Pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Temanggung (3/1) ini menunjukkan ada lima faktor yang menjadi sebab siswa putus sekolah. Faktor ekonomi, terutama karena kesulitan biaya, menjadi alasan terbanyak (47,1 persen) putusnya siswa sekolah.
Faktor lain, berturut-turut karena malas belajar (34,3 persen), tidak dapat mengikuti pelajaran atau lemahnya daya berpikir (12,9 persen), sakit atau kawin (3,9 persen) serta faktor lain seperti faktor kenakalan atau indisipliner (2,8 persen).
Faktor ekonomi, yang menjadi alasan terkuat siswa putus sekolah, dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang kebanyakan berprofesi petani dengan penghasilan tidak menentu. Ditambah dengan faktor domisili yang berada di luar kota, masalah biaya transportasi juga menambah tekanan tingginya angka DO.
Data tentang kesulitan biaya ini dapat dibandingkan dengan kemampuan membayar biaya sekolah di sekolah menengah atas. Di SMK 2 Temanggung, dari 754 siswa, baru ada 96 siswa yang dapat melunasi iuran/sumbangan sampai dengan bulan Januari 2007. Total ‘tagihan’ yang harus dibayarkan siswa sebesar Rp 175.824.000.
Data yang lebih menyedihkan, sampai saat ini masih ada 12 siswa (SMK 2 Temanggung) yang telah lulus tetapi belum mengambil ijazah karena alasan yang sama. Meskipun pihak sekolah tidak berniat ‘menyandera’ ijazah mereka, kenyataannya ijazah itu memang belum diambil. Mungkin bagi mereka, salinan ijazah sudah cukup memadai untuk mencari pekerjaan.
Sementara itu, faktor lain yang menyebabkan siswa putus sekolah, boleh dibilang, menjadi pekerjaan rumah bagi pihak sekolah untuk mengatasi hal ini. Rendahnya motivasi belajar, kedisiplinan dan kemampuan berpikir siswa akan banyak dipengaruhi oleh seberapa besar peran sekolah dalam melayani siswa.
***
Dikaitkan dengan masalah tingginya siswa putus sekolah, khususnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ada beberapa pilihan yang dapat diambil pemerintah. Misalnya dengan memperbesar indeks bantuan operasional sekolah, atau memperkuat fokus pembiayaan pada siswa atau memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan oleh pihak sekolah.
Pembesaran indeks bantuan operasional sekolah, jika dikaitkan dengan masih adanya siswa putus sekolah itu, didasarkan pada asumsi kesulitan keluarga (petani atau buruh) dalam menyediakan dana tunai. Mobilitas siswa dari luar kota tentu harus didukung oleh tersedianya dana tunai setiap hari.
Sayangnya hal ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh para petani dan buruh. Itupun dengan masih menisbikan peranan pengusaha angkutan, karena sebenarnya –tanpa kita sadari- mereka telah lama menyubsidi biaya angkutan para siswa dengan tarif setengah harga.
Pembesaran indeks bantuan ini, dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah, terutama digunakan untuk memberi kompensasi biaya angkutan. Meskipun di dalam ketentuan telah disebutkan adanya bantuan transportasi siswa (miskin), tidak jelas bagaimana pihak sekolah merealisasikannya.
Di tengah situasi perekonomian yang masih tidak menarik ini, peningkatan indeks bantuan akan sangat membantu siswa miskin guna menunjang mobilitas mereka. Ini lebih murah, misalnya, ketimbang dengan penyediaan biaya pendirian unit sekolah baru di tiap kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek akses siswa ke sekolah.
Alternatif lain adalah dengan memperkuat fokus pembiayaan pada pos bantuan transportasi siswa. Tanpa pembesaran indeks dana BOS, penguatan fokus bantuan transportasi memang akan ‘memakan’ pos anggaran lain. Dalam hal ini pihak sekolah selayaknya rela mengorbankan pos-pos lain yang tidak seharusnya dibiayai dana BOS.
Misalnya, pos biaya ulangan harian. Kegiatan ulangan harian semestinya tidak harus dijadikan ‘ritual’ yang harus dibiayai. Sebab, kegiatan ini telah melekat pada tugas pokok guru dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ironisnya, justru pada pos-pos sejenis inilah yang memakan anggaran paling besar dari dana BOS.
Sebaliknya, apabila pemerintah tidak sanggup(?) menambah indeks bantuan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak sekolah dalam mengalokasikan pos-pos anggaran yang bersumber dari BOS. Jangan sampai terjadi penganggaran ganda pada kedua sumber dana (BOS dan APBS) sehingga menyimpang dari tujuan.
Yang tak kalah penting untuk dicermati adalah masalah akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana, rawan terjadi rekayasa. Pembuatan laporan adalah satu hal, sedangkan penggunaan dana secara riil adalah lain hal.
Munculnya biaya siluman seperti upeti maupun “tanda terima kasih”, di samping godaan untuk menyelewengkan dana demi kantong pribadi, menjadi salah satu sebab penggunaan dana bantuan tidak sampai pada sasaran. Yang terkena imbas dari kondisi ini lagi-lagi siswa (miskin).
***
Kasus siswa putus sekolah karena masalah biaya transportasi akan menjadi salah satu ancaman keberhasilan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun apabila pemerintah tidak mengantisipasi hal ini. Apalagi presiden telah mengeluarkan instruksi tentang percepatan penuntasan wajar-dikdas sembilan tahun. Percepatan itu harus diimbangi tanggung jawab pembiayaan, dalam hal ini melalui BOS.
