Oleh: masmarto | November 29, 2008

Catatan Redaksi

Pengantar
Saya tidak berpretensi membuat “Catatan Pinggir” sekaliber Mas Goen (Goenawan Mohamad). Ini hanya keharusan karena tugas saya sebagai Pemimpin Redaksi. Sebagaimana karakter “Editorial”, “Tajuk”, atau apapun namanya, catatan ini memang mencerminkan pandangan media tentang isu yang akan diketengahkan.
Sebagai guru yang baru belajar mengelola media, dengan sendirinya sikap kritis yang dilindungi oleh undang-undang tentang pers ini, layak dilontarkan. Pandangan-pandangan yang tercermin dalam “Catatan Redaksi” ini sedikit banyak menyinggung pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu. Namun demi alasan “menjunjung kebenaran dan keadilan” sebagaimana terbaca dalam konsiderans undang-undang pers, LONTAR memang harus menyuarakan pandangan yang menurut hemat kami benar dan adil.
Lebih dari itu, pewacanaan isu-isu penting dalam dunia pendidikan di Temanggung, yang dalam banyak hal masih tamoak jelas ketimpangannya, harus diletakkan dalam konteks kebebasan berpendapat (bagi guru), dalam konteks akuntabilitas (bagi aparat pelaksana kebijakan pendidikan), dan konteks good goverment dan clean governance bagi pemerintah kabupaten.
Sebagai opini, pandangan dalam catatan ini sah saja. Pihak-pihak yang berkeberatan dengan pandangan ini dapat memberikan “hak jawab” yang dimuat di tabloid Lontar.

Catatan ke-1 Oktober 2006
Empis-empis
Lahirnya Bayi Sungsang
Seperti bayi lahir sungsang, itulah kira-kira ketika tabloid ini hadir di hadapan Anda. Sang ibu dan semua yang merasa empunya bayi, ikut menanggung kesakitan, bingung, berkeringat, berdarah-darah bahkan kalau perlu ada yang meregang nyawa. Begitu bayi lahir dan ‘cengeeer…’ semua merasa lega dengan mata berbinar. Ini terjadi lantaran semua pengelolanya sama sekali buta terhadap jurnalistik, sebagai penulis pemula sekalipun.
Setelah lahir, bukan berarti semua kesulitan selesai, para pengelolanya bakal menghadapi banyak soal. Dari suara miring, soal kelangsungan hidup tabloid ini sampai semua thethek bengek kerepotan mengelola sebuah penerbitan.
Tarik ulur antara kepentingan perusahaan pengelola tabloid dengan idealisme jurnalistik mungkin saja bisa dan biasa terjadi. Padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Akan tapi tentu keduanya memiliki muara yang sama, yakni sama-sama berusaha memenuhi kebutuhan pembacanya.
Dari sebuah kebutaan, bagian perusahaan harus bekerja keras. Bila subsidi mulai memasuki tahap disapih. Para pengelolanya tentu harus berpikir memadukan antara kepentingan pembaca dengan idealisme, visi dan misi tabloid ini.
Masih banyak hal diperlukan untuk kelangsungan hidup tabloid ini. Bahwa kesanggupan Pak Mil dan Pak Mardi untuk bergantian menyediakan akomodasi, itu sebuah konsekuensi logis. Tetapi ketika kita butuh tempat untuk mendukung aktifitas, baik redaksional maupun adminstrasi serta sirkulasi, kita harus memutar otak. Pertanyaannya, apakah selamanya   selalu nunut di SMK 2, atau bagaimana kesiapan Kantor Dewan Pendidikan?
Seandainya idealisme tabloid ini masih tetap–belajar menulis untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang ingin menjadi lebih cerdas, maka materi tulisan harus memiliki nilai jual, baik pada pemasang iklan maupun calon pembacanya. Bagi pemula, ini tidak mudah dan jika terjadi kelangkaan naskah penulis pemula, mungkin stock naskah guru yang sudah menjadi kolumnis akan mendominasi tabloid ini. Artinya menjadikan idealisme penulis pemula seperti berada di batu ujian.
Tapi apapun, ‘Lontar’ harus terbit dengan idealisme, misi dan visi yang jelas dengan tidak mengabaikan semua pihak. Termasuk penulis pemula, baik dari kalangan guru maupun siswa. Kitalah yang harus permainkan waktu dan hidup, bukan sebaliknya. Bravo !!!!
(Yudo, Guru SMP Negeri 1 Kaloran)

Catatan ke-2 November 2006
Menatang Harapan di Bulan Guru
Meski tanggal 10 November kita kenal sebagai Hari Pahlawan, atau meskipun 18 November sebagai hari perkawinan Bung Hatta, atau siapa pun yang memiliki momen hostoris pada bulan ini, bagi kalangan pendidik Hari Guru tetap dianggap paling bermakna.
Bukan semata meratapi nasibnya yang tak kunjung membaik, Hari Guru juga sekaligus dapat dijadikan momen-tum untuk menatang harapan. Harapan itu diletakkan pada kelahiran Undang-Undang Guru (dan Dosen) yang kini telah berusia hampir satu tahun.
Banyak harapan tertumpah pada undang-undang yang disebut-sebut sangat progresif tersebut. Taruhlah misalnya tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi.
Menurut undang-undang itu, setiap pendidik sekurang-kurangnya harus berpendidikan sarjana. Untuk menjadikan guru berpendidikan sarjana, pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Jadi biarpun tuntutan untuk memenuhi syarat pendidikan terbilang mahal, itu tak akan menjadi masalah karena biaya kuliah atau biaya yang lain ditanggung oleh pemerintah.
Begitu pun masalah peningkatan kompetensi dan kemudian sertifikasi. Semua biaya yang ditimbulkan dari kebijakan ini akan ditanggung oleh pemerintah.
Mengingat hal demikian, kita boleh berharap akan perbaikan nasib yang sudah lama didambakan kalangan guru itu.
Isu terpenting yang diusung oleh Undang-Undang tentang Guru dan Dosen ini, tak pelak, memang pada semangat untuk lebih menyejahterakan kehidupan guru.
Lihat saja diktum-diktum yang mengatur tentang hak-hak para guru. Dinyatakan di dalam ayat (1) pasal 14, setiap guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
Penghasilan itu meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Dengan fasilitas penghasilan seperti itu, terbayang di benak guru betapa derajat hidupnya akan lebih bermartabat, tidak seperti sekarang, yang hidup melata di negeri sendiri, di hadapan kesuksesan hidup para bekas siswa yang pernah diasuhnya.
Masalahnya, kapan para guru akan menerima fasilitas yang sangat menggiurkan itu?

Catatan ke-3 Desember 2006
Sejarah Pengendalian Nilai
Pada dekade 90-an, di lingkungan sekolah menengah pernah diselenggarakan tes yang dikendalikan oleh (waktu itu) Bidang Dikmen Kanwil Depdikbud. Provinsi Jawa Tengah. Tes pengendalian meliputi Nilai P (Semester I) dan Nilai Q (Semester II) guna merasionalisasikan Nilai R (EBTA/Ebtanas).
Dikatakan rasionalisasi, karena diasumsikan kemampuan siswa (hasil EBTA/Ebtanas) tidak akan jauh beranjak dari rentangan Nilai P dan Nilai Q. Rasionalisasi dilakukan dengan cara membatasi nilai maksimal (P maupun Q) tidak boleh berselisih lebih dari 2,0 dengan perkiraan Nilai R (EBTA/Ebtanas).
Sebagai ilustrasi, jika diasumsikan nilai Ebtanas siswa hanya mencapai skor 5,0 maka nilai P maupun Q tidak boleh lebih dari 7,0. Dengan menggunakan rumus perhitungan P+Q+2R/4 siswa masih dapat lulus ujian dengan standar kelulusan 6,0.
Dengan paradigma berpikir seperti itu, kebijakan pemerintah yang mengendalikan nilai P dan Q berjalan tanpa komplain sekolah. Apalagi iklim politik saat itu sangat tidak memungkinkan munculnya protes dari bawah.
Sekarang kita dapat memikirkan ulang kebijakan tersebut, meskipun dalam konteks kepentingan yang barangkali berbeda. Yang perlu diingat, pertama-tama, siswa adalah manusia yang unik.
Setiap tahun kita menghadapi generasi yang memiliki keunikan. Dengan demikian tak satu pun instrumen tes yang mampu memetakan secara tepat kemampuan siswa. Apalagi riset mutakhir semakin menyadarkan kita akan banyaknya jenis-jenis kemampuan (kecerdasan) manusia yang memerlukan alat ukur secara khusus.
Karena itu, meletakkan nasib siswa di atas altar Tes Pengendalian dengan instrumen yang belum teruji, harus dipertimbangkan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita akhirnya terjebak pada kepentingan pragmatis jangka pendek, meskipun ruang perdebatan niscaya juga terbuka untuk itu.
Di tengah masa transisi pemberlakuan kurikulum (ujicoba) 2004 (atau lazim disebut KBK) menuju Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), barangkali lebih arif kita mempersiapkan guru agar benar-benar siap melaksanakan KTSP tahun depan.
Sesuai dengan kewajiban guru yang tertuang di dalam undang-undang, guru tidak hanya sebatas merencanakan, menyajikan dan mengevaluasi. Undang-undang dengan tegas menambahkan kata “bermutu” di belakang semua kewajiban guru itu.
Kita boleh prihatin dengan sinyalemen masih rendahnya kemampuan guru dalam merencanakan, menyajikan dan mengevaluasi. Namun, kita akan lebih prihatin jika dengan kondisi itu lalu memberi stigma (cap buruk) pada guru sambil memperdaya guru.
Sudah saatnya kita memberdayakan para guru, betapapun kemampuan mereka masih rendah. Justru dengan kesadaran itu, kemampuan guru harus ditumbuhkan, dan dikembangkan. Langkah itu sudah dimulai dalam semangat menyusun KTSP.
Mengapa guru harus diberdayakan? Undang-undang telah memanggil-manggil guru agar segera bangun, bersiap mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. Jika tidak diberdayakan, para guru barangkali akan lebih dalam jatuh ke kubangan lalu dicaci-maki lagi.

Catatan ke-4 Januari 2007
CATATAN REDAKSI
Anggaran di musim hujan, adakah hujan di musim anggaran? Ada dua makna yang tersirat dari pernyataan tersebut. Januari 2007 kita tengah berada di musim penghujan. Januari, sepuluh atau dua puluh tahun lalu selalu diartikan sebagai “hujan sehari-hari”.
Kini pun kita dapat mengartikan nama bulan itu sebagai penanda musim, meskipun gejala El-Nino dan La-Nina sebagai dampak pemanasan global sering menjungkir-balikkan ramalan cuaca.
Lebih penting ketimbang ramalan cuaca, kita barangkali lebih tertarik menemukan makna kedua. Apakah di awal musim anggaran ini kita juga akan menikmati hujan anggaran? Apakah kucuran anggaran (pendidikan di Temanggung) akan sederas guyuran langit?
Pertanyaan ini menarik terkait dengan berbagai persoalan pendidikan kita. Persoalan itu terkait dengan upaya pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan telah diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006.
Persoalan berikutnya, dengan disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Guru, konsentrasi kita terarah pada upaya menyarjanakan guru. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu (qonditio sine qua non) sebelum menghadapi uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
Di Kabupaten Temanggung, masih banyak guru yang belum memiliki ijazah sarjana. Untuk mengikuti kuliah S1 atau D-IV atau PGSD yang setaraf S1, diperlukan biaya yang tidak murah. Memang ada bantuan pendidikan dari pemerintah. Namun jelas jauh dari memadai.
Persoalan lain menyangkut standar sarana dan prasarana. Apakah rasio kecukupan peralatan pendidikan telah dipenuhi? Olok-olok “SMK Sastra”, sebagai contoh, untuk menunjuk sekolah menengah kejuruan yang tidak pernah melakukan praktikum akibat ketiadaan sarana dengan mudah dijadikan indikasi miskinnya peralatan sekolah kita.
Standar pembiayaan pendidikan, sementara itu,  tidak hanya penting untuk segera dibuatkan patokannya, namun juga akan menjadi genting bila penyelenggara pendidikan mematok biaya semaunya.
Sebagai penyeimbang, jikalau alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD terpenuhi, para penyelenggara pendidikan sepantasnya juga memenuhi Standar Proses (Pembelajaran) yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi serta meneladankan.
Lebih penting lagi, para penyelenggara pendidikan mesti juga memenuhi Standar Pengelolaan dengan menerapkan manajemen (peningkatan mutu) berbasis sekolah dengan ciri utama kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
Kedua belah pihak, antara penyedia anggaran dan pelaksana anggaran, dalam waktu yang bersamaan harus dapat menunjukkan komitmen bersama guna memajukan pendidikan di Temanggung.

Catatan ke-5 Februari 2007
(Seperti Lectori Salutem edisi ini, yang tak tentu rimba file-nya, catatan edisi ini tampaknya juga hilang)

Catatan ke-6 Maret 2007
(Edisi ini juga belum ditemukan)

Catatan ke-7 April 2007
Penganut “mazhab” ujian nasional, dengan berlindung di balik rumusan-rumusan kebijakan pemerintah tentang itu, niscaya percaya ujian nasional akan mampu memacu pencapaian standar nasional pendidikan.
Standar nasional minimal yang diejawantahkan dalam patokan nilai minimal kelulusan dipercaya menjadi cermin senyatanya akan taraf  penguasaan standar kompetensi lulusan.
Dengan kesadaran seperti itu, seluruh “mesin” pendidikan digerakkan menuju satu sasaran : bagaimana mencapai taraf persentase kelulusan setinggi-tingginya. Mulailah kemudian, proses pengedrilan dilakukan. Pemrediksian akan soal ujian yang bakal keluar pun dijalankan.
Bukan hanya itu. Uji petik sebagai dasar penyusunan strategi paling jitu pun disusun. Bahkan hajatan besar nasional itu pun dewasa ini telah merambah ke wilayah spiritual : bermujahadah.
Bila kemudian muncul olok-olok “ganti saja fungsi sekolah menjadi lembaga bim-bel”, apa yang dapat kita lakukan?
Diakui atau tidak, daya sihir ujian nasional telah mengubah esensi pendidikan menjadi semacam kegiatan “pelatnas” jangka pendek. Seluruh peserta digembleng ala pasukan Sparta, dengan menu utama “himpunan soal-soal UN” yang telah dilengkapi analisis jawaban beserta kuncinya.
Bila dirasa masih kurang meyakinkan, siasat kuno pun akan digunakan. Kasak-kusuk antarpengawas ujian, pengiriman LJK yang dibikin terlambat, pembentukan “Tim Sukses” yang bergerak ala siluman.
Dan, ketika kita merasa sukses dengan semua itu, kita lupa bahwa ada sisi kemanusiaan anak-anak kita yang hilang. Ketika mereka menjadi mahasiswa yang gagap, miskin gagasan, tak mampu berpikir kritis, kita barangkali tersadar ada yang tercecer selama dalam masa pengasuhan kita.
Begitu pun, ketika mereka kita jumpai sebagai orang-orang yang tuna, gagap menyikapi kehidupan nyata yang keras, kita barangkali telanjur memanjakan dengan suapan-suapan kunci jawaban.
Sesungguhnya, ujian nasional akan selalu berada dalam tarikan kepentingan dan sudut pandang berbeda. Namun, apakah kita juga akan selalu berada dalam tarikan itu?

Catatan ke-8 Mei 2007
Mei yang selalu sepi. Itulah barangkali yang kita rasakan sejak bertahun-tahun lalu. Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang mestinya diperingati dan dirayakan dengan penuh gairah kegembiraan, justru menyeret kita dalam tegangan yang mendebarkan.
Sampai tahun 2006, suasana hari pendidikan justru diselimuti perasaan was-was. Kita selalu cemas : apakah siswa kita akan lulusan dalam ujian? Bukankah setiap kegagalan siswa selalu berarti tamparan yang memerahkan wajah kita?
Hari Pendidikan Nasional, sayangnya justru berada dalam jadwal kegiatan kulminasi pendidikan, dengan puncak ritual berupa ujian nasional. Itulah yang menyebabkan ketegangan psikis kita.
Namun, sebagai makhluk multidimensional, apakah kita tidak dapat mengambil perspektif baru dalam memaknai Hari Pendidikan Nasional kita? Taruhlah, hari itu sebagai refleksi kinerja kita selama setahun.
Maka kita akan bertanya : apakah kita telah mendudukkan diri dalam posisi ing ngarso sung tulodho? Keteladanan apakah yang telah kita berikan kepada anak-anak kita? Dan jika kita sedang memegang amanat masyarakat : apakah kita telah berpihak kepada anak-anak yang membutuhkan lahan persemaian?
Begitu pula, apabila kita mendudukkan diri pada posisi ing madyo, apakah kita telah turut mangun karso? Membangun karsa anak-anak yang harus tumbuh optimal, membangun karsa guru-guru yang juga memerlukan ruang berekspresi, apakah kita telah melakukannya?
Sebaliknya, dan inilah yang agaknya sulit dilakukan: apakah kita telah berbesar hati tutwuri handayani dalam mengakomodasi semua aspirasi warga pendidikan (siswa dan guru)? Adakalanya kita tidak dapat begitu saja berpegang pada garis ketentuan yang kaku. Di atas segala aturan, masih ada kearifan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran yang memayungi.
Di luar seksi, bidang, sektor dan wilayah pendidikan yang sempit ini, di sekolah atau birokrasi, masih banyak kegembiraan yang dapat dinikmati. Taruhlah pesta kegairahan dalam pergulatan pemikiran dan penelitian pendidikan sebagai kegembiraan.
Bagi guru, bulan-bulan ke depan banyak agenda yang menjadi wahana kegembiraan: Lomba Kreativitas Guru (LIPI), Lomba LMKS-LMCP (Depdiknas), Sayembara Naskah (Pusbuk), Forum Ilmiah Guru (LPMP-Ditjen Mutendik). Para siswa pun akan mendapat kegembiraan melalui Pemilihan Peneliti Remaja (LIPI), Lomba Karya Ilmiah Remaja (LIPI), dan lain-lain.
Alih-alih selalu tegang menjalani masa pendidikan, selamat menikmati kegembiraan di Hari Pendidikan. Dirgahayu Pendidikan Nasional kita!

Catatan ke-9 Juni 2007
Apa yang akan dilakukan orangtua pada saat anak kesayangannya lulus sekolah? Mencari sekolah baru? Begitulah kebanyakan yang dilakukan oleh orangtua. Pada era sekarang, semakin jarang orang tua yang enggan menyekolahkan anak. Baik karena demi cita-cita anak, demi keinginan orang tua, maupun alasan lain yang bersifat lebih mekanis.
Masalahnya, sering keinginan yang menggebu dari pihak orang tua dan anak berbenturan dengan kenyataan semakin sulitnya mencari sekolah yang diidamkan. Ini menyangkut lemahnya posisi tawar orang tua dan anak terhadap sekolah.
Apabila prestasi akademik maupun nonakademik anak hanya pas-pasan, sulit rasanya menerobos satu tempat di tengah ketatnya persaingan. Namun, diam-diam juga ada faktor lain yang memperlemah posisi tawar mereka. Keterbatasan biaya.
Dalam kondisi di daerah yang belum ada standar biaya pendidikan, dengan posisi tawar yang lemah akan semakin menutup peluang masyarakat dalam mengakses kesempatan pendidikan di suatu sekolah. Katakanlah di sekolah yang dianggap favorit.
Meskipun sekolah favorit tidak selalu identik dengan biaya mahal, begitu pun sebaliknya, masalah ini masih menjadi batu sandungan masyarakat dalam upaya mendapatkan sekolah baru.
Pada posisi demikian, pihak sekolah kadang-kadang dengan sewenang-wenang mematok biaya tinggi dengan peruntukan yang boleh jadi juga dibuat-buat. Ada satu adagium di benak masyakat : kalau ingin memasukkan anak ke sekolah, siap-siaplah dengan UANG GEDUNG.
Lepas dari rasional atau tidak, uang gedung seolah-olah menjadi prasyarat utama agar anak bisa memasuki sekolah baru. Bila perlu, masyarakat beramai-ramai membentuk rombongan untuk dapat membangun sendiri ruang kelas baru, hanya supaya mereka bisa diterima di sekolah itu.
Yang dikhawatirkan, kultur semacam ini lalu mendistorsi esensi penerimaan siswa baru. Jika kemudian banyak anak-anak terlantar tidak mendapatkan sekolah gara-gara tidak mampu menyediakan biaya awal (semacam persekot), dikhawatirkan akan semakin memperbesar angka putus sekolah, ataupun angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan lanjutan.
Diperlukan kearifan pihak sekolah dalam mengapresiasi masa penerimaan siswa baru. Hendaknya, masa penerimaan siswa baru tidak dijadikan ‘lahan panen’ untuk alasan-alasan yang tidak jelas.
Bagi masyarakat, sekolah baru semestinya tidak dimaknai dengan gedung baru, seragam baru, tas dan sepatu baru, buku baru. Masa penerimaan siswa baru bukanlah Hari Raya Lebaran yang membutuhkan segalanya serbabaru.

Catatan ke-10 Juli 2007
Syahdan, seorang ibu baru saja melahirkan anak yang didambakan. Ketika si jabang bayi menangis, keruan sang ibu segera mengangsurkan kedua putingnya. Bergantian, kiri dan kanan. Dengan segenap kasih yang tercurah, sang ibu memberikan asupan. Lalu mendendangkan tembang harapan. Sang anak harus menjadi kekudangan kelak. Menjadi tumpuan harapan keluarganya, masyarakatnya, dan bangsanya.
Begitulah sang jabang bayi meniti usia detik demi detik, tahun demi tahun. Sebagaimana Tuhan menagih tanggung jawab ibu (dan terutama juga bapaknya) akan nasib sang anak, sang ibu pun (pada dasarnya) akan “menagih” janji yang ditanamkan sejak sang anak berada dalam ayunan. Dan, kelak, sang anak harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tetesan peluh ibunya, setiap helaan napas bapaknya.
Kenyataannya, sekolah-sekolah negeri seperti bayi. Bedanya, sang bayi ini menyusu pada dua “ibu”. Selain dibiayai oleh pemerintah, sekurang-kurangnya untuk gaji pegawai negeri dan belanja pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, sekolah negeri juga masih ditopang biaya dari Komite Sekolah. Karena itu, selayaknya sekolah negeri mempertanggungjawabkan semua biaya yang diterima itu, baik kepada pemerintah, maupun kepada masyarakat (Komite Sekolah).
Masalahnya, sekolah negeri terkadang masih terkendala oleh formalitas laporan pertanggungjawaban. Karena yang dianut oleh hukum positif di Indonesia adalah bukti formal, jika laporan telah didukung oleh bukti-bukti formal berarti laporan dianggap sah. Mengedepankan aspek formal saja barangkali akan menimbulkan beban psikologis. Karena itu diperlukan sosialisasi akan pentingnya pertanggungjawaban sekolah negeri, tidak hanya aspek formal / legal saja, namun juga mencakupi aspek substansial.
Di sisi lain, kemampuan membaca laporan oleh pihak masyarakat juga perlu ditumbuhkan. Jangan lagi rapat komite yang gegap gempita hanya dijadikan ajang formalisasi laporan, tanpa disertai pemahaman yang memadai di kalangan anggota komite sekolah. Ini berbeda dengan pemerintah, yang dalam banyak hal menguasai instrumen laporan, dan dalam batas tertentu memahami aspek substansial laporan. Untuk itu, sekali lagi perlu dinyatakan, proses saling belajar dalam menyusun dan memahami laporan sangat dibutuhkan guna menegakkan kredibilitas sekolah negeri.

Catatan ke-11 Agustus 2007
Setiap kali menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, kita selalu terusik oleh pertanyaan yang sering dianggap iseng : apakah kita benar-benar telah merdeka?
Ketika Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan kita, maka itu dianggap sebagai pernyataan kemerdekaan politik.
Faktanya : bangsa Indonesia pada saat itu baru mengalami transisi politik dari negara terjajah menjadi negara merdeka; dari alam kolonisasi menuju alam dekolonisasi, yang dalam waktu empat tahun berikutnya dengan susah payah kita pertahankan.
Fakta lain, meskipun dalam bidang ekonomi pemerintah pernah menasionalisasi aset perusahaan milik pemerintah Belanda, perekonomian nasional kita sampai saat ini benar-benar masih rapuh. Masih terlampau banyak utang luar negeri yang membebani APBN kita, dan masih lebih banyak lagi “utang dalam negeri” yang mesti diselesaikan.
Fakta lain, citarasa kebudayaan nasional, yang dirumuskan sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, semakin terjepit oleh kepentingan industri budaya pop. Ketika kebudayaan mengalami komodifikasi (diperniagakan), rasanya kita semakin asing dengan kebudayaan kita sendiri.
Yang tak kurang menyedihkan adalah fakta ini : kemerdekaan yang seharusnya dapat mentransformasikan masyarakat kolonial, masyarakat feodal, dan masyarakat kapital, ke dalam masyarakat demokratis dan egaliter, justru semakin menampakkan wajah yang garang.
Lembaga pendidikan, sebagai lembaga sosial  yang digadang-gadang menjadi pranata sosial yang kuat dan berwibawa justru semakin menunjukkan kekuatannya, sambil meruntuhkan sendiri kewibawaannya.
Lembaga pendidikan kita semakin berpihak pada yang berpunya. Lembaga pendidikan kita ternyata hanya mau melayani orang-orang kaya dan pintar. Lalu, jika biaya sekolah semakin mahal dan tak ada tanda-tanda semakin murah, di manakah anak-anak miskin, anak-anak yang kurang beruntung itu bisa menikmati pendidikan?
Apakah dengan demikian lembaga pendidikan kita kini justru malah menciptakan penjara-penjara kemiskinan bagi masyarakat terpinggirkan? Apakah kita tidak dapat bermimpi untuk mewujudkan sebuah model pendidikan yang membebaskan?
Yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu membebaskan diri dari praktik-praktik kapitalisme dan komersialisme  pendidikan. Siapakah yang masih punya mimpi ini?

Catatan ke-12 September 2007
Melongok Perpustakaan Kita

Tanggal 14 September kita merayaan Hari Kunjung Perpustakaan. Namun rasanya kita akan menjadi jengah bila mengingat kondisi perpustakaan di sekolah. Minimnya koleksi perpustakaan telah lama menjadi keprihatinan kita. Rendahnya komitmen anggaran pengembangan perpustakaan sekolah juga telah lama mempermalukan diri kita. Bahkan Taufiq Ismail telah membunyikan genderang perang menghadapi rendahnya minat baca kita, sebagai bangsa yang “rabun” membaca.
Dalam membangun bidang pendidikan, kita masih cenderung suka membangun fisiknya, bukan psikisnya. Membangun wadah, bukan isinya. Karena itu, bila kita telah sanggup membangun gedung  atau ruang perpustakaan, itu dianggap telah cukup.
Padahal esensi perpustakaan ada pada pustakanya. Pada isinya. Melayani siswa sebagai manusia pembelajar jelas tidak cukup hanya dari sisi penyediaan wadah. Model seperti ini akan seperti ternak yang cukup dikandangkan baru diberi makan.
Pengembangan koleksi perpustakaan akan mendorong tumbuhnya minat membaca. Namun, iklim pembelajaran yang berbasis perpustakaan juga akan mendorong tumbuhnya minat  membaca. Karena itu, mendorong pihak sekolah untuk terus meningkatkan komitmen anggaran pengembangan koleksi perpustakaan, harus dibarengi dengan dorongan kepada para guru agar mau memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar.
Tanpa kesediaan guru membiasakan siswa memanfaatkan perpustakaan, siswa akan sulit mengunjungi perpustakaan. Waktunya telah tersita oleh jadwal belajar mengajar. Waktu istirahat pun dipastikan jarang digunakan untuk mengunjungi perpustakaan, alih-alih pergi ke kantin mengisi kekosongan perutnya.
Bagi beberapa sekolah yang telah dapat mengakses internet, sudah masanya pula mendorong guru memanfaatkan akses itu sebagai sarana membiasakan penggunaan perpustakaan digital. Sumber belajar yang hampir tanpa watas tersedia di dalam ribuan jaringan data itu. Untuk ini pun, rasanya kita perlu mengubah paradigma perpustakaan, bukan sebagai ruang yang sepi layaknya penjara, namun ruang pergumulan tempat olah rasa dan olah pikir bagi penyiapan sumberdaya manusia yang mampu berpikir dan berperasaan.

Catatan ke-13 Oktober 2007
Ketika Bahasa Ibu Makin Terasing
“Pak, kula tak kondur nggih?” atau “Napa Ibu pun maem?” merupakan dua contoh kalimat percakapan yang tampak akrab di telinga kita. Dengan memberikan tekanan pada kata ‘akrab’ di sini bukan maksudnya untuk menyatakan kalimat itu benar.
Itu adalah contoh betapa bahasa ibu (bahasa Jawa) makin tidak familiar di kalangan generasi anak-anak kita. Masih banyak kosa kata dalam percakapan bahasa ibu yang makin salah kaprah digunakan anak-anak dewasa ini.
Klimaks gejala ini adalah ketika anak-anak mengalami gagap bicara dalam bahasa Jawa, sampai-sampai harus menjawab pertanyaan dengan bahasa Indonesia. Apabila orangtua yang menjadi sumber referensi pertama bahasa ibu juga mengalami kegagapan, kita hanya dapat menyatakan prihatin atas gejala ini.
Syahdan, ketika Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928 di Jakarta menyatakan ikrar “Bertanah tumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia”, tanpa sadar para pemuda membunyikan lonceng kematian bagi bahasa-bahasa daerah.
Kini, nasib bahasa ibu semakin mencemaskan bila dihadapkan kenyataan hadirnya bahasa asing di dalam keluarga, di sekolah, lebih-lebih di masyarakat. Atas nama modernitas, atas nama tuntutan perubahan global, bahasa asing semakin dinomorsatukan. Bukan hanya akan menggeser peran bahasa ibu, bahasa Indonesia pun menghadapi tantangan yang sama.
Kita akan menghadapi kenyataan baru : ketika keluarga mengenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, secara evolutif akan terjadi permutasi peran. Bahasa Jawa akan menjadi bahasa kedua –bahkan menjadi bahasa asing.
Kita belum tahu, apakah pengimplementasian bahasa Jawa ke dalam kurikulum sekolah akan dapat menarik kembali pendulum peranan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Bahkan juga ketika bahasa Jawa secara resmi digunakan dalam kegiatan formal setiap hari Sabtu. Kita hanya dapat menunggu, sambil berharap, sambil terus memerjuangkan kehadiran kembali bahasa Jawa sebagai bahasa ibu.

Catatan ke-14 November 2007
Menguji Kesadaran Sejarah
Menjelang Lebaran dua pekan lalu kita menyaksikan arus mudik para perantau yang hendak pulang ke kampung. Gerangan apakah yang menggerakkan mereka itu pulang? Sekadar kangen pada kampung halaman? Sekadar mengenang jejak masa lalu yang makin jauh? Sedemikian pentingkah pulang ke kampung halaman bila hanya ingin meleburkan diri kembali ke dalam kehidupan rural maupun suburban yang stagnan?
Pertanyaan itu mungkin tidak penting. Namun, bila kita ingin menata ulang kehidupan kita yang tak pernah membaik di masa lalu, mungkin inilah saatnya. Di saat kota Temanggung menyongsong lembaran baru di hari jadinya, perlulah warga Temanggung merenungkan kembali perjalanan yang telah lalu.
Bagi kita, masyarakat pendidikan di Temanggung, melacak kembali arah pembangunan pendidikan di daerah ini mungkin menjadi agenda penting. Ada kesan, pembangunan bidang pendidikan di Temanggung berjalan di tempat, cenderung berjalan seperti bola ping-pong.
Sebutlah misalnya, mulai dengan politik anggaran. Ada ketentuan tidak tertulis untuk menggunakan pagu anggaran tahun lalu sebagai plafon usulan anggaran tahun berikutnya. Model kebijakan seperti ini secara matematis menutup peluang perbaikan anggaran.
Apabila anggaran telah ditetapkan, tinggallah kemudian masalah kegiatan atau pelaksanaan program yang terseok-seok. Dengan alasan anggaran belum dapat dicairkan, kegiatan pembangunan bidang pendidikan tidak dapat dijalankan. Dampaknya, kegiatan yang direncanakan akan tertunda-tunda. Ujungnya, pada akhir tahun anggaran terjadi pengembalian dana.
Berkaca pada kasus yang telah terjadi, semestinya hal itu tidak terulang kembali. Misalnya dana yang teranggarkan baru dapat dicairkan setiap tiga bulan, mengikuti mekanisme pencairan dana APBD yang bersumber APBN, mestinya setiap kegiatan dijadwalkan mengikuti jadwal pencairan dana. Bila ini dilakukan, itulah tandanya kita memiliki kesadaran sejarah. Kesadaran untuk tidak mengulang kesalahan.
Tentu masih banyak agenda kegiatan yang perlu dirumuskan kembali, sebanyak permasalahan pendidikan di Temanggung yang tak pernah terselesaikan. Keledai tak ingin terantuk batu dua kali, dan kita pasti bukan keledai.

Catatan ke-15 Desember 2007
Memaknai Ruang Publik
Ketika pemerintah kabupaten menutup alun-alun sebagai pangkalan pedagang kaki lima, kita menduga hal itu untuk merevitalisasi fungsi ruang publik. Ruang publik, sebagai bagian dari rencana umum tata ruang kota, biasanya berfungsi sebagai tempat berinteraksi segenap elemen masyarakat.
Ruang publik, dalam banyak contoh di kota-kota, juga dijadikan tempat berdirinya monumen sehingga menjadi landmark kota itu. Jika di Jakarta kita mengenal Tugu Monas, di Temanggung barangkali kita akan menunjuk Tugu Jam atau Tugu Adipura.
Secara sosio-politis, ruang publik, dalam hal ini alun-alun, di masa lalu malah dijadikan tempat pepe, yakni tempat rakyat melakukan protes kepada rajanya. Rakyat akan berjemur persis di tengah pohon beringin kembar di alun-alun, sampai sang raja bersedia turun dari sitihinggil untuk mendengar keluh-kesah rakyatnya.
Tipologi tata ruang kota : alun-alun dengan beringin kembar, masjid agung, keraton/pusat pemerintahan, penjara/benteng, memang dirancang (oleh pemerintah penjajahan Belanda sejak abad XVIII) dalam konteks sosio-politis.
Kini, ketika alun-alun tertutup bagi pedagang kaki lima, biarpun kenyataannya mereka tetap ada yang mangkal di situ, sebetulnya diharapkan dapat mengembalikan fungsi sosial ruang publik : tempat anak-anak bermain, sementara orang tua mereka bersantai menikmati kesegaran udara sore.
Namun bila akhir-akhir ini kita mendengar alun-alun bertambah fungsi sebagai arena transaksi para Wanita Rebounding Temanggung (WRT, Ceret), barangkali kita perlu mendefinisi ulang fungsi alun-alun.
Menurut kabar di bawah tanah (underground), tiap hari tertentu di salah satu sudut alun-alun berkumpul semacam jaringan WRT yang hendak “memasarkan diri”. Dalam konteks bisnis, mereka tak berbeda dengan para pedagang kaki lima yang terusir. Namun dalam konteks arsitektural kota, pemanfaatan ruang publik sebagai basis transaksi kemesuman merupakan pelecehan akan kebanggaan kita sebagai warga yang beradab. Lebih-lebih karena alun-alun terletak persis di depan masjid agung.
Satu hal yang perlu dicermati, di dalam ruang publik, peran keluarga, peran sekolah, peran norma-norma sosial dan agama hampir tidak berlaku. Ruang publik adalah daerah tak bertuan (zone of unauthorized). Di situ setiap orang hampir terbebas dari segala norma. Jika kemudian alun-alun sebagai ruang publik tercemar oleh perilaku penghuni kotanya, fungsi atau pemanfaatan ruang publik itu memang perlu dicarikan kembali maknanya.

Catatan ke-16 Januari 2008
Catatan Awal Tahun
Menyambut tahun baru 2008, sejumlah refleksi atas perjalanan selama 2007 patut diketengahkan. Refleksi ini tidak lain pantulan dari harapan kita selaku insan pendidikan yang selalu risau menghadapi kenyataan pahit dunia pendidikan di daerah.
Dari sisi siswa, meskipun sejumlah prestasi perorangan pada even-even akademik dan nonakademik (Olimpiadi sejumlah mata pelajaran maupun bidang olah raga, seni, dan keterampilan) cukup mencuat, gambaran umum eksistensi siswa masih menyedihkan.
Siswa yang masih suka tawuran, siswa yang terlibat perilaku tak senonoh dalam perniagaan kenikmatan, atau siswa yang putus sekolah akibat ketiadaan biaya tunai, semuanya masih menunjukkan fenomena mencemaskan.
LONTAR sudah pernah menyampaikan, tanggung jawab pendidikan anak, terutama yang menyangkut pendidikan budi pekerti, tidak dapat sepenuhnya diserahkan urusannya kepada sekolah. Banyak keterbatasan di sekolah untuk bisa menanggulangi dekadensi moral pelajar.
Lalu, soal kesulitan biaya personal. Selain biaya transpor, seragam, sepatu, buku, umumnya siswa (di sekolah menengah) masih harus menanggung biaya sekolah. Sumbangan pengembangan sekolah, maupun sumbangan rutin bulanan, dalam beberapa kasus telah mencengangkan kita: betapa makin mahal biaya sekolah.
Memang mungkin kita tidak dapat secara serta-merta “menyalahkan” pihak sekolah. Pada saat bantuan pemerintah (daerah) masih sulit diharapkan, pihak sekolah umumnya hanya dapat berpaling kepada orang tua siswa.
Gambaran kinerja guru di Temanggung umumnya juga belum menggembirakan. Taruhlah kita gunakan persentase kelulusan sertifikasi guru sebagai patokan. Dengan tingkat kelulusan antara 50 hingga 60 persen, tahulah kita masih banyak garapan yang perlu dilakukan pada kalangan guru.
Jika seorang guru tidak lulus sertifikasi karena kekurangan nilai dari unsur pendidikan dan pelatihan, itu karena memang seumur-umur jarang mendapat kesempatan mengikuti diklat.
Jika kekurangan itu berasal dari unsur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, bagaimana dengan komitmen pemerintah (daerah) dalam mengelola sumber daya yang amat penting ini?
Begitu pun, jika kekurangan nilai itu berasal dari unsur-unsur prestasi akademik, karya pengembangan profesi, serta keikutsertaan dalam forum ilmiah, maka akan diketahui begitu banyak ”tagihan” dari pemerintah yang begitu abai terhadap peningkatan kualitas guru.
Memasuki tahun 2008, bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (22 Juni 2008) di Temanggung, marilah kita bawa ”tagihan” itu kepada para calon pemimpin di Temanggung: sanggupkah mereka memulai babak baru dengan komitmen tinggi untuk memajukan kualitas pendidikan di Temanggung?

Catatan ke-17 Februari 2008
Promosi dan Demosi Jabatan
Tahun ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, secara periodik akan diadakan penilaian kinerja kepala sekolah. Berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung nomor 800/109/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Periodisasi Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK, kepala sekolah yang akan berakhir periode masa jabatannya akan dinilai oleh sebuah Tim.
Hasil penilaian, setelah melampaui tahap-tahap sosialisasi, penilaian, dan analisis hasil penilaian, akan dirumuskan dalam bentuk usulan penetapan: apakah seorang kepala sekolah akan mendapat perpanjangan periode jabatannya, ataukah dipromosikan, atau malah sebaliknya dikembalikan ke habitat semula.
Meskipun telah jelas rambu-rambu penilaian kinerjanya, telah jelas pula syarat-syarat berlakunya periodisasi, jabatan kepala sekolah tampaknya masih dipersepsikan secara berbeda oleh kalangan kepala sekolah sendiri. Berbeda dengan saat mencecap pertama kali jabatannya, pada akhir periodisasi masih dijumpai post power syndrome di antara kepala sekolah.
Jelasnya, masih ada kepala sekolah yang takut kehilangan jabatan. Sudah jelas, penentuan jabatan tidak berada di tangan kepala sekolah, sehingga terasa naïf bila seorang kepala sekolah ingin bergeming pada posisinya. Sebenarnya, apa yang ditakutkan dengan kehilangan “tugas tambahan sebagai kepala sekolah” itu? Hampir semua orang merasa tahu, mengapa kepala sekolah takut kehilangan jabatan.
Dengan cakupan 113 indikator penilaian yang tersebar pada 7 aspek kemampuan kepala sekolah, sebenarnya jabatan ini cukup berat, bila tidak dapat disebut sangat berat. Dalam sistem manajemen modern, beban itu memang dapat didelegasikan sampai habis. Namun kita boleh bertaruh, yang dibagi habis itu hanya bebannya, bukan impak dari beban. Dari kacamata ini, tidak mengherankan bila jabatan kepala sekolah masih tetap menarik minat guru.
Padahal, secara alamiah periode jabatan itu akan berjalan otomatis tanpa dapat dihentikan. Karena itu, promosi dan demosi jabatan sebenarnya juga bersifat alamiah. Seharusnya, sebagaimana ketika seorang guru mempersiapkan diri untuk menaiki ’tahta’ jabatan dengan segala impiannya, pada saat selanjutnya juga harus mempersiapkan mental ketika terjadi ’suksesi’ jabatan.
Menggunakan argumen ’karena telah lama tidak mengajar’ sebagai alasan ketidaksiapan menghadapi demosi jabatan, merupakan cermin sindrom infantilisme. Berapologi bahwa kembali ke habitat akan meruntuhkan kewibawaan, adalah perasaan yang terlalu pe-dhe. Lebih-lebih lagi bila berkelit bahwa masih banyak program kerja yang harus diselesaikan (dengan mengira orang lain takkan mampu merealisasikan), maka ini adalah celeret gombel, sejenis kadal bersetangan leher yang suka menggoyang batang pohon sambil mengira dapat merobohkannya. Seorang yang memahami adversity quotient akan selalu antusias menjajagi medan dan tantangan baru, tanpa mencemaskan kemapanan karier yang cenderung akan membelenggunya.

Catatan ke-18 Maret 2008
Politik dan Pendidikan
Dua pekan lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Rahmatiah Abbas dan Badryah Rifai, masing-masing guru dari Sulawesi Selatan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tentang pengujian materi undang-undang sistem pendidikan nasional.
Pasal 49 ayat (1) UUSPN, yang mengecualikan gaji pendidik di dalam persentase anggaran pendidikan, dianggap bertentangan dengan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Karena itu, menurut putusan MK, gaji pendidik harus dimasukkan ke dalam komponen anggaran pendidikan (APBN) agar pencapaian 20 persen dapat dikejar pemerintah.
Kita tidak akan mempersoalkan aspek legal dan aspek politis masalah itu, namun ingin menunjukkan perspektif penting yang lain ketika produk hukum diuji oleh lembaga yang kompeten, serta dampaknya di daerah. Sudah jelas, semua produk hukum, termasuk kelahiran undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan buah perjuangan politik semua komponen bangsa.
Ketika masih dalam taraf draft maupun naskah akademik, berupa rancangan undang-undang (RUU), sejumlah unsur masyarakat sangat keberatan tentang pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Dengan berbagai lobi, tawar-menawar, dan konsesi-konsesi tertentu, UUSPN itu akhirnya lahir. Kini, ketika pemerintah makin dekat dengan agenda 2009, saat pencapaian anggaran pendidikan 20 persen sudah harus dapat dipenuhi, rumusan undang-undang itu terkesan dipelintir.
Dengan besaran 11 persen anggaran pendidikan dalam APBN 2007, jika gaji pendidik dimasukkan sebagai komponen, maka besaran itu menjadi 18 persen, sehingga tahun 2009 akan mudah bagi pemerintah untuk mencapai 20 persen. Ini pasti akan jadi komoditas politik di tahun 2009.
Apa yang menarik dari pertarungan politik ini? Bagi kita, wacana-wacana yang terus berkembang seiring dengan produksi informasi yang mencapai jutaan kilobytes per hari, merupakan sarana menumbuhkan kesadaran politik. Kesadaran politik tentu saja jauh berbeda dengan politik praktis yang hanya berorientasi pada kekuasaan.
Kesadaran politik, karena itu, perlu terus-menerus dibangun dengan membuka wacana seluas-luasnya. Dalam posisi ini, Tabloid LONTAR ingin menegaskan posisinya sebagai media pemberdayaan guru dan dunia pendidikan umumnya, akan arti penting gerakan penyadaran politik, dan bukan pemihakan politik.
Beberapa pihak yang mencurigai LONTAR sebagai ”telah memihak anu” karena alasan tertentu, atau karena ketakutan akan akibat tertentu, perlu mencermati kembali apa yang menjadi visi dan misi LONTAR pada saat terbit perdana. Menurut dokumentasi LONTAR, penyajian tokoh-tokoh potensial dalam wawancara dengan tabloid ini, lebih disebabkan oleh kebutuhan akan narasumber yang kompeten untuk digali informasinya, pandangan-pandangannya tentang pendidikan di Temanggung, yang –mohon maaf- barangkali juga menyerupai tari poco-poco.
Distansi informasi, dan distorsi kebijakan di bidang pendidikan di Temanggung perlu dimediasi agar masa depan (pendidikan) Temanggung lebih terjamin. Ini semua memerlukan pendidikan politik dalam bentuk gerakan penyadaran akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab menurut kapasitas masing-masing pihak. LONTAR akan selalu ”menusuk” ke dalam dirinya, yakni dunia pendidikan yang lebih berwibawa.

Catatan ke-19 April 2008
Tindak (Pidana) Kekerasan dalam Pendidikan
Masalah kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, pada semua jenjang, selama sekian dekade, terasa timbul tenggelam. Ketika masalah itu muncul ke permukaaan, seperti kasus pemukulan, maupun pencederaan lain dalam konteks guru menghukum siswa, hal itu dianggap sebagai kasus tunggal. Orang meributkan sebentar untuk kemudian dengan cepat melupakan. Masalahnya pun dianggap telah selesai.
Kasus kekerasan pada siswa di lingkungan sekolah sebenarnya tidak boleh hanya dipandang sebagai kasus tunggal. Ia bisa melibatkan emosi banyak pihak. Adakalanya guru sedang jengkel pada siswa yang tidak mau menuruti perintah. Kadang-kadang, siswa kebetulan sedang membawa masalah dari rumah sehingga kurang konsen terhadap kehendak guru.
Dalam perspektif itu, guru hendaknya mau mempertimbangkan banyak segi sebelum mengambil tindakan (hukuman). Bagaimanapun kita menganggap siswa tidak mau menghormati guru, atau kita menganggap siswa terlalu ’ndugal’ menurut kacamata guru, ia tetaplah anak yang berbeda. Anak yang memiliki keunikan, sifat mana tak seorang pun yang sanggup menyamainya.
Dalam perspektif itu pula, kita mungkin perlu berpikir panjang: apakah kita benar-benar dapat menentukan arah masa depan anak jika interaksi edukasi yang terjalin paling banter hanya enam tahun di sekolah dasar, atau tiga tahun di sekolah menengah? Dalam rentang waktu yang pendek, disertai interaksi yang hanya dikatakan intensif selama tiga atau empat hari seminggu, kecuali di SD, dapatkah kita memahami aspirasi terdalam pada setiap anak yang pasti berbeda?
Masalah kekerasan dalam pendidikan memang tidak dimasukkan ke dalam pasal pemidanaan menurut undang-undang sistem pendidikan nasional. Namun, dengan mengingat prinsip pendidikan sebagaimana dicontohkan Bapak Guru Indonesia (Ki Hadjar Dewantara), pendidikan harus diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
Dalam konteks interaksi edukasi di sekolah, Ki Hadjar sama sekali tidak menganjurkan kekerasan sebagai metode maupun pendekatan. Dikaitkan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, proses pembelajaran itu harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.
Tuntutan ini senafas dengan pernyataan di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 13 yang menyebutkan: ” Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.

Catatan ke-20 Mei 2008
Pendidikan Anak Usia Dini
Renungan apakah yang pantas kita lakukan pada Hari Pendidikan Nasional ini? Sebagian mungkin akan dengan mudah menunjuk kesumpekan dunia pendidikan yang tak pernah sepi dari masalah. Mulai dari siswa yang stres akibat beban belajar yang dirasakan terlalu berat, sejumlah guru di satu sekolah yang harus digerebek Detasemen Khusus Antiteror 88, hingga kalangan birokrasi pendidikan yang terpaksa berurusan dengan pihak berwajib.
Sebagian yang lain mungkin saja akan menunjuk fenomena komersialisasi pendidikan yang berujung makin mahalnya biaya pendidikan. Di tengah ketakberdayaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan –tahun ini APBN mengalami pemotongan 10% akibat kenaikan harga minyak mentah dunia- masyarakat makin menjerit karena biaya pendidikan makin tak kenal kompromi. Siapa mau membayar sekian juta rupiah, dijamin anak kita bisa bersekolah.
Atau barangkali kita ingin merenungkan kembali sejenak lembaga pendidikan yang akhir-akhir ini –seolah-olah- mendapat perhatian (kembali), yakni pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan yang diselenggarakan bagi anak usia pertama hingga enam tahun ini perlu mendapat perhatian karena beberapa alasan.
Dalam bentuknya yang formal (Taman Kanak-Kanak ataupun Raudatul Athfal, atau bentuk lain), fungsi penyelenggaraan pendidikan pada TK atau RA mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, termasuk penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ciri paling menonjol dalam kegiatan ini adalah kegembiraan khas anak-anak yang tak boleh disubstitusikan dengan motif-motif lain.
Taruhlah, karena jenjang pendidikan dasar meminta syarat calon peserta didik sudah harus dapat membaca dan menulis, lalu pendidikan di sini (TK/RA) diorientasikan pada pemenuhan syarat itu. Dengan alasan merebut reputasi (gengsi, nama baik), dan memperluas aksesibilitas (keberterimaan peserta didik ke jenjang pendidikan dasar), lalu melupakan fungsi pokok pengembangan dan penumbuhan potensi anak.
Banyak studi menemukan bahwa apabila potensi anak pada usia emas (empat tahun ke bawah) ini mendapat rangsang (stimulus) yang maksimal, potensi anak akan berkembang secara optimal. Bila perlu, pemetaan potensi ini sudah dapat dilakukan sebelum anak menyelesaikan pendidikan di sini. Dengan peta-potensi diri itu, akan mempermudah semua orangtua / wali / lembaga pendidikan lanjutan untuk merencanakan masa depan pendidikan anak.
Peta-potensi diri, kalau boleh dianalogikan dengan konsep kecerdasan majemuk yang dikenalkan oleh Howard Gardner, akan dapat menuntun anak menemukan kesadaran diri akan bakat-bakat yang dimilikinya, sehingga akan sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan dirinya secara lanjut.
Pada kenyataannya, masih sering kita jumpai anak-anak yang mengalami disorientasi masa depan, antara lain, disebabkan oleh ketiadaan peta-potensi diri ini. Dalam satu anekdot di dalam administrasi pendidikan, kita masih sering menjumpai kolom identifikasi “asal sekolah” pada saat meminta biodata siswa. “Asal sekolah” tentu saja berbeda konotasinya dengan “Sekolah Asal”. “Asal sekolah”, bagi siapa saja, akan dipersepsikan “yang penting sekolah”. Tidak penting betul, apakah sekolah yang dipilihnya itu sesuai dengan minat, dan bakat, “yang penting sekolah”.
Inikah yang pantas kita renungkan? Wallahu a’lam bissawab! Dirgahayu PAUD.

Catatan ke-21 Juni 2008
(Catatan ini digabung dengan edisi Mei-Juni)

Catatan ke-22 Juli 2008
SERBABARU
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Temanggung telah usai. Hasilnya pun telah diketahui. Bahwa pesta demokrasi lima tahunan telah berjalan aman dan lancar, tentu patut disyukuri. Bukan hanya karena itu lalu APBD dapat dihemat (ketimbang dua putaran pemilihan, misalnya), fragmentasi dan barangkali sedikit friksi di kalangan pemilih diharapkan segera pulih secara alamiah.
Begitu pun, ritual pendidikan selama setahun telah rampung sepekan setelah pilkada. Banyak catatan yang mesti kita lakukan. Tentu hasil ujian nasional (UASBN maupun UN) harus dapat memberikan refleksi bagi semua praktisi pendidikan. Bukan hanya capaian prestasi akademis yang layak dibanggakan. Lebih dari itu, proses-proses yang harus ditempuh para peserta didik untuk mencapai prestasi itu perlu direnungkan kembali.
Biarpun kritik atas pelaksanaan EBTANAS, UNAS, dan UN bersama UASBN, setiap tahun bermunculan, tampaknya pemerintah tidak akan bergeming, bahkan cenderung akan menambah jumlah mata pelajaran, jumlah jenjang, hingga penambahan standar kelulusan. Karena ujian nasional menjadi taken for granted, tinggal kita yang harus dapat mempersiapkan peserta didik secara maksimal.
Di kelas, kegiatan inti pembelajaran yang menjadi fokus perhatian di semua level penentu kebijakan pendidikan, semua gambaran niscaya akan bermunculan. Kita sadar, dari dua puluh atau empat puluh siswa akan memberikan gambaran yang bermacam-macam. Mengikuti karakteristik peserta didik yang bersifat unik, telah banyak saran agar proses pembelajaran juga bersifat individual.
Diandaikan di dalam kelas telah tersedia modul-modul per kompetensi sebanyak jumlah peserta didik, niscaya individualisasi pembelajaran dapat diwujudkan. Begitu pula, diandaikan di dalam ruang laboratorium jumlah peralatan telah memenuhi rasio kebutuhan peserta didik, proses belajar individual niscaya akan berlangsung. Tidak kurang pula, diandaikan di dalam ruang perpustakaan telah tersedia rasio kebutuhan buku koleksi perpustakaan sebanyak 1:10 (satu peserta didik memiliki 10 buku), alangkah nyaman para peserta didik menikmati hak-haknya selaku warga belajar.
Yang tak kalah menarik dicermati adalah fenomena di awal tahun pelajaran. Sudah menjadi pengetahuan masyarakat, tahun pelajaran baru berarti ancang-ancang untuk berinvestasi baru. Sekolah baru, seragam baru, sepatu dan tas yang baru, termasuk tentu saja buku baru. Ini bukan semata-semata disebabkan oleh perbedaan karakteristik jenjang pendidikan. Ini bukan perkara celana merah yang harus berganti biru, dan celana pendek biru yang harus berganti celana panjang abu-abu. Lebih dari itu.
Ini, pertama-tama, mungkin menyangkut paradigma kebijakan yang perlu diluruskan. Selama ini terjadi kecenderungan pihak sekolah mengeksploitasi wacana-wacana yang dianggap “Benar”. Pada saat struktur pengetahuan masyarakat menerima konsep “Uang Gedung”, sebagai ilustrasi, yang ada dalam benak mereka adalah permintaan sejumlah uang buat bikin gedung. Tidak penting gedung apa, yang penting sekolah butuh dana masyarakat untuk membangun gedung. Juga tidak penting, apakah gedung yang dimaksudkan itu menjadi prioritas kebutuhan. Malahan mungkin juga tidak penting apakah setelah muncul larangan pembukaan “Jalur Khusus” dalam penerimaan peserta didik baru ini akan muncul “Konsep Unggulan” lain guna menarik dana-dana masyarakat?
Momentum pemilihan  bupati/wakil bupati Temanggung sedikit atau banyak, besar atau kecil, pasti meminta konsekuensi pembaruan kebijakan di bidang pendidikan. Kita tidak tahu seberapa besar dampak perubahan itu, namun rasanya kita patut merenungkan kembali semua kebijakan yang pernah kita ambil. Apakah serbabaru, atau sekadar tambal sulam kebijakan, sebaiknya ditunggu dalam jangka 100 hari ke depan. Kita akan melihat bersama.

Catatan ke-23 Agustus 2008
Memahami Kebebasan Belajar
Pembaca LONTAR niscaya turut menyimak wacana ke arah pengajuan hak angket DPRD Kota Semarang terkait dengan pungutan dana sumbangan pendidikan yang kelewat mahal dalam PPDB tahun ini. Bukan semata besaran biaya yang tidak masuk di akal. Aspek kebertanggungjawaban pengelolaan pungutan dana itu lebih penting dikedepankan.
Jika masyarakat telah menyumbang dana besar, tentu menjadi hak masyarakat (dalam hal ini peserta didik) untuk menikmati layanan belajar yang nyaman. Ruang belajar, ruang praktik, peralatan praktik, perpustakaan, ruang bermain dan berekreasi, beribadah dan berolah raga, semuanya harus dipenuhi.
Lebih dari itu, siswa pun harus dipenuhi haknya agar memperoleh pendidik / pembimbing / pelatih / pengajar yang bermutu. Untuk itu, guna meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (karyawan tata usaha, laboran, maintenance and repair, pustakawan), dana besar yang dipungut dari masyarakat itu harus dialokasikan secara layak pada upaya pengembangan SDM.
Selain sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia, sekolah pun harus memperhatikan kecukupan biaya operasional karena telah menangguk dana besar. Dalam hal ini, honor atau upah GTT/PTT –kalau ada- harus mendapat kecukupan yang layak sebagai prasyarat dalam memberikan layanan bermutu.
Persoalan inti di dalam proses pembelajaran, sebenarnya bukan berapa besar sekolah mematok biaya pendidikan. Problem yang dinilai kritis justru akses belajar siswa itu. Taruhlah di dalam pelaksanaan PPDB, mengapa pada waktu pendaftaran ulang calon peserta didik dijerat dengan keharusan membayar tetek bengek kebutuhan sekolah?
Kenyataannya, di ranah kognitif masyarakat telah lama terbentuk persepsi –dan persepsi itu diciptakan oleh sekolah- bahwa untuk mendapatkan kursi (dan bangku) di sekolah, orang harus membayar lebih dulu. Persis seperti mau menonton pertunjukan (bioskop atau sepakbola). Jika orang tua gagal menyediakan sejumlah uang lebih dulu, jangan harap mendapat tempat “yang layak” di sekolah.
Tidak semua sekolah berlaku demikian. Akan tetapi, kasus seperti ini masih saja dijumpai setiap bulan Juli. Tanpa gaji ke-13, orang-orang miskin semakin dikalahkan oleh sistem persaingan yang tidak sehat. Jika demikian, apakah kebebasan belajar –maksudnya bebas dari tekanan biaya yang semakin mahal-yang menjadi hak setiap peserta didik harus direbut dengan ”kekerasan”?
Perjuangan belum berhenti di sini, sebab di dalam kelas pun para peserta didik masih harus merebut kebebasan belajar itu. Ambillah contoh ketika seorang guru masih memosisikan diri sebagai orang yang harus didengar perkataannya (Ingatlah ketika seorang guru berteriak di dalam kelas, ”Dengarkan!!!”), maka peserta didik akan terpenjara dalam ketakutan.
Bila setiap peserta didik memiliki keunikan yang pasti berbeda dengan teman-temannya –taraf kecepatan belajar, taraf kematangan belajar, taraf kesiapan fisik dan mental- dapatkah kita berbesar hati untuk dengan sabar melayani mereka? Satu per satu? Kita hanya memiliki waktu enam atau tiga tahun melayani mereka. Rasanya sangat gegabah tiap-tiap kali memberi stigma buruk padanya.

Catatan ke-24 September 2008
Tercepat, Tertinggi, dan Terkuat
Olympiade 2008 di Beijing telah berakhir dua pekan lalu dengan menyisakan sejumlah catatan rekor baru.  Usain Bolt, sprinter Jamaika, tercatat sebagai manusia tercepat setelah memecahkan rekor dunia lari 100 meter dengan catatan 9,69 detik (Rekor nasional yang baru saja dipecahkan Suryo Agung baru 10,3 detik).
Loncatan setinggi 5,05 meter dalam cabang loncat galah atas nama atlet putri Rusia, Yelene Isinbayeva, menandai pencapaian tertinggi usaha manusia menembus batas kemampuan fisiknya.
Sementara itu, Liu Chunhong (China), Jang Miran (Korsel), dan Andrei Rybakou, serta Andrei Aramnau (Belarusia) mewakili orang-orang terkuat dari cabang angkat besi.
Indonesia, meskipun tetap dapat mempertahankan tradisi pencapaian medali emas Olympiade lewat bulu tangkis, ditambah satu perak, satu perunggu, serta dua perunggu dari angkat besi, harus realistis dengan hasil yang dicapainya.
Selain olahraga permainan (bulu tangkis), agaknya Indonesia baru dapat bersaing dalam nomor terukur di cabang angkat besi. Artinya, dalam nomor lomba yang memiliki syarat berat badan yang sama (kelas), Indonesia masih dapat bersaing.
Soal pencapaian ukuran tertinggi (di nomor lompat tinggi dan loncat galah), dan tercepat (renang, lari cepat), kita tidak tahu apakah kita berani bermimpi atau tidak untuk suatu saat merebut medali Olympiade.
Yang kemudian menarik tentu saja perspektif olah raga di lihat dari kacamata kehidupan modern. Taruhlah, tentang polemik antara olahraga amatir dan profesional.
Bukannya kita tidak punya potensi di bidang keolahragaan, kesadaran masyarakat tentang kepastian jaminan hidup dari olah raga tampaknya belum tertanam kuat. Masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak berbakat di bidang ini, masih ragu-ragu akan jaminan kepastian hidup hanya sekadar dari olah raga.
Chris John sebenarnya cukup membuktikan. Para atlet bulu tangkis yang menghuni kamp pelatnas di Cipayung pun dapat menunjukkan jaminan itu. Namun, urusannya agaknya tidak cuma itu. Orang masih berpikir: seorang atlet berprestasi mungkin saja dapat mengumpulkan penghasilan sampai miliaran rupiah. Akan tetapi, sampai berapa lama masa edar seorang atlet? Bagaimana kehidupan sesudahnya?
Dalam banyak kasus, seorang yang mau menekuni olah raga prestasi nyatanya memang harus total menyediakan seluruh waktunya demi mencapai prestasi. Sebab, prestasilah yang menjamin kepastian hidupnya. Dalam hal ini, sekali-lagi, belum banyak orang tua berani bertaruh menyerahkan masa depan anak ke dalam dunia olah raga.
Karena itu masuk akal, atau mungkin malah menjadi sebab, mengapa pemerintah pun canggung dalam merumuskan kebijakan politik olah raga. Sebagaimana China sejak awal menyiapkan diri menjadi tuan rumah Olympiade dengan membangun universitas-universitas yang khusus mengembangkan olah raga, seperti itu pula yang kini tengah dirintis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Di sana, beberapa sekolah khusus olah raga tengah dibangun, termasuk asrama, dan tentu saja jaminan pendidikan calon atletnya. Kita tidak tahu, apakah di Temanggung juga ada pemikiran seperti itu.

Catatan ke-25 Oktober 2008
Idealisme Vs Realisme
Pembaca niscaya masih ingat, salah satu eksponen utama yang turut mengawal pemilu 1992, 1997, dan 1999 adalah KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu). Di tengah kegalauan sistem politik yang monolitik, masih ada kelompok masyarakat yang kritis dengan idealisme tinggi, memantau pemilihan yang sudah dapat diduga hasilnya.
Namun, reformasi telah membawa eforianya sendiri. Salah satu eksponen itu, ketika akhirnya turut mengelola Komisi Pemilihan Umum, rupaya lupa dengan idealisme. Bergelimang anggaran Pemilu 2004, eksponen itu tergelincir dari idealismenya.
Reformasi juga mencatat sejumlah aktivis pemuda-mahasiswa yang berkontribusi besar dalam menumbangkan rezim Orde Lama Sekali (Maksudnya, Orde Baru yang telah terlalu lama berkuasa). Juga dengan mengusung idealisme: demokratisasi, keterbukaan, dan kebebasan.
Namun, setali tiga uang, ketika para aktivis terjun ke dalam mesin kekuasaan, ke dalam lembaga-lembaga politik formal, kita kesulitan melacak idealisme yang pernah mereka usung. Jika kemudian kita membaca sejumlah anggota legislatif diketahui turut menikmati uang haram, kita patut bertanya: kemanakah idealisme yang pernah mereka perjuangkan?
Zaman memang berubah. Godaan makin besar di tengah dorongan hedonisme dan kenikmatan ragawi. Namun, kita mesti melacak kembali ide-ide murni yang muncul di kalangan pemuda. Tentu saja, di zaman kolonial, idealisme pokok yang diperjuangkan adalah kemerdekaan.
Namun, kini, ketika kemerdekaan mau tak mau telah menjadi fakta, idealisme apa lagi yang harus diperjuangkan? Masih adakah idealisme para pemuda di “hare-hare gene”? Generasi 1908 telah mencanangkan tonggak kebangkitan nasional. Generasi 1928 pun telah menorehkan namanya dalam kongres pemuda. Tentu juga, generasi pemuda yang di tahun 1945 telah membidani kelahiran Negara Indonesia.
Seratus tahun setelah Kebangkitan Nasional, tahun ini, juga telah diperingati sebagai Kebangkitan Nasional Kedua. Namun, di tengah teriakan kebangkitan itu sebenarnya mengisyaratkan fakta mendebarkan:  pengangguran, kemiskinan, keterpurukan, dan belantara kejahatan makin mengkhawatirkan.
Ada panggilan yang terus berkumandang di setiap dada pemuda: momentum kebangkitan itu harus direbut kembali. Idealisme harus terus dipelihara. Karena, idealisme itu menjadi penuntun jiwa kita dalam memperjuangkan hidup yang lebih bermartabat.
Jikalau kita pernah menyatakan satu bahasa, Bahasa Indonesia yang pagimane yang harus kita perjuangkan? Jikalau kita pernah berikrar satu nusa, nusa yang mane yang mesti kita nyataken? Dan, ketika tanah-tanah di eksploitasi, dijarah, diperjualbelikan, dan air telah diperdagangkan, bagaimanakah kita dimandikan, di manakah kita nanti dikuburkan?
Memang, setiap generasi akan mempunyai jalan sejarahnya sendiri. Para pemuda-pelajar di Temanggung pun akan membangun idealismenya sendiri. Namun, jika kita tidak mencemaskan tantangan dan godaan yang makin berat ini, sama artinya membiarkan anak-anak kita terjerembab seperti generasi pendahulunya. Kita pasti tidak ingin melihat kehancuran sebuah generasi, yang justru menjadi tanggung jawab kita. Harus kita pikirkan agar anak-anak kita pun dapat hidup dengan idealisme, dan menghidupkan terus idealisme itu.

Catatan ke-26 November 2008
Menyongsong Era Digital
Dalam satu novelnya, berjudul “Boma”, Yanusa Nugroho (2005:156), menulis, “Sesaat kemudian, bidang di sekitar kursi Om Kris mengeluarkan lempeng-lempeng transparan. Mengepung. Menabung. Sedetik kemudian, tabung itu bercahaya. Sebuah teleport siap memindahkan Om Kris ke tempat yang diinginkannya”.
Istilah teleport ini merujuk pada kemungkinan pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain secara digital. Jika data-data elektronik dapat ditransformasikan secara digital, mungkin suatu saat manusia dapat pula diubah menjadi sinyal digital, sebagaimana suara (telepon) dan gambar (televisi) yang sudah populer.
Ini hanya pengandaian. Sebagaimana sains dan teknologi yang berkembang selalu terilhami oleh karya fiksi, mungkinkah manusia kelak benar-benar dapat memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat lain secara digital?
Tulisan Yanusa Nugroho bukan yang pertama kali menyebut kemungkinan tentang itu. Dalam perspektif yang agak berbeda, dunia pewayangan ataupun dunia persilatan di tanah Jawa, kita mengenal ajian ”Sepi Angin” yang konon membuat seseorang bisa berada di dua tempat sekaligus secara bersamaan.
Kita tidak akan membahas lebih jauh tentang kemungkinan itu. Catatan ini hanya sekadar mengingatkan bahwa era digital, yang menandai semakin intensifnya teknologi internet, benar-benar telah hadir di tengah kita.
Apabila tahun depan Pemerintah Kabupaten Temanggung merealisasikan rencana pembangunan perpustakaan digital, disertai pemasangan ”hotspot” di beberapa tempat di Temanggung, kita akan benar-benar memasuki era baru.
Di luar Temanggung, di dunia maya, para pebisnis telah terbiasa melakukan transaksi melalui internet. Kita menyebutnya e-business. Dunia perbankan telah agak lama mengenalkan produk layanan perbankan, juga dengan memanfaatkan jasa internet (e-banking). Mula-mula, internet mengambil-alih fungsi jasa pos dalam pengiriman surat dengan adanya fasilitas e-mail. Praktis, manusia akan cenderung memanfaatkan internet untuk semua keperluannya.
Dengan terealisasikannya pengembangan perpustakaan digital di Temanggung, kita berharap, itu dapat menjadi jembatan penyeberangan masyarakat membaca. Budaya membaca (buku) yang terasa sekali masih rendah, akibat kuatnya budaya menonton (televisi), secara akomodatif dapat memenuhi dua kebiasaan itu. Internet, selain bisa dilihat ternyata juga bisa dibaca.
Marilah kita beramai-ramai memasuki gerbang baru: era digital, menyongsong terwujudnya masyarakat Temanggung yang ”Maju” dan ”Sejahtera”.

Catatan ke-27 Desember 2008
Mengawinkan Visi Pendidikan
Di dalam standar pengelolaan pendidikan di daerah, telah ditentukan, setiap pemerintah kabupaten/kota merumuskan visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Ini harus menjadi acuan dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota bidang pendidikan.
Visi pendidikan nasional, sebagaimana terbaca pada bagian penjelasan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, adalah, “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.
Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi: (1) meng-upayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.
Adapun tujuan pendidikan nasional, seperti termuat pada pasal 3 UUSPN, adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dari ketiga rumusan itu diketahui fokus utama dalam kerja-besar pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik. Agar mereka berkembang secara maksimal, diperlukan sumber daya manusia yang terletak di pundak guru. Untuk memperoleh kualitas pendidik yang memadai, diperlukan berbagai sarana dan kebijakan yang memihak pada upaya pemberdayaan guru. Peranan dinas pendidikan, dengan demikian, adalah memfasilitasi semua kebutuhan yang diarahkan pada pemenuhan syarat kualitas guru.
Apabila dikaitkan dengan motto pembangunan Bupati Temanggung Hasjim Affandi, yakni, ”terwujudnya masyarakat Temanggung yang bersatu, maju, dan sejahtera”, perkawinan visi tersebut kurang lebih akan dirumuskan begini: ”terwujudnya sistem pendidikan yang maju, kuat, dan berwibawa”.
Kebutuhan akan perlunya sistem pendidikan yang maju, antara lain ditandai dengan terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan sebagai standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang -dalam lima tahun ke depan- sudah harus terpenuhi; sistem pendidikan yang kuat, antara lain ditandai dengan adanya keyakinan semua stakeholder bahwa pendidikan merupakan wahana paling andal bagi berlangsungnya proses tranformasi sosial.
Sementara itu, terwujudnya sistem pendidikan yang berwibawa diasumsikan telah terbangun integritas dan kredibilitas yang bersumber dari akuntabilitas dan responsibilitas atas kinerja lembaga-lembaga pendidikan. Integritas atau kejujuran adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan.
Kredibilitas adalah kepercayaan; akuntabilitas adalah kemampuan memberikan pertanggung-jawaban; sedangkan responsibilitas adalah kepekaan dalam menyikapi setiap keputusan yang diambil. Bila semua prasyarat dipenuhi, dinas pendidikan maupun satuan pendidikan akan dapat menegakkan sistem pendidikan yang berwibawa.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: