Kisi-Kisi Uji Kompetensi Keahlian ini diharapkan dapat menjadi panduan/pedoman terutama bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian Kejuruan dalam rangka Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Download

Oleh: masmarto | Januari 24, 2009

PETUNJUK TEKNIS UJI KOMPETENSI 2008/2009

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 pasal 64 bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas, yang akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian yang berlaku secara nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 pasal 64 bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas, yang akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian yang berlaku secara nasional. Melalui bentuk ujian tersebut diharapkan dapat menjamin terselenggaranya sistem penilaian berbasis kompetensi (competency-based assessment) yang lebih taat asas, dan pada gilirannya dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran yang berbasis kompetensi/produksi. Kemudian, hasil Uji Kompetensi Keahlian ini akan digunakan untuk memetakan mutu/kualitas pendidikan kejuruan pada SMK. Melalui bentuk ujian tersebut diharapkan dapat menjamin terselenggaranya sistem penilaian berbasis kompetensi (competency-based assessment) yang lebih taat asas, dan pada gilirannya dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran yang berbasis kompetensi/produksi. Kemudian, hasil Uji Kompetensi Keahlian ini akan digunakan untuk memetakan mutu/kualitas pendidikan kejuruan pada SMK. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian ini diharapkan dapat menjadi panduan/pedoman terutama bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian Kejuruan dalam rangka Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Download

Oleh: masmarto | Desember 11, 2008

Prakata

Prakata Kepala SMK Negeri 2 Temanggung

Assalamu’alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

Keperluan semua lembaga pelayanan publik akan terpenuhinya standar mutu atas barang/jasa yang diproduksi, dewasa ini semakin dirasakan. Keperluan itu tidak hanya didasarkan pada perubahan tren kebijakan tarif perdagangan internasional, tetapi terutama pada upaya penetapan standar mutu sebagai satu-satunya tolok ukur daya saing bangsa.

Daya saing ini –yang terefleksi dalam penguasaan keunggulan kompetitif- menjadi indikasi utama ketangguhan bangsa di tengah interrelasi dan interdependensi hubungan multilateral sejalan dengan berlakunya zona-zona perdagangan bebas ASEAN (AFTA, AFLA), dan Asia Pasifik (APEC).

Di Indonesia, telah banyak produk barang/jasa yang memenuhi standar mutu sebagai cerminan akan kekuatan daya saing yang dimiliki. Laporan Badan Standardisasi Nasional Indonesia (BSN) menyebutkan, hingga Mei 2008 terdapat 6.779 Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan International Classification for Standard (ICS), Indonesia telah memiliki 1.123 SNI bidang Agriculture and food technology; dan masing-masing bidang lain sebanyak 640 (Construction); 154 (Electronics, information technology and communication); 1.202 (Engineering technology); 360 (Generalities, infrastructure and science); 504 (Health, safety and environment); 2.054 (Materials technology); 171 (Special technology); serta 571 standar mutu di bidang Transportation and distribution of foods.

Sebagai bagian dari lembaga publik yang menyediakan jasa layanan pendidikan, SMK Negeri 2 Temanggung juga telah merintis upaya membangun komitmen mutu dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2000. Upaya ini bertolak dari kesadaran akan perlunya proses penjaminan mutu, yang tidak hanya terjadi pada aras input, namun juga di dalam proses layanan, hasil layanan (output), bahkan juga manfaat dan keuntungan (outcomes, impact, benefit).

Secara kelembagaan, kebijakan pengembangan dan penjaminan mutu tersebut tidak hanya diarahkan pada pemantapan posisi SMK Negeri 2 Temanggung sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan an sich, tetapi juga pemantapan SMK Negeri 2 Temanggung sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Akuntansi, TUK-Penjualan, TUK Telematika, dan TUK-Bahasa Inggris (ETC-TOEIC).

Kedudukan SMK Negeri 2 Temanggung sebagai ICT-Center Kabupaten Temanggung yang turut mengelola Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas), serta sebagai sister pelaksana program D3 Teknik Komputer dan Jaringan pun perlu dimantapkan dengan perbaikan di bidang manajemen mutu. Bahkan, status SMK Negeri 2 Temanggung yang telah mendapat pengakuan dari CISCO Internasional sebagai Local Academy dan telah membuka Kelas IT-Essential berpotensi menggerakkan sekolah ini menjadi salah satu SMK yang dapat dikembangkan menjadi SMK Bertaraf Internasional.

Menilik potensi awal minimal (entry point) yang dilansir Direktorat Pembinaan SMK, SMK Negeri 2 Temanggung telah memenuhi 90 persen persyaratan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan telah diberlakukan. Bahan ajar telah disediakan secara elektronis (E-learning). Buku pegangan terus ditambah pemenuhan kebutuhannya. Proses pembelajaran telah dirintis menggunakan bilingual. CISCO Internasional telah menjadi mitra program pendidikan pada Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Indikator nilai Ujian Nasional telah beberapa tahun memenuhi syarat minimal. Pendeknya, telah cukup syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh SMK Negeri 2.

Upaya membangun komitmen sungguh tidak mudah. Mengubah kultur pada budaya kerja yang sebagaimana umumnya menjangkiti para pegawai pemerintah, perlu kesabaran luar biasa. Karena itu, setelah melampaui proses pembangunan komitmen, penyusunan dokumen mutu, dan audit internal, serta tinjauan manajemen; begitu pula setelah melakukan perbaikan atas hasil temuan pada saat pre-audit eksternal, dan terakhir melakukan perbaikan tindakan pada saat audit sertifikasi sehingga SMK Negeri 2 Temanggung direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2000, saya ingin menyampaikan ucapan selamat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada semua guru dan karyawan SMK Negeri 2 Temanggung yang telah mengantar ke gerbang hari ini: menjadi SMK berikutnya yang berhasil menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2000.

Saya meminta maaf kepada para suami dan atau istri serta anak-anak dari para guru dan karyawan, yang selama satu tahun ini telah menyita perhatian dan konsentrasi dalam membagi tugas dan kewajiban, menguras segala emosi dan melepas semua ego, sebagai ibu rumah tangga atau kepala keluarga, demi mewujudkan cita-cita hari ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Komite Sekolah, mewakili orang tua siswa dan stake holders SMK Negeri 2 Temanggung, atas segala dukungan yang diberikan, juga kritik dan saran dalam mengawal setiap keputusan yang menyangkut kebijakan sekolah. Ucapan terima kasih ini terutama karena dana yang diperlukan untuk pencapaian ini sepenuhnya bersumber dari Dana Komite Sekolah.

Kepada semua pemangku kepentingan, dari institusi pasangan maupun mitra kerja, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangan dan bantuan demi terselenggaranya acara hari ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Sdr Thomas dan Yanuar Iskak, konsultan manajemen dari SMK Negeri 1 Magelang yang selalu menunggui kami pada saat kami kebingungan dalam menyusun semua panduan dan dokumen mutu. Sebaliknya, saya meminta maaf kepada keduanya, yang juga selalu menunggui kami pada saat kami menggerutu, marah, dan sering menyebalkan.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Sdr Heru Subroto, MPd, Kepala SMK Negeri 1 Magelang yang telah memberi utang jasa konsultansi ini. Apabila kami tidak bertemu pada Konferensi Nasional Jardiknas 2007 di Malang, barangkali acara hari ini bakal tertunda-tunda.

Hadirin yang saya muliakan.

Kebahagiaan kami sebetulnya telah kami rasakan pada 31 Oktober 2008. Dalam ketegangan menunggu vonis dari Auditor pada saat 2nd Stage Certification Audit, mendengarkan paparan atas hasil temuan yang memerlukan perbaikan tindakan –meskipun saat itu saya juga telah menyiapkan “upaya hukum” mulai dari upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, sampai pada grasi- keputusan : DIREKOMENDASIKAN telah mencairkan ketegangan kami selama setahun.

Karena itu, pada tempatnyalah bila saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Desti Hilvawaty dan Bapak Stephanus Tono Infantrianto dari PT TUV Rheinland yang terus memompa semangat dan kepercayaan diri kami dalam meraih sertifikat ISO 9001:2000.

Kepada tamu undangan, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan hadir pada acara hari ini. Sdr Bunyamin, MPd, Ketua Forum Komunikasi MKKS-SMK Provinsi Jawa Tengah, para kepala SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Temanggung. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung beserta jajarannya.

Bapak Kepala Bappeda Temanggung dan Bapak Ketua DPRD Temanggung, saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya.

Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Temanggung yang berkenan langsung melingkari tanggal 20 Desember pada kalender kegiatan di meja kerja Beliau untuk acara penyerahan sertifikat ISO 9001:2000 hari ini. Meskipun dengan tulus, ucapan terima kasih ini tentu disertai harapan, sebagaimana SMK Negeri 2 Temanggung selalu mendukung segala usaha memajukan pendidikan di Kabupaten Temanggung, kami pun berharap kiranya Bapak Bupati Temanggung juga berkenan memberi bantuan kepada kami dalam segala bentuknya.

Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Menengah, dan Bapak Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah pada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kami merasa mendapat kehormatan dengan kehadiran Bapak di sini. Untuk itu, saya mengucapkan selamat datang di SMK Negeri 2 Temanggung diiringi ucapan terima kasih atas perkenan Bapak memenuhi undangan kami. Apabila acara penyerahan sertifikat ISO 9001:2000 ini memberikan kesan pertama, karena kebetulan Bapak Kepala Dinas juga baru pertama kali berkunjung ke sini, dan kesan pertama itu begitu menggoda, meminjam iklan pewangi, selanjutnya terserah Bapak.

Sebagaimana kami di sini berkomitmen turut memajukan pendidikan di Kabupaten Temanggung, kami pun siap turut serta berkontribusi mewujudkan Jawa Tengah sebagai Provinsi Vokasi.

Hadirin yang saya muliakan. Dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2000 bagi kami bukanlah akhir perjalanan. Kami  masih akan memerlukan proses internalisasi sehingga nilai-nilai yang dipersyaratkan dalam panduan sungguh-sungguh menjadi perilaku kerja sehari-hari.  Sementara itu, sistem manajemen keuangan (ISO 9004: ) dan manajemen keuangan (ISO 14.000) agaknya juga menjadi tantangan yang sangat menarik untuk dicoba. Bukan sekadar ingin  membangun brand-image bagi SMK Negeri 2 Temanggung, namun kedua sistem manajemen tersebut akan diletakkan dalam kerangka mewujudkan visi pembangunan Temanggung yang antara lain bertumpu pada transparansi dan lingkungan hidup.  Dasar-dasar kebijakan ini telah dirintis sejak dua tahun, dan mudah-mudahan mendapat respon yang memadai.

Sekian prakata dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamu’alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

Kepala SMK Negeri 2 Temanggung

Drs. Hendro Martono

masmarto@yahoo.com

https://masmarto.wordpress.com

Oleh: masmarto | Desember 10, 2008

STANDAR ISO 90001:2000

ISO 9001:2000 adalah suatu standar internasional untuk system manajemen kualitas. ISO 9001:2000 menerapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu system manajemen kualitas yang bertujuan untuk menjamin bahwa SMK Negeri 2 Temanggung akan memberikan produk yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan merupakan kebutuhan spesifik dari pelanggan dimana SMK Negeri 2 Temanggung yang dikontrak bertanggung jawab untuk menjamin kualitas dari produk tertentu atau merupakan kebutuhan pasar tertentu sebagaimana ditentukan oleh instansi.

Standar system manajemen mutu ISO 9001:2000 saat ini telah diadopsi oleh lebih dari 70 negara. Pada awalnya standar ini hanya dianggap sebagai tuntutan pasar (market driven). Namun dalam perkembangannya, ternyata memberikan banyak sekali nilai tambah bagi instansi yang menerapkannya.

Standar ISO 9001:2000 merupakan satu seri standar yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan/instansi. Secara umum standar ini terdiri dari klausul-klausul yang mengatur, mulai dari tanggung jawab manajemen terhadap mutu sampai pada hal-hal yang lebih teknis.

ISO 9001:2000 (Quality Management SYSTEM – Fundamental and Vocabulary) disusun berdasarkan pada delapan prinsip manajemen kualitas. Prinsip ini dapat digunakan oleh manajemen sebagai suatu kerangka kerja (framework) yang dapat mendorong SMK Negeri 2 Temanggung menuju peningkatan kinerja. Delapan prinsip manajemen kualitas yang menjadi landasan ISO 9001:2000 adalah fokus pelanggan, Kepemimpinan, keterlibatan warga sekolah, pendekatan proses, pendekatan sistem manajemen, peningkatan terus menerus, pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan dan hubungan pemasok yang saling menguntungkan.

Oleh: masmarto | November 29, 2008

Catatan Redaksi

Pengantar
Saya tidak berpretensi membuat “Catatan Pinggir” sekaliber Mas Goen (Goenawan Mohamad). Ini hanya keharusan karena tugas saya sebagai Pemimpin Redaksi. Sebagaimana karakter “Editorial”, “Tajuk”, atau apapun namanya, catatan ini memang mencerminkan pandangan media tentang isu yang akan diketengahkan.
Sebagai guru yang baru belajar mengelola media, dengan sendirinya sikap kritis yang dilindungi oleh undang-undang tentang pers ini, layak dilontarkan. Pandangan-pandangan yang tercermin dalam “Catatan Redaksi” ini sedikit banyak menyinggung pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu. Namun demi alasan “menjunjung kebenaran dan keadilan” sebagaimana terbaca dalam konsiderans undang-undang pers, LONTAR memang harus menyuarakan pandangan yang menurut hemat kami benar dan adil.
Lebih dari itu, pewacanaan isu-isu penting dalam dunia pendidikan di Temanggung, yang dalam banyak hal masih tamoak jelas ketimpangannya, harus diletakkan dalam konteks kebebasan berpendapat (bagi guru), dalam konteks akuntabilitas (bagi aparat pelaksana kebijakan pendidikan), dan konteks good goverment dan clean governance bagi pemerintah kabupaten.
Sebagai opini, pandangan dalam catatan ini sah saja. Pihak-pihak yang berkeberatan dengan pandangan ini dapat memberikan “hak jawab” yang dimuat di tabloid Lontar.

Catatan ke-1 Oktober 2006
Empis-empis
Lahirnya Bayi Sungsang
Seperti bayi lahir sungsang, itulah kira-kira ketika tabloid ini hadir di hadapan Anda. Sang ibu dan semua yang merasa empunya bayi, ikut menanggung kesakitan, bingung, berkeringat, berdarah-darah bahkan kalau perlu ada yang meregang nyawa. Begitu bayi lahir dan ‘cengeeer…’ semua merasa lega dengan mata berbinar. Ini terjadi lantaran semua pengelolanya sama sekali buta terhadap jurnalistik, sebagai penulis pemula sekalipun.
Setelah lahir, bukan berarti semua kesulitan selesai, para pengelolanya bakal menghadapi banyak soal. Dari suara miring, soal kelangsungan hidup tabloid ini sampai semua thethek bengek kerepotan mengelola sebuah penerbitan.
Tarik ulur antara kepentingan perusahaan pengelola tabloid dengan idealisme jurnalistik mungkin saja bisa dan biasa terjadi. Padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Akan tapi tentu keduanya memiliki muara yang sama, yakni sama-sama berusaha memenuhi kebutuhan pembacanya.
Dari sebuah kebutaan, bagian perusahaan harus bekerja keras. Bila subsidi mulai memasuki tahap disapih. Para pengelolanya tentu harus berpikir memadukan antara kepentingan pembaca dengan idealisme, visi dan misi tabloid ini.
Masih banyak hal diperlukan untuk kelangsungan hidup tabloid ini. Bahwa kesanggupan Pak Mil dan Pak Mardi untuk bergantian menyediakan akomodasi, itu sebuah konsekuensi logis. Tetapi ketika kita butuh tempat untuk mendukung aktifitas, baik redaksional maupun adminstrasi serta sirkulasi, kita harus memutar otak. Pertanyaannya, apakah selamanya   selalu nunut di SMK 2, atau bagaimana kesiapan Kantor Dewan Pendidikan?
Seandainya idealisme tabloid ini masih tetap–belajar menulis untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang ingin menjadi lebih cerdas, maka materi tulisan harus memiliki nilai jual, baik pada pemasang iklan maupun calon pembacanya. Bagi pemula, ini tidak mudah dan jika terjadi kelangkaan naskah penulis pemula, mungkin stock naskah guru yang sudah menjadi kolumnis akan mendominasi tabloid ini. Artinya menjadikan idealisme penulis pemula seperti berada di batu ujian.
Tapi apapun, ‘Lontar’ harus terbit dengan idealisme, misi dan visi yang jelas dengan tidak mengabaikan semua pihak. Termasuk penulis pemula, baik dari kalangan guru maupun siswa. Kitalah yang harus permainkan waktu dan hidup, bukan sebaliknya. Bravo !!!!
(Yudo, Guru SMP Negeri 1 Kaloran)

Catatan ke-2 November 2006
Menatang Harapan di Bulan Guru
Meski tanggal 10 November kita kenal sebagai Hari Pahlawan, atau meskipun 18 November sebagai hari perkawinan Bung Hatta, atau siapa pun yang memiliki momen hostoris pada bulan ini, bagi kalangan pendidik Hari Guru tetap dianggap paling bermakna.
Bukan semata meratapi nasibnya yang tak kunjung membaik, Hari Guru juga sekaligus dapat dijadikan momen-tum untuk menatang harapan. Harapan itu diletakkan pada kelahiran Undang-Undang Guru (dan Dosen) yang kini telah berusia hampir satu tahun.
Banyak harapan tertumpah pada undang-undang yang disebut-sebut sangat progresif tersebut. Taruhlah misalnya tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi.
Menurut undang-undang itu, setiap pendidik sekurang-kurangnya harus berpendidikan sarjana. Untuk menjadikan guru berpendidikan sarjana, pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Jadi biarpun tuntutan untuk memenuhi syarat pendidikan terbilang mahal, itu tak akan menjadi masalah karena biaya kuliah atau biaya yang lain ditanggung oleh pemerintah.
Begitu pun masalah peningkatan kompetensi dan kemudian sertifikasi. Semua biaya yang ditimbulkan dari kebijakan ini akan ditanggung oleh pemerintah.
Mengingat hal demikian, kita boleh berharap akan perbaikan nasib yang sudah lama didambakan kalangan guru itu.
Isu terpenting yang diusung oleh Undang-Undang tentang Guru dan Dosen ini, tak pelak, memang pada semangat untuk lebih menyejahterakan kehidupan guru.
Lihat saja diktum-diktum yang mengatur tentang hak-hak para guru. Dinyatakan di dalam ayat (1) pasal 14, setiap guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
Penghasilan itu meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Dengan fasilitas penghasilan seperti itu, terbayang di benak guru betapa derajat hidupnya akan lebih bermartabat, tidak seperti sekarang, yang hidup melata di negeri sendiri, di hadapan kesuksesan hidup para bekas siswa yang pernah diasuhnya.
Masalahnya, kapan para guru akan menerima fasilitas yang sangat menggiurkan itu?

Catatan ke-3 Desember 2006
Sejarah Pengendalian Nilai
Pada dekade 90-an, di lingkungan sekolah menengah pernah diselenggarakan tes yang dikendalikan oleh (waktu itu) Bidang Dikmen Kanwil Depdikbud. Provinsi Jawa Tengah. Tes pengendalian meliputi Nilai P (Semester I) dan Nilai Q (Semester II) guna merasionalisasikan Nilai R (EBTA/Ebtanas).
Dikatakan rasionalisasi, karena diasumsikan kemampuan siswa (hasil EBTA/Ebtanas) tidak akan jauh beranjak dari rentangan Nilai P dan Nilai Q. Rasionalisasi dilakukan dengan cara membatasi nilai maksimal (P maupun Q) tidak boleh berselisih lebih dari 2,0 dengan perkiraan Nilai R (EBTA/Ebtanas).
Sebagai ilustrasi, jika diasumsikan nilai Ebtanas siswa hanya mencapai skor 5,0 maka nilai P maupun Q tidak boleh lebih dari 7,0. Dengan menggunakan rumus perhitungan P+Q+2R/4 siswa masih dapat lulus ujian dengan standar kelulusan 6,0.
Dengan paradigma berpikir seperti itu, kebijakan pemerintah yang mengendalikan nilai P dan Q berjalan tanpa komplain sekolah. Apalagi iklim politik saat itu sangat tidak memungkinkan munculnya protes dari bawah.
Sekarang kita dapat memikirkan ulang kebijakan tersebut, meskipun dalam konteks kepentingan yang barangkali berbeda. Yang perlu diingat, pertama-tama, siswa adalah manusia yang unik.
Setiap tahun kita menghadapi generasi yang memiliki keunikan. Dengan demikian tak satu pun instrumen tes yang mampu memetakan secara tepat kemampuan siswa. Apalagi riset mutakhir semakin menyadarkan kita akan banyaknya jenis-jenis kemampuan (kecerdasan) manusia yang memerlukan alat ukur secara khusus.
Karena itu, meletakkan nasib siswa di atas altar Tes Pengendalian dengan instrumen yang belum teruji, harus dipertimbangkan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita akhirnya terjebak pada kepentingan pragmatis jangka pendek, meskipun ruang perdebatan niscaya juga terbuka untuk itu.
Di tengah masa transisi pemberlakuan kurikulum (ujicoba) 2004 (atau lazim disebut KBK) menuju Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), barangkali lebih arif kita mempersiapkan guru agar benar-benar siap melaksanakan KTSP tahun depan.
Sesuai dengan kewajiban guru yang tertuang di dalam undang-undang, guru tidak hanya sebatas merencanakan, menyajikan dan mengevaluasi. Undang-undang dengan tegas menambahkan kata “bermutu” di belakang semua kewajiban guru itu.
Kita boleh prihatin dengan sinyalemen masih rendahnya kemampuan guru dalam merencanakan, menyajikan dan mengevaluasi. Namun, kita akan lebih prihatin jika dengan kondisi itu lalu memberi stigma (cap buruk) pada guru sambil memperdaya guru.
Sudah saatnya kita memberdayakan para guru, betapapun kemampuan mereka masih rendah. Justru dengan kesadaran itu, kemampuan guru harus ditumbuhkan, dan dikembangkan. Langkah itu sudah dimulai dalam semangat menyusun KTSP.
Mengapa guru harus diberdayakan? Undang-undang telah memanggil-manggil guru agar segera bangun, bersiap mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. Jika tidak diberdayakan, para guru barangkali akan lebih dalam jatuh ke kubangan lalu dicaci-maki lagi.

Catatan ke-4 Januari 2007
CATATAN REDAKSI
Anggaran di musim hujan, adakah hujan di musim anggaran? Ada dua makna yang tersirat dari pernyataan tersebut. Januari 2007 kita tengah berada di musim penghujan. Januari, sepuluh atau dua puluh tahun lalu selalu diartikan sebagai “hujan sehari-hari”.
Kini pun kita dapat mengartikan nama bulan itu sebagai penanda musim, meskipun gejala El-Nino dan La-Nina sebagai dampak pemanasan global sering menjungkir-balikkan ramalan cuaca.
Lebih penting ketimbang ramalan cuaca, kita barangkali lebih tertarik menemukan makna kedua. Apakah di awal musim anggaran ini kita juga akan menikmati hujan anggaran? Apakah kucuran anggaran (pendidikan di Temanggung) akan sederas guyuran langit?
Pertanyaan ini menarik terkait dengan berbagai persoalan pendidikan kita. Persoalan itu terkait dengan upaya pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan telah diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006.
Persoalan berikutnya, dengan disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Guru, konsentrasi kita terarah pada upaya menyarjanakan guru. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu (qonditio sine qua non) sebelum menghadapi uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
Di Kabupaten Temanggung, masih banyak guru yang belum memiliki ijazah sarjana. Untuk mengikuti kuliah S1 atau D-IV atau PGSD yang setaraf S1, diperlukan biaya yang tidak murah. Memang ada bantuan pendidikan dari pemerintah. Namun jelas jauh dari memadai.
Persoalan lain menyangkut standar sarana dan prasarana. Apakah rasio kecukupan peralatan pendidikan telah dipenuhi? Olok-olok “SMK Sastra”, sebagai contoh, untuk menunjuk sekolah menengah kejuruan yang tidak pernah melakukan praktikum akibat ketiadaan sarana dengan mudah dijadikan indikasi miskinnya peralatan sekolah kita.
Standar pembiayaan pendidikan, sementara itu,  tidak hanya penting untuk segera dibuatkan patokannya, namun juga akan menjadi genting bila penyelenggara pendidikan mematok biaya semaunya.
Sebagai penyeimbang, jikalau alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD terpenuhi, para penyelenggara pendidikan sepantasnya juga memenuhi Standar Proses (Pembelajaran) yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi serta meneladankan.
Lebih penting lagi, para penyelenggara pendidikan mesti juga memenuhi Standar Pengelolaan dengan menerapkan manajemen (peningkatan mutu) berbasis sekolah dengan ciri utama kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
Kedua belah pihak, antara penyedia anggaran dan pelaksana anggaran, dalam waktu yang bersamaan harus dapat menunjukkan komitmen bersama guna memajukan pendidikan di Temanggung.

Catatan ke-5 Februari 2007
(Seperti Lectori Salutem edisi ini, yang tak tentu rimba file-nya, catatan edisi ini tampaknya juga hilang)

Catatan ke-6 Maret 2007
(Edisi ini juga belum ditemukan)

Catatan ke-7 April 2007
Penganut “mazhab” ujian nasional, dengan berlindung di balik rumusan-rumusan kebijakan pemerintah tentang itu, niscaya percaya ujian nasional akan mampu memacu pencapaian standar nasional pendidikan.
Standar nasional minimal yang diejawantahkan dalam patokan nilai minimal kelulusan dipercaya menjadi cermin senyatanya akan taraf  penguasaan standar kompetensi lulusan.
Dengan kesadaran seperti itu, seluruh “mesin” pendidikan digerakkan menuju satu sasaran : bagaimana mencapai taraf persentase kelulusan setinggi-tingginya. Mulailah kemudian, proses pengedrilan dilakukan. Pemrediksian akan soal ujian yang bakal keluar pun dijalankan.
Bukan hanya itu. Uji petik sebagai dasar penyusunan strategi paling jitu pun disusun. Bahkan hajatan besar nasional itu pun dewasa ini telah merambah ke wilayah spiritual : bermujahadah.
Bila kemudian muncul olok-olok “ganti saja fungsi sekolah menjadi lembaga bim-bel”, apa yang dapat kita lakukan?
Diakui atau tidak, daya sihir ujian nasional telah mengubah esensi pendidikan menjadi semacam kegiatan “pelatnas” jangka pendek. Seluruh peserta digembleng ala pasukan Sparta, dengan menu utama “himpunan soal-soal UN” yang telah dilengkapi analisis jawaban beserta kuncinya.
Bila dirasa masih kurang meyakinkan, siasat kuno pun akan digunakan. Kasak-kusuk antarpengawas ujian, pengiriman LJK yang dibikin terlambat, pembentukan “Tim Sukses” yang bergerak ala siluman.
Dan, ketika kita merasa sukses dengan semua itu, kita lupa bahwa ada sisi kemanusiaan anak-anak kita yang hilang. Ketika mereka menjadi mahasiswa yang gagap, miskin gagasan, tak mampu berpikir kritis, kita barangkali tersadar ada yang tercecer selama dalam masa pengasuhan kita.
Begitu pun, ketika mereka kita jumpai sebagai orang-orang yang tuna, gagap menyikapi kehidupan nyata yang keras, kita barangkali telanjur memanjakan dengan suapan-suapan kunci jawaban.
Sesungguhnya, ujian nasional akan selalu berada dalam tarikan kepentingan dan sudut pandang berbeda. Namun, apakah kita juga akan selalu berada dalam tarikan itu?

Catatan ke-8 Mei 2007
Mei yang selalu sepi. Itulah barangkali yang kita rasakan sejak bertahun-tahun lalu. Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang mestinya diperingati dan dirayakan dengan penuh gairah kegembiraan, justru menyeret kita dalam tegangan yang mendebarkan.
Sampai tahun 2006, suasana hari pendidikan justru diselimuti perasaan was-was. Kita selalu cemas : apakah siswa kita akan lulusan dalam ujian? Bukankah setiap kegagalan siswa selalu berarti tamparan yang memerahkan wajah kita?
Hari Pendidikan Nasional, sayangnya justru berada dalam jadwal kegiatan kulminasi pendidikan, dengan puncak ritual berupa ujian nasional. Itulah yang menyebabkan ketegangan psikis kita.
Namun, sebagai makhluk multidimensional, apakah kita tidak dapat mengambil perspektif baru dalam memaknai Hari Pendidikan Nasional kita? Taruhlah, hari itu sebagai refleksi kinerja kita selama setahun.
Maka kita akan bertanya : apakah kita telah mendudukkan diri dalam posisi ing ngarso sung tulodho? Keteladanan apakah yang telah kita berikan kepada anak-anak kita? Dan jika kita sedang memegang amanat masyarakat : apakah kita telah berpihak kepada anak-anak yang membutuhkan lahan persemaian?
Begitu pula, apabila kita mendudukkan diri pada posisi ing madyo, apakah kita telah turut mangun karso? Membangun karsa anak-anak yang harus tumbuh optimal, membangun karsa guru-guru yang juga memerlukan ruang berekspresi, apakah kita telah melakukannya?
Sebaliknya, dan inilah yang agaknya sulit dilakukan: apakah kita telah berbesar hati tutwuri handayani dalam mengakomodasi semua aspirasi warga pendidikan (siswa dan guru)? Adakalanya kita tidak dapat begitu saja berpegang pada garis ketentuan yang kaku. Di atas segala aturan, masih ada kearifan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran yang memayungi.
Di luar seksi, bidang, sektor dan wilayah pendidikan yang sempit ini, di sekolah atau birokrasi, masih banyak kegembiraan yang dapat dinikmati. Taruhlah pesta kegairahan dalam pergulatan pemikiran dan penelitian pendidikan sebagai kegembiraan.
Bagi guru, bulan-bulan ke depan banyak agenda yang menjadi wahana kegembiraan: Lomba Kreativitas Guru (LIPI), Lomba LMKS-LMCP (Depdiknas), Sayembara Naskah (Pusbuk), Forum Ilmiah Guru (LPMP-Ditjen Mutendik). Para siswa pun akan mendapat kegembiraan melalui Pemilihan Peneliti Remaja (LIPI), Lomba Karya Ilmiah Remaja (LIPI), dan lain-lain.
Alih-alih selalu tegang menjalani masa pendidikan, selamat menikmati kegembiraan di Hari Pendidikan. Dirgahayu Pendidikan Nasional kita!

Catatan ke-9 Juni 2007
Apa yang akan dilakukan orangtua pada saat anak kesayangannya lulus sekolah? Mencari sekolah baru? Begitulah kebanyakan yang dilakukan oleh orangtua. Pada era sekarang, semakin jarang orang tua yang enggan menyekolahkan anak. Baik karena demi cita-cita anak, demi keinginan orang tua, maupun alasan lain yang bersifat lebih mekanis.
Masalahnya, sering keinginan yang menggebu dari pihak orang tua dan anak berbenturan dengan kenyataan semakin sulitnya mencari sekolah yang diidamkan. Ini menyangkut lemahnya posisi tawar orang tua dan anak terhadap sekolah.
Apabila prestasi akademik maupun nonakademik anak hanya pas-pasan, sulit rasanya menerobos satu tempat di tengah ketatnya persaingan. Namun, diam-diam juga ada faktor lain yang memperlemah posisi tawar mereka. Keterbatasan biaya.
Dalam kondisi di daerah yang belum ada standar biaya pendidikan, dengan posisi tawar yang lemah akan semakin menutup peluang masyarakat dalam mengakses kesempatan pendidikan di suatu sekolah. Katakanlah di sekolah yang dianggap favorit.
Meskipun sekolah favorit tidak selalu identik dengan biaya mahal, begitu pun sebaliknya, masalah ini masih menjadi batu sandungan masyarakat dalam upaya mendapatkan sekolah baru.
Pada posisi demikian, pihak sekolah kadang-kadang dengan sewenang-wenang mematok biaya tinggi dengan peruntukan yang boleh jadi juga dibuat-buat. Ada satu adagium di benak masyakat : kalau ingin memasukkan anak ke sekolah, siap-siaplah dengan UANG GEDUNG.
Lepas dari rasional atau tidak, uang gedung seolah-olah menjadi prasyarat utama agar anak bisa memasuki sekolah baru. Bila perlu, masyarakat beramai-ramai membentuk rombongan untuk dapat membangun sendiri ruang kelas baru, hanya supaya mereka bisa diterima di sekolah itu.
Yang dikhawatirkan, kultur semacam ini lalu mendistorsi esensi penerimaan siswa baru. Jika kemudian banyak anak-anak terlantar tidak mendapatkan sekolah gara-gara tidak mampu menyediakan biaya awal (semacam persekot), dikhawatirkan akan semakin memperbesar angka putus sekolah, ataupun angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan lanjutan.
Diperlukan kearifan pihak sekolah dalam mengapresiasi masa penerimaan siswa baru. Hendaknya, masa penerimaan siswa baru tidak dijadikan ‘lahan panen’ untuk alasan-alasan yang tidak jelas.
Bagi masyarakat, sekolah baru semestinya tidak dimaknai dengan gedung baru, seragam baru, tas dan sepatu baru, buku baru. Masa penerimaan siswa baru bukanlah Hari Raya Lebaran yang membutuhkan segalanya serbabaru.

Catatan ke-10 Juli 2007
Syahdan, seorang ibu baru saja melahirkan anak yang didambakan. Ketika si jabang bayi menangis, keruan sang ibu segera mengangsurkan kedua putingnya. Bergantian, kiri dan kanan. Dengan segenap kasih yang tercurah, sang ibu memberikan asupan. Lalu mendendangkan tembang harapan. Sang anak harus menjadi kekudangan kelak. Menjadi tumpuan harapan keluarganya, masyarakatnya, dan bangsanya.
Begitulah sang jabang bayi meniti usia detik demi detik, tahun demi tahun. Sebagaimana Tuhan menagih tanggung jawab ibu (dan terutama juga bapaknya) akan nasib sang anak, sang ibu pun (pada dasarnya) akan “menagih” janji yang ditanamkan sejak sang anak berada dalam ayunan. Dan, kelak, sang anak harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tetesan peluh ibunya, setiap helaan napas bapaknya.
Kenyataannya, sekolah-sekolah negeri seperti bayi. Bedanya, sang bayi ini menyusu pada dua “ibu”. Selain dibiayai oleh pemerintah, sekurang-kurangnya untuk gaji pegawai negeri dan belanja pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, sekolah negeri juga masih ditopang biaya dari Komite Sekolah. Karena itu, selayaknya sekolah negeri mempertanggungjawabkan semua biaya yang diterima itu, baik kepada pemerintah, maupun kepada masyarakat (Komite Sekolah).
Masalahnya, sekolah negeri terkadang masih terkendala oleh formalitas laporan pertanggungjawaban. Karena yang dianut oleh hukum positif di Indonesia adalah bukti formal, jika laporan telah didukung oleh bukti-bukti formal berarti laporan dianggap sah. Mengedepankan aspek formal saja barangkali akan menimbulkan beban psikologis. Karena itu diperlukan sosialisasi akan pentingnya pertanggungjawaban sekolah negeri, tidak hanya aspek formal / legal saja, namun juga mencakupi aspek substansial.
Di sisi lain, kemampuan membaca laporan oleh pihak masyarakat juga perlu ditumbuhkan. Jangan lagi rapat komite yang gegap gempita hanya dijadikan ajang formalisasi laporan, tanpa disertai pemahaman yang memadai di kalangan anggota komite sekolah. Ini berbeda dengan pemerintah, yang dalam banyak hal menguasai instrumen laporan, dan dalam batas tertentu memahami aspek substansial laporan. Untuk itu, sekali lagi perlu dinyatakan, proses saling belajar dalam menyusun dan memahami laporan sangat dibutuhkan guna menegakkan kredibilitas sekolah negeri.

Catatan ke-11 Agustus 2007
Setiap kali menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, kita selalu terusik oleh pertanyaan yang sering dianggap iseng : apakah kita benar-benar telah merdeka?
Ketika Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan kita, maka itu dianggap sebagai pernyataan kemerdekaan politik.
Faktanya : bangsa Indonesia pada saat itu baru mengalami transisi politik dari negara terjajah menjadi negara merdeka; dari alam kolonisasi menuju alam dekolonisasi, yang dalam waktu empat tahun berikutnya dengan susah payah kita pertahankan.
Fakta lain, meskipun dalam bidang ekonomi pemerintah pernah menasionalisasi aset perusahaan milik pemerintah Belanda, perekonomian nasional kita sampai saat ini benar-benar masih rapuh. Masih terlampau banyak utang luar negeri yang membebani APBN kita, dan masih lebih banyak lagi “utang dalam negeri” yang mesti diselesaikan.
Fakta lain, citarasa kebudayaan nasional, yang dirumuskan sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, semakin terjepit oleh kepentingan industri budaya pop. Ketika kebudayaan mengalami komodifikasi (diperniagakan), rasanya kita semakin asing dengan kebudayaan kita sendiri.
Yang tak kurang menyedihkan adalah fakta ini : kemerdekaan yang seharusnya dapat mentransformasikan masyarakat kolonial, masyarakat feodal, dan masyarakat kapital, ke dalam masyarakat demokratis dan egaliter, justru semakin menampakkan wajah yang garang.
Lembaga pendidikan, sebagai lembaga sosial  yang digadang-gadang menjadi pranata sosial yang kuat dan berwibawa justru semakin menunjukkan kekuatannya, sambil meruntuhkan sendiri kewibawaannya.
Lembaga pendidikan kita semakin berpihak pada yang berpunya. Lembaga pendidikan kita ternyata hanya mau melayani orang-orang kaya dan pintar. Lalu, jika biaya sekolah semakin mahal dan tak ada tanda-tanda semakin murah, di manakah anak-anak miskin, anak-anak yang kurang beruntung itu bisa menikmati pendidikan?
Apakah dengan demikian lembaga pendidikan kita kini justru malah menciptakan penjara-penjara kemiskinan bagi masyarakat terpinggirkan? Apakah kita tidak dapat bermimpi untuk mewujudkan sebuah model pendidikan yang membebaskan?
Yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu membebaskan diri dari praktik-praktik kapitalisme dan komersialisme  pendidikan. Siapakah yang masih punya mimpi ini?

Catatan ke-12 September 2007
Melongok Perpustakaan Kita

Tanggal 14 September kita merayaan Hari Kunjung Perpustakaan. Namun rasanya kita akan menjadi jengah bila mengingat kondisi perpustakaan di sekolah. Minimnya koleksi perpustakaan telah lama menjadi keprihatinan kita. Rendahnya komitmen anggaran pengembangan perpustakaan sekolah juga telah lama mempermalukan diri kita. Bahkan Taufiq Ismail telah membunyikan genderang perang menghadapi rendahnya minat baca kita, sebagai bangsa yang “rabun” membaca.
Dalam membangun bidang pendidikan, kita masih cenderung suka membangun fisiknya, bukan psikisnya. Membangun wadah, bukan isinya. Karena itu, bila kita telah sanggup membangun gedung  atau ruang perpustakaan, itu dianggap telah cukup.
Padahal esensi perpustakaan ada pada pustakanya. Pada isinya. Melayani siswa sebagai manusia pembelajar jelas tidak cukup hanya dari sisi penyediaan wadah. Model seperti ini akan seperti ternak yang cukup dikandangkan baru diberi makan.
Pengembangan koleksi perpustakaan akan mendorong tumbuhnya minat membaca. Namun, iklim pembelajaran yang berbasis perpustakaan juga akan mendorong tumbuhnya minat  membaca. Karena itu, mendorong pihak sekolah untuk terus meningkatkan komitmen anggaran pengembangan koleksi perpustakaan, harus dibarengi dengan dorongan kepada para guru agar mau memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar.
Tanpa kesediaan guru membiasakan siswa memanfaatkan perpustakaan, siswa akan sulit mengunjungi perpustakaan. Waktunya telah tersita oleh jadwal belajar mengajar. Waktu istirahat pun dipastikan jarang digunakan untuk mengunjungi perpustakaan, alih-alih pergi ke kantin mengisi kekosongan perutnya.
Bagi beberapa sekolah yang telah dapat mengakses internet, sudah masanya pula mendorong guru memanfaatkan akses itu sebagai sarana membiasakan penggunaan perpustakaan digital. Sumber belajar yang hampir tanpa watas tersedia di dalam ribuan jaringan data itu. Untuk ini pun, rasanya kita perlu mengubah paradigma perpustakaan, bukan sebagai ruang yang sepi layaknya penjara, namun ruang pergumulan tempat olah rasa dan olah pikir bagi penyiapan sumberdaya manusia yang mampu berpikir dan berperasaan.

Catatan ke-13 Oktober 2007
Ketika Bahasa Ibu Makin Terasing
“Pak, kula tak kondur nggih?” atau “Napa Ibu pun maem?” merupakan dua contoh kalimat percakapan yang tampak akrab di telinga kita. Dengan memberikan tekanan pada kata ‘akrab’ di sini bukan maksudnya untuk menyatakan kalimat itu benar.
Itu adalah contoh betapa bahasa ibu (bahasa Jawa) makin tidak familiar di kalangan generasi anak-anak kita. Masih banyak kosa kata dalam percakapan bahasa ibu yang makin salah kaprah digunakan anak-anak dewasa ini.
Klimaks gejala ini adalah ketika anak-anak mengalami gagap bicara dalam bahasa Jawa, sampai-sampai harus menjawab pertanyaan dengan bahasa Indonesia. Apabila orangtua yang menjadi sumber referensi pertama bahasa ibu juga mengalami kegagapan, kita hanya dapat menyatakan prihatin atas gejala ini.
Syahdan, ketika Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928 di Jakarta menyatakan ikrar “Bertanah tumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia”, tanpa sadar para pemuda membunyikan lonceng kematian bagi bahasa-bahasa daerah.
Kini, nasib bahasa ibu semakin mencemaskan bila dihadapkan kenyataan hadirnya bahasa asing di dalam keluarga, di sekolah, lebih-lebih di masyarakat. Atas nama modernitas, atas nama tuntutan perubahan global, bahasa asing semakin dinomorsatukan. Bukan hanya akan menggeser peran bahasa ibu, bahasa Indonesia pun menghadapi tantangan yang sama.
Kita akan menghadapi kenyataan baru : ketika keluarga mengenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, secara evolutif akan terjadi permutasi peran. Bahasa Jawa akan menjadi bahasa kedua –bahkan menjadi bahasa asing.
Kita belum tahu, apakah pengimplementasian bahasa Jawa ke dalam kurikulum sekolah akan dapat menarik kembali pendulum peranan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Bahkan juga ketika bahasa Jawa secara resmi digunakan dalam kegiatan formal setiap hari Sabtu. Kita hanya dapat menunggu, sambil berharap, sambil terus memerjuangkan kehadiran kembali bahasa Jawa sebagai bahasa ibu.

Catatan ke-14 November 2007
Menguji Kesadaran Sejarah
Menjelang Lebaran dua pekan lalu kita menyaksikan arus mudik para perantau yang hendak pulang ke kampung. Gerangan apakah yang menggerakkan mereka itu pulang? Sekadar kangen pada kampung halaman? Sekadar mengenang jejak masa lalu yang makin jauh? Sedemikian pentingkah pulang ke kampung halaman bila hanya ingin meleburkan diri kembali ke dalam kehidupan rural maupun suburban yang stagnan?
Pertanyaan itu mungkin tidak penting. Namun, bila kita ingin menata ulang kehidupan kita yang tak pernah membaik di masa lalu, mungkin inilah saatnya. Di saat kota Temanggung menyongsong lembaran baru di hari jadinya, perlulah warga Temanggung merenungkan kembali perjalanan yang telah lalu.
Bagi kita, masyarakat pendidikan di Temanggung, melacak kembali arah pembangunan pendidikan di daerah ini mungkin menjadi agenda penting. Ada kesan, pembangunan bidang pendidikan di Temanggung berjalan di tempat, cenderung berjalan seperti bola ping-pong.
Sebutlah misalnya, mulai dengan politik anggaran. Ada ketentuan tidak tertulis untuk menggunakan pagu anggaran tahun lalu sebagai plafon usulan anggaran tahun berikutnya. Model kebijakan seperti ini secara matematis menutup peluang perbaikan anggaran.
Apabila anggaran telah ditetapkan, tinggallah kemudian masalah kegiatan atau pelaksanaan program yang terseok-seok. Dengan alasan anggaran belum dapat dicairkan, kegiatan pembangunan bidang pendidikan tidak dapat dijalankan. Dampaknya, kegiatan yang direncanakan akan tertunda-tunda. Ujungnya, pada akhir tahun anggaran terjadi pengembalian dana.
Berkaca pada kasus yang telah terjadi, semestinya hal itu tidak terulang kembali. Misalnya dana yang teranggarkan baru dapat dicairkan setiap tiga bulan, mengikuti mekanisme pencairan dana APBD yang bersumber APBN, mestinya setiap kegiatan dijadwalkan mengikuti jadwal pencairan dana. Bila ini dilakukan, itulah tandanya kita memiliki kesadaran sejarah. Kesadaran untuk tidak mengulang kesalahan.
Tentu masih banyak agenda kegiatan yang perlu dirumuskan kembali, sebanyak permasalahan pendidikan di Temanggung yang tak pernah terselesaikan. Keledai tak ingin terantuk batu dua kali, dan kita pasti bukan keledai.

Catatan ke-15 Desember 2007
Memaknai Ruang Publik
Ketika pemerintah kabupaten menutup alun-alun sebagai pangkalan pedagang kaki lima, kita menduga hal itu untuk merevitalisasi fungsi ruang publik. Ruang publik, sebagai bagian dari rencana umum tata ruang kota, biasanya berfungsi sebagai tempat berinteraksi segenap elemen masyarakat.
Ruang publik, dalam banyak contoh di kota-kota, juga dijadikan tempat berdirinya monumen sehingga menjadi landmark kota itu. Jika di Jakarta kita mengenal Tugu Monas, di Temanggung barangkali kita akan menunjuk Tugu Jam atau Tugu Adipura.
Secara sosio-politis, ruang publik, dalam hal ini alun-alun, di masa lalu malah dijadikan tempat pepe, yakni tempat rakyat melakukan protes kepada rajanya. Rakyat akan berjemur persis di tengah pohon beringin kembar di alun-alun, sampai sang raja bersedia turun dari sitihinggil untuk mendengar keluh-kesah rakyatnya.
Tipologi tata ruang kota : alun-alun dengan beringin kembar, masjid agung, keraton/pusat pemerintahan, penjara/benteng, memang dirancang (oleh pemerintah penjajahan Belanda sejak abad XVIII) dalam konteks sosio-politis.
Kini, ketika alun-alun tertutup bagi pedagang kaki lima, biarpun kenyataannya mereka tetap ada yang mangkal di situ, sebetulnya diharapkan dapat mengembalikan fungsi sosial ruang publik : tempat anak-anak bermain, sementara orang tua mereka bersantai menikmati kesegaran udara sore.
Namun bila akhir-akhir ini kita mendengar alun-alun bertambah fungsi sebagai arena transaksi para Wanita Rebounding Temanggung (WRT, Ceret), barangkali kita perlu mendefinisi ulang fungsi alun-alun.
Menurut kabar di bawah tanah (underground), tiap hari tertentu di salah satu sudut alun-alun berkumpul semacam jaringan WRT yang hendak “memasarkan diri”. Dalam konteks bisnis, mereka tak berbeda dengan para pedagang kaki lima yang terusir. Namun dalam konteks arsitektural kota, pemanfaatan ruang publik sebagai basis transaksi kemesuman merupakan pelecehan akan kebanggaan kita sebagai warga yang beradab. Lebih-lebih karena alun-alun terletak persis di depan masjid agung.
Satu hal yang perlu dicermati, di dalam ruang publik, peran keluarga, peran sekolah, peran norma-norma sosial dan agama hampir tidak berlaku. Ruang publik adalah daerah tak bertuan (zone of unauthorized). Di situ setiap orang hampir terbebas dari segala norma. Jika kemudian alun-alun sebagai ruang publik tercemar oleh perilaku penghuni kotanya, fungsi atau pemanfaatan ruang publik itu memang perlu dicarikan kembali maknanya.

Catatan ke-16 Januari 2008
Catatan Awal Tahun
Menyambut tahun baru 2008, sejumlah refleksi atas perjalanan selama 2007 patut diketengahkan. Refleksi ini tidak lain pantulan dari harapan kita selaku insan pendidikan yang selalu risau menghadapi kenyataan pahit dunia pendidikan di daerah.
Dari sisi siswa, meskipun sejumlah prestasi perorangan pada even-even akademik dan nonakademik (Olimpiadi sejumlah mata pelajaran maupun bidang olah raga, seni, dan keterampilan) cukup mencuat, gambaran umum eksistensi siswa masih menyedihkan.
Siswa yang masih suka tawuran, siswa yang terlibat perilaku tak senonoh dalam perniagaan kenikmatan, atau siswa yang putus sekolah akibat ketiadaan biaya tunai, semuanya masih menunjukkan fenomena mencemaskan.
LONTAR sudah pernah menyampaikan, tanggung jawab pendidikan anak, terutama yang menyangkut pendidikan budi pekerti, tidak dapat sepenuhnya diserahkan urusannya kepada sekolah. Banyak keterbatasan di sekolah untuk bisa menanggulangi dekadensi moral pelajar.
Lalu, soal kesulitan biaya personal. Selain biaya transpor, seragam, sepatu, buku, umumnya siswa (di sekolah menengah) masih harus menanggung biaya sekolah. Sumbangan pengembangan sekolah, maupun sumbangan rutin bulanan, dalam beberapa kasus telah mencengangkan kita: betapa makin mahal biaya sekolah.
Memang mungkin kita tidak dapat secara serta-merta “menyalahkan” pihak sekolah. Pada saat bantuan pemerintah (daerah) masih sulit diharapkan, pihak sekolah umumnya hanya dapat berpaling kepada orang tua siswa.
Gambaran kinerja guru di Temanggung umumnya juga belum menggembirakan. Taruhlah kita gunakan persentase kelulusan sertifikasi guru sebagai patokan. Dengan tingkat kelulusan antara 50 hingga 60 persen, tahulah kita masih banyak garapan yang perlu dilakukan pada kalangan guru.
Jika seorang guru tidak lulus sertifikasi karena kekurangan nilai dari unsur pendidikan dan pelatihan, itu karena memang seumur-umur jarang mendapat kesempatan mengikuti diklat.
Jika kekurangan itu berasal dari unsur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, bagaimana dengan komitmen pemerintah (daerah) dalam mengelola sumber daya yang amat penting ini?
Begitu pun, jika kekurangan nilai itu berasal dari unsur-unsur prestasi akademik, karya pengembangan profesi, serta keikutsertaan dalam forum ilmiah, maka akan diketahui begitu banyak ”tagihan” dari pemerintah yang begitu abai terhadap peningkatan kualitas guru.
Memasuki tahun 2008, bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (22 Juni 2008) di Temanggung, marilah kita bawa ”tagihan” itu kepada para calon pemimpin di Temanggung: sanggupkah mereka memulai babak baru dengan komitmen tinggi untuk memajukan kualitas pendidikan di Temanggung?

Catatan ke-17 Februari 2008
Promosi dan Demosi Jabatan
Tahun ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, secara periodik akan diadakan penilaian kinerja kepala sekolah. Berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung nomor 800/109/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Periodisasi Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK, kepala sekolah yang akan berakhir periode masa jabatannya akan dinilai oleh sebuah Tim.
Hasil penilaian, setelah melampaui tahap-tahap sosialisasi, penilaian, dan analisis hasil penilaian, akan dirumuskan dalam bentuk usulan penetapan: apakah seorang kepala sekolah akan mendapat perpanjangan periode jabatannya, ataukah dipromosikan, atau malah sebaliknya dikembalikan ke habitat semula.
Meskipun telah jelas rambu-rambu penilaian kinerjanya, telah jelas pula syarat-syarat berlakunya periodisasi, jabatan kepala sekolah tampaknya masih dipersepsikan secara berbeda oleh kalangan kepala sekolah sendiri. Berbeda dengan saat mencecap pertama kali jabatannya, pada akhir periodisasi masih dijumpai post power syndrome di antara kepala sekolah.
Jelasnya, masih ada kepala sekolah yang takut kehilangan jabatan. Sudah jelas, penentuan jabatan tidak berada di tangan kepala sekolah, sehingga terasa naïf bila seorang kepala sekolah ingin bergeming pada posisinya. Sebenarnya, apa yang ditakutkan dengan kehilangan “tugas tambahan sebagai kepala sekolah” itu? Hampir semua orang merasa tahu, mengapa kepala sekolah takut kehilangan jabatan.
Dengan cakupan 113 indikator penilaian yang tersebar pada 7 aspek kemampuan kepala sekolah, sebenarnya jabatan ini cukup berat, bila tidak dapat disebut sangat berat. Dalam sistem manajemen modern, beban itu memang dapat didelegasikan sampai habis. Namun kita boleh bertaruh, yang dibagi habis itu hanya bebannya, bukan impak dari beban. Dari kacamata ini, tidak mengherankan bila jabatan kepala sekolah masih tetap menarik minat guru.
Padahal, secara alamiah periode jabatan itu akan berjalan otomatis tanpa dapat dihentikan. Karena itu, promosi dan demosi jabatan sebenarnya juga bersifat alamiah. Seharusnya, sebagaimana ketika seorang guru mempersiapkan diri untuk menaiki ’tahta’ jabatan dengan segala impiannya, pada saat selanjutnya juga harus mempersiapkan mental ketika terjadi ’suksesi’ jabatan.
Menggunakan argumen ’karena telah lama tidak mengajar’ sebagai alasan ketidaksiapan menghadapi demosi jabatan, merupakan cermin sindrom infantilisme. Berapologi bahwa kembali ke habitat akan meruntuhkan kewibawaan, adalah perasaan yang terlalu pe-dhe. Lebih-lebih lagi bila berkelit bahwa masih banyak program kerja yang harus diselesaikan (dengan mengira orang lain takkan mampu merealisasikan), maka ini adalah celeret gombel, sejenis kadal bersetangan leher yang suka menggoyang batang pohon sambil mengira dapat merobohkannya. Seorang yang memahami adversity quotient akan selalu antusias menjajagi medan dan tantangan baru, tanpa mencemaskan kemapanan karier yang cenderung akan membelenggunya.

Catatan ke-18 Maret 2008
Politik dan Pendidikan
Dua pekan lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Rahmatiah Abbas dan Badryah Rifai, masing-masing guru dari Sulawesi Selatan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tentang pengujian materi undang-undang sistem pendidikan nasional.
Pasal 49 ayat (1) UUSPN, yang mengecualikan gaji pendidik di dalam persentase anggaran pendidikan, dianggap bertentangan dengan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Karena itu, menurut putusan MK, gaji pendidik harus dimasukkan ke dalam komponen anggaran pendidikan (APBN) agar pencapaian 20 persen dapat dikejar pemerintah.
Kita tidak akan mempersoalkan aspek legal dan aspek politis masalah itu, namun ingin menunjukkan perspektif penting yang lain ketika produk hukum diuji oleh lembaga yang kompeten, serta dampaknya di daerah. Sudah jelas, semua produk hukum, termasuk kelahiran undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan buah perjuangan politik semua komponen bangsa.
Ketika masih dalam taraf draft maupun naskah akademik, berupa rancangan undang-undang (RUU), sejumlah unsur masyarakat sangat keberatan tentang pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Dengan berbagai lobi, tawar-menawar, dan konsesi-konsesi tertentu, UUSPN itu akhirnya lahir. Kini, ketika pemerintah makin dekat dengan agenda 2009, saat pencapaian anggaran pendidikan 20 persen sudah harus dapat dipenuhi, rumusan undang-undang itu terkesan dipelintir.
Dengan besaran 11 persen anggaran pendidikan dalam APBN 2007, jika gaji pendidik dimasukkan sebagai komponen, maka besaran itu menjadi 18 persen, sehingga tahun 2009 akan mudah bagi pemerintah untuk mencapai 20 persen. Ini pasti akan jadi komoditas politik di tahun 2009.
Apa yang menarik dari pertarungan politik ini? Bagi kita, wacana-wacana yang terus berkembang seiring dengan produksi informasi yang mencapai jutaan kilobytes per hari, merupakan sarana menumbuhkan kesadaran politik. Kesadaran politik tentu saja jauh berbeda dengan politik praktis yang hanya berorientasi pada kekuasaan.
Kesadaran politik, karena itu, perlu terus-menerus dibangun dengan membuka wacana seluas-luasnya. Dalam posisi ini, Tabloid LONTAR ingin menegaskan posisinya sebagai media pemberdayaan guru dan dunia pendidikan umumnya, akan arti penting gerakan penyadaran politik, dan bukan pemihakan politik.
Beberapa pihak yang mencurigai LONTAR sebagai ”telah memihak anu” karena alasan tertentu, atau karena ketakutan akan akibat tertentu, perlu mencermati kembali apa yang menjadi visi dan misi LONTAR pada saat terbit perdana. Menurut dokumentasi LONTAR, penyajian tokoh-tokoh potensial dalam wawancara dengan tabloid ini, lebih disebabkan oleh kebutuhan akan narasumber yang kompeten untuk digali informasinya, pandangan-pandangannya tentang pendidikan di Temanggung, yang –mohon maaf- barangkali juga menyerupai tari poco-poco.
Distansi informasi, dan distorsi kebijakan di bidang pendidikan di Temanggung perlu dimediasi agar masa depan (pendidikan) Temanggung lebih terjamin. Ini semua memerlukan pendidikan politik dalam bentuk gerakan penyadaran akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab menurut kapasitas masing-masing pihak. LONTAR akan selalu ”menusuk” ke dalam dirinya, yakni dunia pendidikan yang lebih berwibawa.

Catatan ke-19 April 2008
Tindak (Pidana) Kekerasan dalam Pendidikan
Masalah kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, pada semua jenjang, selama sekian dekade, terasa timbul tenggelam. Ketika masalah itu muncul ke permukaaan, seperti kasus pemukulan, maupun pencederaan lain dalam konteks guru menghukum siswa, hal itu dianggap sebagai kasus tunggal. Orang meributkan sebentar untuk kemudian dengan cepat melupakan. Masalahnya pun dianggap telah selesai.
Kasus kekerasan pada siswa di lingkungan sekolah sebenarnya tidak boleh hanya dipandang sebagai kasus tunggal. Ia bisa melibatkan emosi banyak pihak. Adakalanya guru sedang jengkel pada siswa yang tidak mau menuruti perintah. Kadang-kadang, siswa kebetulan sedang membawa masalah dari rumah sehingga kurang konsen terhadap kehendak guru.
Dalam perspektif itu, guru hendaknya mau mempertimbangkan banyak segi sebelum mengambil tindakan (hukuman). Bagaimanapun kita menganggap siswa tidak mau menghormati guru, atau kita menganggap siswa terlalu ’ndugal’ menurut kacamata guru, ia tetaplah anak yang berbeda. Anak yang memiliki keunikan, sifat mana tak seorang pun yang sanggup menyamainya.
Dalam perspektif itu pula, kita mungkin perlu berpikir panjang: apakah kita benar-benar dapat menentukan arah masa depan anak jika interaksi edukasi yang terjalin paling banter hanya enam tahun di sekolah dasar, atau tiga tahun di sekolah menengah? Dalam rentang waktu yang pendek, disertai interaksi yang hanya dikatakan intensif selama tiga atau empat hari seminggu, kecuali di SD, dapatkah kita memahami aspirasi terdalam pada setiap anak yang pasti berbeda?
Masalah kekerasan dalam pendidikan memang tidak dimasukkan ke dalam pasal pemidanaan menurut undang-undang sistem pendidikan nasional. Namun, dengan mengingat prinsip pendidikan sebagaimana dicontohkan Bapak Guru Indonesia (Ki Hadjar Dewantara), pendidikan harus diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
Dalam konteks interaksi edukasi di sekolah, Ki Hadjar sama sekali tidak menganjurkan kekerasan sebagai metode maupun pendekatan. Dikaitkan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, proses pembelajaran itu harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.
Tuntutan ini senafas dengan pernyataan di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 13 yang menyebutkan: ” Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.

Catatan ke-20 Mei 2008
Pendidikan Anak Usia Dini
Renungan apakah yang pantas kita lakukan pada Hari Pendidikan Nasional ini? Sebagian mungkin akan dengan mudah menunjuk kesumpekan dunia pendidikan yang tak pernah sepi dari masalah. Mulai dari siswa yang stres akibat beban belajar yang dirasakan terlalu berat, sejumlah guru di satu sekolah yang harus digerebek Detasemen Khusus Antiteror 88, hingga kalangan birokrasi pendidikan yang terpaksa berurusan dengan pihak berwajib.
Sebagian yang lain mungkin saja akan menunjuk fenomena komersialisasi pendidikan yang berujung makin mahalnya biaya pendidikan. Di tengah ketakberdayaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan –tahun ini APBN mengalami pemotongan 10% akibat kenaikan harga minyak mentah dunia- masyarakat makin menjerit karena biaya pendidikan makin tak kenal kompromi. Siapa mau membayar sekian juta rupiah, dijamin anak kita bisa bersekolah.
Atau barangkali kita ingin merenungkan kembali sejenak lembaga pendidikan yang akhir-akhir ini –seolah-olah- mendapat perhatian (kembali), yakni pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan yang diselenggarakan bagi anak usia pertama hingga enam tahun ini perlu mendapat perhatian karena beberapa alasan.
Dalam bentuknya yang formal (Taman Kanak-Kanak ataupun Raudatul Athfal, atau bentuk lain), fungsi penyelenggaraan pendidikan pada TK atau RA mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, termasuk penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ciri paling menonjol dalam kegiatan ini adalah kegembiraan khas anak-anak yang tak boleh disubstitusikan dengan motif-motif lain.
Taruhlah, karena jenjang pendidikan dasar meminta syarat calon peserta didik sudah harus dapat membaca dan menulis, lalu pendidikan di sini (TK/RA) diorientasikan pada pemenuhan syarat itu. Dengan alasan merebut reputasi (gengsi, nama baik), dan memperluas aksesibilitas (keberterimaan peserta didik ke jenjang pendidikan dasar), lalu melupakan fungsi pokok pengembangan dan penumbuhan potensi anak.
Banyak studi menemukan bahwa apabila potensi anak pada usia emas (empat tahun ke bawah) ini mendapat rangsang (stimulus) yang maksimal, potensi anak akan berkembang secara optimal. Bila perlu, pemetaan potensi ini sudah dapat dilakukan sebelum anak menyelesaikan pendidikan di sini. Dengan peta-potensi diri itu, akan mempermudah semua orangtua / wali / lembaga pendidikan lanjutan untuk merencanakan masa depan pendidikan anak.
Peta-potensi diri, kalau boleh dianalogikan dengan konsep kecerdasan majemuk yang dikenalkan oleh Howard Gardner, akan dapat menuntun anak menemukan kesadaran diri akan bakat-bakat yang dimilikinya, sehingga akan sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan dirinya secara lanjut.
Pada kenyataannya, masih sering kita jumpai anak-anak yang mengalami disorientasi masa depan, antara lain, disebabkan oleh ketiadaan peta-potensi diri ini. Dalam satu anekdot di dalam administrasi pendidikan, kita masih sering menjumpai kolom identifikasi “asal sekolah” pada saat meminta biodata siswa. “Asal sekolah” tentu saja berbeda konotasinya dengan “Sekolah Asal”. “Asal sekolah”, bagi siapa saja, akan dipersepsikan “yang penting sekolah”. Tidak penting betul, apakah sekolah yang dipilihnya itu sesuai dengan minat, dan bakat, “yang penting sekolah”.
Inikah yang pantas kita renungkan? Wallahu a’lam bissawab! Dirgahayu PAUD.

Catatan ke-21 Juni 2008
(Catatan ini digabung dengan edisi Mei-Juni)

Catatan ke-22 Juli 2008
SERBABARU
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Temanggung telah usai. Hasilnya pun telah diketahui. Bahwa pesta demokrasi lima tahunan telah berjalan aman dan lancar, tentu patut disyukuri. Bukan hanya karena itu lalu APBD dapat dihemat (ketimbang dua putaran pemilihan, misalnya), fragmentasi dan barangkali sedikit friksi di kalangan pemilih diharapkan segera pulih secara alamiah.
Begitu pun, ritual pendidikan selama setahun telah rampung sepekan setelah pilkada. Banyak catatan yang mesti kita lakukan. Tentu hasil ujian nasional (UASBN maupun UN) harus dapat memberikan refleksi bagi semua praktisi pendidikan. Bukan hanya capaian prestasi akademis yang layak dibanggakan. Lebih dari itu, proses-proses yang harus ditempuh para peserta didik untuk mencapai prestasi itu perlu direnungkan kembali.
Biarpun kritik atas pelaksanaan EBTANAS, UNAS, dan UN bersama UASBN, setiap tahun bermunculan, tampaknya pemerintah tidak akan bergeming, bahkan cenderung akan menambah jumlah mata pelajaran, jumlah jenjang, hingga penambahan standar kelulusan. Karena ujian nasional menjadi taken for granted, tinggal kita yang harus dapat mempersiapkan peserta didik secara maksimal.
Di kelas, kegiatan inti pembelajaran yang menjadi fokus perhatian di semua level penentu kebijakan pendidikan, semua gambaran niscaya akan bermunculan. Kita sadar, dari dua puluh atau empat puluh siswa akan memberikan gambaran yang bermacam-macam. Mengikuti karakteristik peserta didik yang bersifat unik, telah banyak saran agar proses pembelajaran juga bersifat individual.
Diandaikan di dalam kelas telah tersedia modul-modul per kompetensi sebanyak jumlah peserta didik, niscaya individualisasi pembelajaran dapat diwujudkan. Begitu pula, diandaikan di dalam ruang laboratorium jumlah peralatan telah memenuhi rasio kebutuhan peserta didik, proses belajar individual niscaya akan berlangsung. Tidak kurang pula, diandaikan di dalam ruang perpustakaan telah tersedia rasio kebutuhan buku koleksi perpustakaan sebanyak 1:10 (satu peserta didik memiliki 10 buku), alangkah nyaman para peserta didik menikmati hak-haknya selaku warga belajar.
Yang tak kalah menarik dicermati adalah fenomena di awal tahun pelajaran. Sudah menjadi pengetahuan masyarakat, tahun pelajaran baru berarti ancang-ancang untuk berinvestasi baru. Sekolah baru, seragam baru, sepatu dan tas yang baru, termasuk tentu saja buku baru. Ini bukan semata-semata disebabkan oleh perbedaan karakteristik jenjang pendidikan. Ini bukan perkara celana merah yang harus berganti biru, dan celana pendek biru yang harus berganti celana panjang abu-abu. Lebih dari itu.
Ini, pertama-tama, mungkin menyangkut paradigma kebijakan yang perlu diluruskan. Selama ini terjadi kecenderungan pihak sekolah mengeksploitasi wacana-wacana yang dianggap “Benar”. Pada saat struktur pengetahuan masyarakat menerima konsep “Uang Gedung”, sebagai ilustrasi, yang ada dalam benak mereka adalah permintaan sejumlah uang buat bikin gedung. Tidak penting gedung apa, yang penting sekolah butuh dana masyarakat untuk membangun gedung. Juga tidak penting, apakah gedung yang dimaksudkan itu menjadi prioritas kebutuhan. Malahan mungkin juga tidak penting apakah setelah muncul larangan pembukaan “Jalur Khusus” dalam penerimaan peserta didik baru ini akan muncul “Konsep Unggulan” lain guna menarik dana-dana masyarakat?
Momentum pemilihan  bupati/wakil bupati Temanggung sedikit atau banyak, besar atau kecil, pasti meminta konsekuensi pembaruan kebijakan di bidang pendidikan. Kita tidak tahu seberapa besar dampak perubahan itu, namun rasanya kita patut merenungkan kembali semua kebijakan yang pernah kita ambil. Apakah serbabaru, atau sekadar tambal sulam kebijakan, sebaiknya ditunggu dalam jangka 100 hari ke depan. Kita akan melihat bersama.

Catatan ke-23 Agustus 2008
Memahami Kebebasan Belajar
Pembaca LONTAR niscaya turut menyimak wacana ke arah pengajuan hak angket DPRD Kota Semarang terkait dengan pungutan dana sumbangan pendidikan yang kelewat mahal dalam PPDB tahun ini. Bukan semata besaran biaya yang tidak masuk di akal. Aspek kebertanggungjawaban pengelolaan pungutan dana itu lebih penting dikedepankan.
Jika masyarakat telah menyumbang dana besar, tentu menjadi hak masyarakat (dalam hal ini peserta didik) untuk menikmati layanan belajar yang nyaman. Ruang belajar, ruang praktik, peralatan praktik, perpustakaan, ruang bermain dan berekreasi, beribadah dan berolah raga, semuanya harus dipenuhi.
Lebih dari itu, siswa pun harus dipenuhi haknya agar memperoleh pendidik / pembimbing / pelatih / pengajar yang bermutu. Untuk itu, guna meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (karyawan tata usaha, laboran, maintenance and repair, pustakawan), dana besar yang dipungut dari masyarakat itu harus dialokasikan secara layak pada upaya pengembangan SDM.
Selain sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia, sekolah pun harus memperhatikan kecukupan biaya operasional karena telah menangguk dana besar. Dalam hal ini, honor atau upah GTT/PTT –kalau ada- harus mendapat kecukupan yang layak sebagai prasyarat dalam memberikan layanan bermutu.
Persoalan inti di dalam proses pembelajaran, sebenarnya bukan berapa besar sekolah mematok biaya pendidikan. Problem yang dinilai kritis justru akses belajar siswa itu. Taruhlah di dalam pelaksanaan PPDB, mengapa pada waktu pendaftaran ulang calon peserta didik dijerat dengan keharusan membayar tetek bengek kebutuhan sekolah?
Kenyataannya, di ranah kognitif masyarakat telah lama terbentuk persepsi –dan persepsi itu diciptakan oleh sekolah- bahwa untuk mendapatkan kursi (dan bangku) di sekolah, orang harus membayar lebih dulu. Persis seperti mau menonton pertunjukan (bioskop atau sepakbola). Jika orang tua gagal menyediakan sejumlah uang lebih dulu, jangan harap mendapat tempat “yang layak” di sekolah.
Tidak semua sekolah berlaku demikian. Akan tetapi, kasus seperti ini masih saja dijumpai setiap bulan Juli. Tanpa gaji ke-13, orang-orang miskin semakin dikalahkan oleh sistem persaingan yang tidak sehat. Jika demikian, apakah kebebasan belajar –maksudnya bebas dari tekanan biaya yang semakin mahal-yang menjadi hak setiap peserta didik harus direbut dengan ”kekerasan”?
Perjuangan belum berhenti di sini, sebab di dalam kelas pun para peserta didik masih harus merebut kebebasan belajar itu. Ambillah contoh ketika seorang guru masih memosisikan diri sebagai orang yang harus didengar perkataannya (Ingatlah ketika seorang guru berteriak di dalam kelas, ”Dengarkan!!!”), maka peserta didik akan terpenjara dalam ketakutan.
Bila setiap peserta didik memiliki keunikan yang pasti berbeda dengan teman-temannya –taraf kecepatan belajar, taraf kematangan belajar, taraf kesiapan fisik dan mental- dapatkah kita berbesar hati untuk dengan sabar melayani mereka? Satu per satu? Kita hanya memiliki waktu enam atau tiga tahun melayani mereka. Rasanya sangat gegabah tiap-tiap kali memberi stigma buruk padanya.

Catatan ke-24 September 2008
Tercepat, Tertinggi, dan Terkuat
Olympiade 2008 di Beijing telah berakhir dua pekan lalu dengan menyisakan sejumlah catatan rekor baru.  Usain Bolt, sprinter Jamaika, tercatat sebagai manusia tercepat setelah memecahkan rekor dunia lari 100 meter dengan catatan 9,69 detik (Rekor nasional yang baru saja dipecahkan Suryo Agung baru 10,3 detik).
Loncatan setinggi 5,05 meter dalam cabang loncat galah atas nama atlet putri Rusia, Yelene Isinbayeva, menandai pencapaian tertinggi usaha manusia menembus batas kemampuan fisiknya.
Sementara itu, Liu Chunhong (China), Jang Miran (Korsel), dan Andrei Rybakou, serta Andrei Aramnau (Belarusia) mewakili orang-orang terkuat dari cabang angkat besi.
Indonesia, meskipun tetap dapat mempertahankan tradisi pencapaian medali emas Olympiade lewat bulu tangkis, ditambah satu perak, satu perunggu, serta dua perunggu dari angkat besi, harus realistis dengan hasil yang dicapainya.
Selain olahraga permainan (bulu tangkis), agaknya Indonesia baru dapat bersaing dalam nomor terukur di cabang angkat besi. Artinya, dalam nomor lomba yang memiliki syarat berat badan yang sama (kelas), Indonesia masih dapat bersaing.
Soal pencapaian ukuran tertinggi (di nomor lompat tinggi dan loncat galah), dan tercepat (renang, lari cepat), kita tidak tahu apakah kita berani bermimpi atau tidak untuk suatu saat merebut medali Olympiade.
Yang kemudian menarik tentu saja perspektif olah raga di lihat dari kacamata kehidupan modern. Taruhlah, tentang polemik antara olahraga amatir dan profesional.
Bukannya kita tidak punya potensi di bidang keolahragaan, kesadaran masyarakat tentang kepastian jaminan hidup dari olah raga tampaknya belum tertanam kuat. Masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak berbakat di bidang ini, masih ragu-ragu akan jaminan kepastian hidup hanya sekadar dari olah raga.
Chris John sebenarnya cukup membuktikan. Para atlet bulu tangkis yang menghuni kamp pelatnas di Cipayung pun dapat menunjukkan jaminan itu. Namun, urusannya agaknya tidak cuma itu. Orang masih berpikir: seorang atlet berprestasi mungkin saja dapat mengumpulkan penghasilan sampai miliaran rupiah. Akan tetapi, sampai berapa lama masa edar seorang atlet? Bagaimana kehidupan sesudahnya?
Dalam banyak kasus, seorang yang mau menekuni olah raga prestasi nyatanya memang harus total menyediakan seluruh waktunya demi mencapai prestasi. Sebab, prestasilah yang menjamin kepastian hidupnya. Dalam hal ini, sekali-lagi, belum banyak orang tua berani bertaruh menyerahkan masa depan anak ke dalam dunia olah raga.
Karena itu masuk akal, atau mungkin malah menjadi sebab, mengapa pemerintah pun canggung dalam merumuskan kebijakan politik olah raga. Sebagaimana China sejak awal menyiapkan diri menjadi tuan rumah Olympiade dengan membangun universitas-universitas yang khusus mengembangkan olah raga, seperti itu pula yang kini tengah dirintis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Di sana, beberapa sekolah khusus olah raga tengah dibangun, termasuk asrama, dan tentu saja jaminan pendidikan calon atletnya. Kita tidak tahu, apakah di Temanggung juga ada pemikiran seperti itu.

Catatan ke-25 Oktober 2008
Idealisme Vs Realisme
Pembaca niscaya masih ingat, salah satu eksponen utama yang turut mengawal pemilu 1992, 1997, dan 1999 adalah KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu). Di tengah kegalauan sistem politik yang monolitik, masih ada kelompok masyarakat yang kritis dengan idealisme tinggi, memantau pemilihan yang sudah dapat diduga hasilnya.
Namun, reformasi telah membawa eforianya sendiri. Salah satu eksponen itu, ketika akhirnya turut mengelola Komisi Pemilihan Umum, rupaya lupa dengan idealisme. Bergelimang anggaran Pemilu 2004, eksponen itu tergelincir dari idealismenya.
Reformasi juga mencatat sejumlah aktivis pemuda-mahasiswa yang berkontribusi besar dalam menumbangkan rezim Orde Lama Sekali (Maksudnya, Orde Baru yang telah terlalu lama berkuasa). Juga dengan mengusung idealisme: demokratisasi, keterbukaan, dan kebebasan.
Namun, setali tiga uang, ketika para aktivis terjun ke dalam mesin kekuasaan, ke dalam lembaga-lembaga politik formal, kita kesulitan melacak idealisme yang pernah mereka usung. Jika kemudian kita membaca sejumlah anggota legislatif diketahui turut menikmati uang haram, kita patut bertanya: kemanakah idealisme yang pernah mereka perjuangkan?
Zaman memang berubah. Godaan makin besar di tengah dorongan hedonisme dan kenikmatan ragawi. Namun, kita mesti melacak kembali ide-ide murni yang muncul di kalangan pemuda. Tentu saja, di zaman kolonial, idealisme pokok yang diperjuangkan adalah kemerdekaan.
Namun, kini, ketika kemerdekaan mau tak mau telah menjadi fakta, idealisme apa lagi yang harus diperjuangkan? Masih adakah idealisme para pemuda di “hare-hare gene”? Generasi 1908 telah mencanangkan tonggak kebangkitan nasional. Generasi 1928 pun telah menorehkan namanya dalam kongres pemuda. Tentu juga, generasi pemuda yang di tahun 1945 telah membidani kelahiran Negara Indonesia.
Seratus tahun setelah Kebangkitan Nasional, tahun ini, juga telah diperingati sebagai Kebangkitan Nasional Kedua. Namun, di tengah teriakan kebangkitan itu sebenarnya mengisyaratkan fakta mendebarkan:  pengangguran, kemiskinan, keterpurukan, dan belantara kejahatan makin mengkhawatirkan.
Ada panggilan yang terus berkumandang di setiap dada pemuda: momentum kebangkitan itu harus direbut kembali. Idealisme harus terus dipelihara. Karena, idealisme itu menjadi penuntun jiwa kita dalam memperjuangkan hidup yang lebih bermartabat.
Jikalau kita pernah menyatakan satu bahasa, Bahasa Indonesia yang pagimane yang harus kita perjuangkan? Jikalau kita pernah berikrar satu nusa, nusa yang mane yang mesti kita nyataken? Dan, ketika tanah-tanah di eksploitasi, dijarah, diperjualbelikan, dan air telah diperdagangkan, bagaimanakah kita dimandikan, di manakah kita nanti dikuburkan?
Memang, setiap generasi akan mempunyai jalan sejarahnya sendiri. Para pemuda-pelajar di Temanggung pun akan membangun idealismenya sendiri. Namun, jika kita tidak mencemaskan tantangan dan godaan yang makin berat ini, sama artinya membiarkan anak-anak kita terjerembab seperti generasi pendahulunya. Kita pasti tidak ingin melihat kehancuran sebuah generasi, yang justru menjadi tanggung jawab kita. Harus kita pikirkan agar anak-anak kita pun dapat hidup dengan idealisme, dan menghidupkan terus idealisme itu.

Catatan ke-26 November 2008
Menyongsong Era Digital
Dalam satu novelnya, berjudul “Boma”, Yanusa Nugroho (2005:156), menulis, “Sesaat kemudian, bidang di sekitar kursi Om Kris mengeluarkan lempeng-lempeng transparan. Mengepung. Menabung. Sedetik kemudian, tabung itu bercahaya. Sebuah teleport siap memindahkan Om Kris ke tempat yang diinginkannya”.
Istilah teleport ini merujuk pada kemungkinan pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain secara digital. Jika data-data elektronik dapat ditransformasikan secara digital, mungkin suatu saat manusia dapat pula diubah menjadi sinyal digital, sebagaimana suara (telepon) dan gambar (televisi) yang sudah populer.
Ini hanya pengandaian. Sebagaimana sains dan teknologi yang berkembang selalu terilhami oleh karya fiksi, mungkinkah manusia kelak benar-benar dapat memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat lain secara digital?
Tulisan Yanusa Nugroho bukan yang pertama kali menyebut kemungkinan tentang itu. Dalam perspektif yang agak berbeda, dunia pewayangan ataupun dunia persilatan di tanah Jawa, kita mengenal ajian ”Sepi Angin” yang konon membuat seseorang bisa berada di dua tempat sekaligus secara bersamaan.
Kita tidak akan membahas lebih jauh tentang kemungkinan itu. Catatan ini hanya sekadar mengingatkan bahwa era digital, yang menandai semakin intensifnya teknologi internet, benar-benar telah hadir di tengah kita.
Apabila tahun depan Pemerintah Kabupaten Temanggung merealisasikan rencana pembangunan perpustakaan digital, disertai pemasangan ”hotspot” di beberapa tempat di Temanggung, kita akan benar-benar memasuki era baru.
Di luar Temanggung, di dunia maya, para pebisnis telah terbiasa melakukan transaksi melalui internet. Kita menyebutnya e-business. Dunia perbankan telah agak lama mengenalkan produk layanan perbankan, juga dengan memanfaatkan jasa internet (e-banking). Mula-mula, internet mengambil-alih fungsi jasa pos dalam pengiriman surat dengan adanya fasilitas e-mail. Praktis, manusia akan cenderung memanfaatkan internet untuk semua keperluannya.
Dengan terealisasikannya pengembangan perpustakaan digital di Temanggung, kita berharap, itu dapat menjadi jembatan penyeberangan masyarakat membaca. Budaya membaca (buku) yang terasa sekali masih rendah, akibat kuatnya budaya menonton (televisi), secara akomodatif dapat memenuhi dua kebiasaan itu. Internet, selain bisa dilihat ternyata juga bisa dibaca.
Marilah kita beramai-ramai memasuki gerbang baru: era digital, menyongsong terwujudnya masyarakat Temanggung yang ”Maju” dan ”Sejahtera”.

Catatan ke-27 Desember 2008
Mengawinkan Visi Pendidikan
Di dalam standar pengelolaan pendidikan di daerah, telah ditentukan, setiap pemerintah kabupaten/kota merumuskan visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Ini harus menjadi acuan dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota bidang pendidikan.
Visi pendidikan nasional, sebagaimana terbaca pada bagian penjelasan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, adalah, “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.
Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi: (1) meng-upayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.
Adapun tujuan pendidikan nasional, seperti termuat pada pasal 3 UUSPN, adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dari ketiga rumusan itu diketahui fokus utama dalam kerja-besar pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik. Agar mereka berkembang secara maksimal, diperlukan sumber daya manusia yang terletak di pundak guru. Untuk memperoleh kualitas pendidik yang memadai, diperlukan berbagai sarana dan kebijakan yang memihak pada upaya pemberdayaan guru. Peranan dinas pendidikan, dengan demikian, adalah memfasilitasi semua kebutuhan yang diarahkan pada pemenuhan syarat kualitas guru.
Apabila dikaitkan dengan motto pembangunan Bupati Temanggung Hasjim Affandi, yakni, ”terwujudnya masyarakat Temanggung yang bersatu, maju, dan sejahtera”, perkawinan visi tersebut kurang lebih akan dirumuskan begini: ”terwujudnya sistem pendidikan yang maju, kuat, dan berwibawa”.
Kebutuhan akan perlunya sistem pendidikan yang maju, antara lain ditandai dengan terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan sebagai standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang -dalam lima tahun ke depan- sudah harus terpenuhi; sistem pendidikan yang kuat, antara lain ditandai dengan adanya keyakinan semua stakeholder bahwa pendidikan merupakan wahana paling andal bagi berlangsungnya proses tranformasi sosial.
Sementara itu, terwujudnya sistem pendidikan yang berwibawa diasumsikan telah terbangun integritas dan kredibilitas yang bersumber dari akuntabilitas dan responsibilitas atas kinerja lembaga-lembaga pendidikan. Integritas atau kejujuran adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan.
Kredibilitas adalah kepercayaan; akuntabilitas adalah kemampuan memberikan pertanggung-jawaban; sedangkan responsibilitas adalah kepekaan dalam menyikapi setiap keputusan yang diambil. Bila semua prasyarat dipenuhi, dinas pendidikan maupun satuan pendidikan akan dapat menegakkan sistem pendidikan yang berwibawa.

Oleh: masmarto | November 29, 2008

Lectori Salutem

Kumpulan Lectori Salutem
Pengantar Pemimpin Redaksi Lontar
Tanggal 19 Agustus 2006, sore itu sepulang dari sekolah saya menyempatkan diri melongok acara pelatihan jurnalistik bagi kalangan guru di Temanggung. Pelatihan yang diprakarsai oleh Ikatan Kadang Temanggungan (IKT) dan Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung itu bertujuan melatih sejumlah guru agar dapat menulis, bahkan bila mungkin, menerbitkan sebuah tabloid pendidikan.
Karena merasa tak diundang, saya santai saja. Apalagi waktu itu saya baru seminggu menerima tugas memangku sekolah saya, SMK Negeri 2 Temanggung. Saya harus mempersiapkan transisi “kekuasaan” di tempat pengabdian saya selama 20 tahun sebelumnya itu.
Namun, apa lacur, ketika saya sampai di SKB Maron, tempat pelatihan jurnalistik itu, oleh Pak Milono, Ketua Dewan Pendidikan, saya diseret begitu saja ke dalam ruang pelatihan. Saya langsung didaulat, sembari tangan saya diangkat oleh Pak Milono, “Inilah Pemimpin Redaksi tabloid kita nanti”.
Tentu saja saya terkejut, bercampur malu. Seumur-umur saya tidak memiliki pengalaman mengelola penerbitan, ini kok tiba-tiba “ketiban sampur”. Namun, seketika saya teringat, ini adalah bagian obsesi saya yang sudah lama terpendam. Sejak tulisan saya dimuat pertama kali di Koran Sore “Wawasan”, sampai saat itu, 19 Agustus 2006, belum banyak guru di Temanggung yang menulis di media massa. Saya ingin sekali suatu saat mengajak guru-guru di Temanggung untuk merintis pengalaman baru di bidang penulisan.
Diam-diam, sebagai tanggung jawab moral saya untuk menularkan pengalaman menulis itu, saya bertekad agar tabloid yang diinginkan oleh Pengurus IKT dan Dewan Pendidikan itu dapat diwujudkan.
Saya tak perlu menceritakan bagaimana susahnya melahirkan jabang bayi tabloid pendidikan satu-satunya di Temanggung itu. Saya kemudian hanya ingin menyimpan catatan “Salam kepada Pembaca” -yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut Lectori Salutem- ini ke dalam blog saya agar terus aman dari risiko hilang.
Demikian saja pengantar saya. Selamat membaca, dan dalam Lectori Salutem saya sering mengatakan “Selamat memustaka!”.

Lectori edisi ke-1 Oktober 2006
Sebuah Nama
Shakespeare, hampir sepanjang hayatnya senantiasa bertanya apa arti sebuah nama? Lain bagi kalangan penganut agama, nama yang diberikan – misalnya kepada seorang anak – haruslah bagus, mengandung harapan, nama yang selalu didoakan. Mencari sebuah nama acapkali membuat repot seorang calon ayah.          Ada kalanya, seorang ayah memberi nama berdasarkan ‘tetenger’ kalamangsa. Anak yang lahir pagi hari, akan diberi nama ‘fajar’ atau ‘dini’. Jika hari itu kebetulan hari Minggu, dengan pasaran Wage, sebagai misal, maka diutak-atiklah nama Fajar Miwa, dengan segala kemungkinan variasinya.
Nama, ternyata juga terkait dengan jenis kelamin. Bila anak itu perempuan, orang tua  menamai Suprapti, Suparmi, Suparti dan begitu pula sebaliknya. Karena itu, agak janggal rasanya ketika kita menjumpai nama ‘Slamet Lestari’. Kalaupun perempuan, kata ‘Slamet’ itu agak mengganggu, kalaupun lelaki, nama ‘Lestari’ niscaya akan mengundang olok-olok.
Ya…apalah arti nama jika kita hanya bermaksud iseng. Lain perkara apabila nama itu kita harapkan membawa hoki, keberuntungan, kewibawaan, kepopuleran dan sebagainya. Kalau sudah demikian, pastilah menjadi rumit untuk menemukan nama yang pas.
Syahdan, kelahiran tabloid kita ini juga tak lepas dari polemik akibat kegairahan para pengelola dalam memilihkan nama. Ketika pertama kali nama ‘Suara Pendidikan’ muncul pada pertemuan tanggal 31 Agustus 2006, belum banyak ide untuk mengutak-atik usulan ini.
Begitu pun pada pertemuan berikutnya tanggal 4 September 2006. Nama ‘Suara Pendidikan’ masih dianggap layak dan cukup representatif untuk menyuarakan aspirasi kalangan pendidik kita. Lagi-lagi tidak ada tanggapan dari peserta pertemuan terbatas yang dihadiri enam orang itu.
Baru pada pertemuan ketiga, 15 September 2006, yang diikuti 15 orang dari 40 undangan, muncul sejumlah nama tandingan. Di antaranya ‘Cakrawala’, ‘Medias’, ‘Mediasi’, ‘Pawiyatan’, ‘Pena’, ‘Aksara’, ‘Rontal’ dan ‘ Lontar’. Pada akhir pertemuan ada dua nama yang mengerucut, yakni ‘Mediasi’ dan  ‘Cakrawala’ .
Hampir ada kesimpulan memilih nama ‘Mediasi’ ketika Minggu siang, 17 September 2006 terkirim pesan pendek (SMS) yang masih mempersoalkan nama. ‘Mediasi’, kata pesan itu, tetap kurang berdaya jual, kurang greget, kurang berwibawa, sambil mengusulkan ‘Lontar’ sebagai nama yang lebih baik.
Karena rapat berikutnya dijadwalkan tanggal 20 September, sebagai persiapan final pracetak, diadakanlah semacam polling via SMS. Karena saat itu baru beberapa orang yang dapat dihubungi lewat telepon seluler, kepada mereka itulah polling ditujukan.
Hasilnya? Dari sepuluh ‘responden’, dua orang abstain, delapan orang (80%) menjawab secara bervariasi. Dua orang memilih ‘Cakrawala’, dua  ‘Pawiyatan’ dan tiga orang masing-masing memilih ‘Lontar’, ‘Mediasi’ dan ‘Aksara’. Satu orang ……….
menjawab aneh -di luar pilihan yang disediakan- yaitu ‘Spektrum’ hanya dengan alasan ‘biar lebih ngetren’. Anehnya, arti istilah dalam bidang fisika ini cukup mewakili keberagaman pilihan yang diajukan ‘responden’.
Ibarat calon ayah, ia akhirnya harus memutuskan satu nama, boleh saja nama-nama yang diusulkan keponakan, sesepuh, bahkan ‘orang tua’ sekalipun, diabaikan. Maka ‘pihak yang berwenang’, meminjam terminologi pada masa yang baru lewat, mengembalikan semua keputusan berdasarkan pertimbangan moto, visi, misi dan tujuan penerbitan ini.
‘Lontar’ mengingatkan kita pada tradisi masyarakat Indonesia lama dan yang masih terpelihara dengan ketat di dalam puri-puri istana dan bangsawan di tanah seberang (Pulau Bali, Lombok, Makassar) hingga paruh kedua abad yang lalu, dipilih karena pertimbangan-pertimbangan di atas.
Tabloid ini bermoto ‘forum belajar’ yang dimaksudkan sebagai tempat belajar bagi semua warga pembelajar : guru (dan bekas guru) dan siswa. Dengan moto ini diharapkan tabloid ini dapat menampung keinginan rekan-rekan guru yang ingin memupuk kepercayaan diri dalam mengekspresikan gagasan serta melatih keterampilan menulis, sebelum terjun di rimba raya dunia kepenulisan.
Kata ‘lontar’ memungkinkan setiap calon penulis, penulis pemula maupun penulis senior dapat melontarkan gagasan itu kepada khalayak pembaca.
Di tengah iklim kebebasan pers dewasa ini, diharapkan setiap orang yang ingin menulis tidak merasa dibelenggu oleh ketidak-percaya-diri-an. Setiap orang bebas berekspresi, bebas dalam batas-batas tanggung jawab normatif : tidak merundung (melecehkan) personal tertentu, tidak memancing unsur tindak pidana. Dengan begitu, setiap orang berkesempatan mengembangkan potensi diri, yang -siapa tahu- lebih segar, kreatif dan cemerlang.
Sesuai dengan visi penerbitan ini, yakni terbentuknya masyarakat pembelajar, tabloid ini berkeinginan kuat untuk mendorong tumbuhnya iklim belajar di kalangan guru maupun peserta didik- dengan mentransformasikan semua sumber belajar di alam besar ke dalam alam kecil kita.
Masyarakat pembelajar adalah masyarakat yang memandang kebutuhan belajar sebagai prioritas tertinggi dalam hidupnya. Guru yang pembelajar adalah guru yang selalu memutakhirkan pengetahuan guna mematangkan kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian dan sosialnya. Siswa pembelajar adalah anak-anak muda yang selalu mengembangkan minat dan bakatnya sehingga dapat melampaui semua `ajaran’ yang pernah disampaikan gurunya.
Guna mewujudkan visi itu, misi penerbitan ini adalah menumbuhkan dan membudayakan keberaksaraan, yakni kemampuan membaca dan menulis: membaca dan menulis apa saja. Membaca dan menulis di mana pun. Membaca dan menulis kapan saja. Pendeknya, membaca dan menulis harus menjadi budaya baru, sebagai pembayar ‘utang’ budaya yang hilang akibat lompatan budaya lisan ke budaya melihat. Lectori salutem! (Hendro Martono)

Lectori edisi ke-2 November 2006
LECTORI SALUTEM!
Pembaca yang budiman! Puji syukur kepada Sang Maha Menulis. Akhirnya kami berhasil juga meluncurkan tabloid yang telah lama kami persiapkan. Persiapan yang lama itu bukan karena kami sedang merancang sebuah terbitan yang canggih, lengkap, dan mendalam bahkan mungkin prestisius. Bukan!
Persiapan yang lama ini –terhitung sejak 31 Agustus hingga naik ke percetakan tanggal 14 Oktober 2006- disebabkan oleh ke-serba-tidak-tahu-an kami. Pada mulanya, kami ragu-ragu menerbitkan tabloid ini. Apakah kami bisa membuat tabloid jika menulis saja masih menjadi persoalan mendasar bagi kami? Mengapa?
Di antara kami, di antara para pimpinan, sekretaris dan redaktur pelaksana serta kontributor terdapat kesenjangan yang cukup mencolok. Beberapa personal telah berpengalaman menulis di media massa cetak. Beberapa personal lain telah berpengalaman menangani proses pencetakan. Namun bagi beberapa personal yang lain lagi, merasakan aura kepenulisan saja masih menjadi perkara baru. Belum lagi dalam masalah teknis penulisan, pengaturan tata letak.
Masalah belum selesai sampai di sini. Hal mendasar malah belum sempat dipikirkan. Yakni, siapakah yang akan menerbitkan tabloid ini? Siapakah yang akan mengelola penerbitan bulanan ini? Bagaimanakah kedudukan para personal nanti dalam konteks tertentu? Bagaimana pendanaan penerbitan ini?
Dalam kondisi demikian, menurut hemat kami, hanya komitmen, kerja keras dan kekompakan sajalah yang akan mengatasi keterbatasan-keterbatasan itu. Kenyataannya? Ternyata masih terdapat kendala yang tidak ringan. Membangun komitmen di antara sekumpulan guru yang tidak punya keterkaitan latar belakang yang sama, tidak mudah. Membangun etos kerja di antara sekumpulan guru yang tidak diikat secara formal dalam sebuah lembaga kerja, juga tidak mudah.
Maka tinggal-lah kini modal kekompakan yang diharapkan bisa mengatasi masalah itu. Kami merasa bahwa jika tidak segera memulai, kita tidak akan pernah memiliki wadah untuk bertukar infomasi, bertukar pengalaman, saling menimba pengetahuan atau hal-hal lain yang disebut sebagai proses belajar.
Dengan kesadaran seperti itu, kami percaya, tanpa dukungan para pembaca kami pasti akan kewalahan mengelola penerbitan ini. Karena itu kami mengajak sidang pembaca yang budiman untuk turut menghidupkan denyut pendidikan di Temanggung melalui media tabloid bulanan ini. Kami mengundang partisipasi pembaca untuk mengisi kolom-kolom yang tersedia, atau kolom-kolom yang menurut para pembaca perlu disediakan.

Lectori edisi ke-3 Desember 2006
Ada cerita ringan yang barangkali perlu diketahui pembaca. Yakni masalah distribusi tabloid edisi kedua (November) kemarin. Dengan tetap mencetak 1000 eksemplar sebagaimana edisi pertama, kali ini kami hampir kehilangan akal ketika harus mengalokasikan quota tabloid per kecamatan.
Jika semula kami hanya mengalokasikan pada sekolah-sekolah di bawah naungan Depdiknas, maka untuk memenuhi janji kami pada acara halal bihalal (16/11), seluruh madrasah di bawah binaan Departemen Agama pun kami alokasikan beberapa eksemplar tabloid.
Apa yang terjadi? Kalkulasi kami terhadap jumlah sekolah dan madrasah di Kabupaten Temanggung ternyata jauh di atas dugaan. Ada tiga kecamatan yang semula tidak mendapat bagian untuk edisi contoh ini.
Karena stok terbatas, akhirnya kami memutuskan untuk mengurangi jatah tiap kecamatan dan sekolah lain untuk menutup kekosongan jatah di tiga kecamatan tersebut. Ini pun masih dengan catatan banyak sekolah yang tidak kebagian jatah edisi promosi.
Apabila kemudian banyak pembaca tidak kebagian jatah, penyebabnya tak lain dan tak bukan karena memang kami hanya mencetak 1000 eksemplar, sementara tabloid kita teralokasi untuk 1147 eksemplar.
Begitulah pembaca, kami mohon maaf tidak dapat memenuhi jumlah permintaan untuk edisi contoh bulan November tersebut. Itu semata-mata soal salah hitung yang tak terduga sama sekali.
Itu cerita tentang distribusi yang agak kacau. Bagaimana dengan pendataan jumlah calon pelanggan? Pada saat mendistribusikan tabloid edisi November, kami sertakan formulir berlangganan untuk diisi Pembaca.
Dewan Pendidikan, selaku penyantun dan penanggung jawab penerbitan telah menyampaikan surat permohonan kepada UPT Dinas Pendidikan di kecamatan untuk membantu mendata calon pelanggan. Selang satu minggu kami akan mengambil formulir guna menyusun rencana produksi.
Lagi-lagi, kami kebat-kebit. Data yang terkumpul belum dapat terhimpun seluruhnya dari kecamatan-kecamatan. Namun karena edisi Desember ini kami mulai melanggankan tabloid kepada Pembaca, kami memberanikan diri untuk menambah oplah. Tidak lain agar Pembaca yang masih menghendaki LONTAR tidak kecewa kehabisan stok.
Pembaca, begitulah suasana dapur kami sebelum menyajikan edisi Desember ini. Selamat membaca, selamat Natal dan selamat Tahun Baru!

Lectori edisi ke-4 Januari 2007
Ketika “LONTAR” edisi bulan Desember sampai di tangan Anda, barangkali segera muncul beberapa pertanyaan di benak Anda. Mengapa wajah LONTAR berubah dalam dua edisi terakhir? Mengapa rubrikasi juga mengalami perubahan? Bahkan juga mengapa penataan halaman rubrik berubah?
Pembaca budiman, sebagaimana jabang bayi yang baru saja lahir, dan kini bayi itu berusia tiga bulan, kami masih terus berbenah diri. Tidak hanya penataan ke dalam yang kami lakukan. Kami pun tengah berupaya mencari format yang pas untuk melayani pembaca.
Tentang wajah misalnya. Semula, kami mengetengahkan ‘headline’ atau laporan utama di halaman muka dalam format berita dan ulasan. Namun, setelah menerima saran dan kritik dari beberapa pihak yang kompeten di bidang ini, kami menampilkan foto sebagai bahasa berita utama. Gambar telah mewakili sejuta kata. Begitu kira-kira filosofinya.
Tentang rubrik yang mengalami perubahan, seperti rubrik ‘Empis-Empis’ yang sekali muncul lalu menghilang, disebabkan oleh beberapa alasan. Semula kami bermaksud untuk menampilkan ciri khas masakan Temanggung ini sebagai ruang kritik. Namun ternyata materi naskah yang kami harapkan datang dari Pembaca belum mendapat respons positif. Suatu saat mungkin saja rubrik ini muncul lagi.
Begitu pula rubrik ‘Debat Guru’. Ruang yang kami maksudkan untuk membuka diskusi bagi semua aspek pendidikan ini ternyata cukup dilematis. Naskah yang berasal dari penulis di luar redaksi belum sebanyak yang kami harapkan. Nama rubrik itu sendiri menimbulkan perdebatan karena Redaksi tidak menyediakan topik yang akan diperdebatkan untuk edisi berikut.
Yang terakhir menyangkut penataan halaman rubrik. Mulai edisi keempat ini kami menempatkan rubrik “Wacana” secara berurutan, sehubungan dengan adanya “Klinik Guru”. Secara teknis, membaca artikel pada kolom “Wacana” berikut komentar pada kolom “Klinik” dalam satu “sapuan mata”, ternyata lebih nyaman ketimbang harus membolak-balik halaman 15 dan 16.
Pembaca yang budiman, kami ingin juga mengabarkan bahwa selain apresiasi dari pembaca yang ingin mengirim tulisan, ada pula yang menawarkan komitmen untuk membantu “LONTAR”.
Beberapa surat elektronik (e-mail), surat udara (a-mail) dan pesan pendek kami terima dari Candiroto, Bejen, Pringsurat, Bulu dan Selopampang. Dari Kandangan, kami malah menerima tawaran bantuan tenaga untuk memperkuat jajaran redaksi.
Pramono, guru SMP N 3 Kandangan, yang membawa contoh karikatur dalam rapat redaksi 1 Desember lalu, dengan gembira kami terima untuk bergabung. Karikaturnya dapat dilihat pada edisi Desember lalu..
Semua ini diharapkan dapat memperbaiki sajian kami kepada Pembaca. Demikian, salam hangat dari Redaksi. Selamat tahun baru. Selamat membangun paradigma baru. Selamat membuka harapan baru yang lebih optimistis.

Lectori edisi ke-5 Februari 2007
(Kosong, lupa di mana file-nya, hehehe! Ketahuan juga teledornya)

Lectori edisi ke-6 Maret 2007
(Sialan, file edisi ini ternyata juga tak terlacak)

Lectori edisi ke-7 April 2007
Salam hangat dari Redaksi buat pembaca Lontar budiman. Ada dua hal pokok yang perlu kami sampaikan. Pokok pertama, permintaan maaf  pada pembaca karena edisi Maret lalu kami terlambat hadir di hadapan pembaca. Tanpa sengaja, kami lupa, bulan Februari ternyata hanya berumur 28 hari.
Mengikuti kebiasaan, proses cetak tabloid kita membutuhkan waktu tiga hari. Dengan asumsi tanggal satu setiap bulan itu tabloid sudah harus siap diedarkan, selambat-lambatnya tanggal 28 atau 27 semua naskah sudah harus siap masuk percetakan.
Jadilah kemudian kami agak kalang-kabut ketika menyadari tanggal 28 Februari belum semua naskah siap dicetak. Itulah yang membuat kami akhirnya hanya bisa memohon maaf kepada pembaca.
Pokok kedua yang kami sampaikan berhubungan dengan penampilan baru kami pada edisi April ini. Apabila pembaca mengamati, terdapat perubahan pada ukuran kertas yang kami gunakan. Perubahan pada lebar halaman itu, tentu saja berpengaruh pula pada daya tampung naskah.
Meskipun penambahan lebar halaman itu sebenarnya juga berarti penambahan biaya cetak, percayalah, kami tidak akan membebankan tambahan itu kepada pembaca. Harapan kami, dengan perubahan itu akan semakin membuat pembaca nyaman menikmati sajian kami.
Sesuai dengan “musim”-nya, edisi kali ini memang menyoroti masalah ujian nasional. Para pembaca yang masih duduk di kelas-kelas terakhir, khususnya di SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, pada waktu ini pasti sedang dalam kesiagaan tertinggi menghadapi ujian penentuan kelulusan itu. Redaksi hanya dapat mengiringi dengan doa, semoga semua lulus dengan memuaskan. Selamat menempuh ujian penentuan itu!

Lectori edisi ke-8 Mei 2007
Pembaca yang cendekia. Lazimnya para remaja menunggu kado pada ultah-nya, kado apakah yang layak kita berikan pada orang-orang yang kita sayangi? Mungkin buku harian, mungkin cincin berlian. Yang pasti sesuatu yang menjadi kesukaannya.
Namun, jika di “hari raya pendidikan” ini Tabloid Lontar memperoleh kado, bagi kami pastilah kado itu sangat istimewa. Kado apakah gerangan yang menjadikan kami merasa harus bersyukur?
Kado itu tak lain adalah ISSN. Nomor serial terbitan standar internasional dengan otoritas yang berpusat di Paris, Prancis, itu kami perlukan untuk melengkapi identitas terbitan “LONTAR”.
Di Indonesia, pemegang otoritas untuk mengeluarkan ISSN adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) yang berada di bawah kewenangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Untuk dapat memperoleh ISSN, kami harus mengajukan contoh cetakan edisi terakhir (April), dengan melengkapi susunan redaksi serta mengisi Bibliografi. Kami pun harus lolos dalam penilaian menurut standar yang ditentukan oleh PDII-LIPI.
Jika pembaca mencermati halaman muka edisi kali ini, pada bagian kepala tabloid (header), di situ telah tercantum nomor seri penerbitan ISSN 1978-3582. Pada bagian kaki tabloid (footer), pembaca juga dapat melihat barcode yang khas. Itulah ciri khusus kode produksi atau cetakan.
Untuk semua itu, kami hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang setia membaca, turut menyumbang tulisan, dan yang tak kalah penting : berlangganan. Atas partisipasi pembaca, mudah-mudahan Tabloid LONTAR dapat tumbuh terus mengiri perjalanan pembaca dalam memperluas cakrawala. Selamat membaca!

Lectori edisi ke-9 Juni 2007
Sidang Pembaca yang terhormat. Pada edisi ke-8 tahun 1 bulan Mei 2007, kami memaklumkan keberhasilan kami dalam mendapatkan International Standardization Serial Number (ISSN) yang dikeluarkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa dengan dicantumkannya ISSN 1978-3582 pada halaman muka Tabloid LONTAR akan membuka kesempatan para guru untuk mendapatkan penilaian angka kredit jabatan guru, khususnya untuk memenuhi unsur pengembangan profesi.
Kami ingin memberi klarifikasi, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru, guru dapat mengajukan usulan penilaian angka kredit pengembangan profesi melalui tulisan ilmiah populer yang dimuat di media massa.
Untuk memenuhi syarat sebagai tulisan ilmiah, guru hendaknya memerhatikan kaidah keilmuan yang disebut metode ilmiah. Di samping itu, agar layak dalam penilaian, panjang tulisan ilmiah populer diusahakan memenuhi pagu halaman tabloid ini. Yakni sekitar 6000 karakter. Tema tulisan tentu saja pertama-tama yang berkaitan dengan tugas sehari-hari guru di dalam kelas. Boleh juga mengambil tema yang lebih luas, namun masih berada dalam ranah dunia pendidikan.
Apabila sidang pembaca mengirim naskah yang memenuhi syarat tersebut, dan kemudian dimuat di tabloid LONTAR, maka berarti artikel tersebut dapat diajukan untuk mendapatkan penetapan angka kredit.
Yang perlu digarisbawahi, penentuan lolos atau tidak lolos dalam penilaian angka kredit pengembangan profesi bukan pada Tabloid LONTAR. Yang berwenang menetapkan adalah Tim Penilai Pusat, yang sejak Januari 2004 memiliki kantor sekretariat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah.
Sekali lagi, keputusan lolos atau tidaknya usulan penilaian pengembangan profesi tidak berada pada Tabloid LONTAR. Kami hanya menyediakan media, wadah, untuk mengakomodasi potensi penulis di kalangan sidang pembaca. Selamat menulis! Selamat membaca!

Lectori edisi ke-10 Juli 2007
Selamat menikmati kelulusan bagi para siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang lulus ujian tahun ini. Bagi yang gagal, ambillah hikmah di balik kegagalan itu. Pasti ada hikmah yang tersembunyi, yang meminta Anda untuk menemukannya.
Selamat datang para siswa yang lulus Sekolah Dasar dan yang lulus SMP. Selamat menikmati kegembiraan baru di SMP/MTs dan atau SMA/MA/SMK yang menjadi idaman Anda.
Sidang Pembaca yang budiman! Bulan Mei kita disibukkan banyak kegiatan. Jika umumnya para awak LONTAR disibukkan oleh kegiatan ujian sekolah, secara kebetulan awak percetakan yang menangani penerbitan LONTAR disibukkan kegiatan pilkades.
Lembaga demokrasi paling tua ini, setidaknya dilihat dari sisi historis ketika para anggota suku-suku di Indonesia memilih calon kepala suku, bagaimanapun telah menguras tenaga dan konsentrasi awak percetakan LONTAR. Akibatnya, LONTAR hadir di hadapan pembaca dalam keadaan sangat terlambat, yakni pada akhir pekan pertama bulan Juni.
Segenap pengelola LONTAR hanya dapat meminta kemurahan hati pembaca untuk memberi maaf, sembari kami selalu mengingat saran pembaca untuk hadir tepat waktu. Karena itu, jika pada edisi X Juli 2007 kali ini LONTAR hadir di bulan Juni, dapatlah itu dianggap sebagai penebus keterlambatan edisi Juni.
Edisi Juli ini memang kami maksudkan sebagai edisi khusus. Memenuhi rasa keingintahuan para lulusan SD dan SMP yang hendak melanjutkan sekolah, kami tampilkan profil singkat sekolah menengah di Temanggung, negeri maupun swasta. Memang tidaklah mungkin kami memuat profil semua sekolah di Kabupaten Temanggung, sebab ruangan sangat terbatas.
Di samping itu, kami sertakan pula suplemen alternatif bahan bacaan untuk mengisi kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS), di samping bahan lain yang dapat diperoleh dari media lain pula. Harapan kami, para siswa yang memasuki sekolah baru dapat dengan cepat beradaptasi sehingga tidak mengalami “hambatan” sosial. Termasuk di dalam suplemen, kami sertakan trik belajar secara efektif. Semoga semua itu bermanfaat.

Lectori edisi ke-11 Agustus 2007
Salam Merdeka!
Pembaca LONTAR yang setia, guna merintis tradisi tahunan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, LONTAR yang berada di bawah tanggung jawab Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung, bersama Ikatan Kadang Temanggungan mengagendakan sejumlah kegiatan.
Sekadar mengenang kembali, kegiatan pelatihan jurnalistik yang diadakan pada 18 Agustus 2006 telah melahirkan tekad para peserta pada waktu itu, untuk dapat menerbitkan sebuah media komunikasi dan informasi pendidikan.
Dengan harapan yang sama, sesuai dengan visi dan misi LONTAR, yakni menumbuhkan minat membaca dan menulis di kalangan masyarakat pendidikan, pada 18 Agustus 2007 ini akan diadakan pelatihan serupa.
Dan di luar dugaan kami, dari kuota 100 peserta yang akan diikutkan dalam kegiatan pelatihan, telah mendaftarkan diri dari kalangan guru sebanyak 185 orang. Kami sangat kewalahan untuk melayani peminat yang demikian membeludak.
Oleh karena itu, para pendaftar yang belum tertampung dalam kegiatan pada bulan Agustus, rencana kami, akan kami undang mengikuti pelatihan yang sama pada bulan Oktober 2007.
Kami berencana mengadakan syukuran pada ulang tahun pertama LONTAR dengan mengadakan pelatihan jurnalistik bagi pendaftar yang belum tertampung pada sesi pelatihan bulan Agustus. Dengan cara ini, kami berharap rekan-rekan guru yang berminat tidak kehilangan selera.
Di luar acara pelatihan jurnalistik itu, juga akan digelar berbagai lomba untuk siswa. Di antaranya, lomba mewarnai untuk kategori TK dan SD/MI, lomba membaca puisi untuk kategori SMP/MTs, SMA/SMK/MA, serta kategori mahasiswa. Demikian pula untuk lomba menulis cerita pendek untuk kategori SMP dan SLTA.
Di luar kegiatan ini, Redaksi ingin mengingatkan kembali berbagai lomba yang telah diinformasikan kepada pembaca sejak bulan Maret lalu. Sayembara naskah buku pengayaan dari Pusat Perbukuan, lomba kreativitas ilmiah guru dan siswa oleh LIPI, lomba keberhasilan guru dari Ditjen PMPTK, dan lain-lain.
Semua itu dapat dijadikan ajang mengekspresikan keberaksaraan kita, yakni kemampuan menuliskan gagasan ke dalam karya tulis yang menarik.
Selamat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, selamat menikmati kemerdekaan kita!

Lectori edisi ke-12 September 2007
Apa arti kehadiran LONTAR di tengah komunitas baca di Temanggung? Di Jawa Tengah? Orang boleh berdebat tentang arti kehadiran LONTAR. Namun ketika pada pekan pertama bulan lalu, salah seorang awak LONTAR diundang mengikuti workshop media komunitas Jawa Tengah di Hotel Quality Salatiga, mungkin kita tertarik untuk mendiskusikan.
Pembaca yang budiman, atas undangan Badan Koordinasi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Tengah, serta atas rekomendasi Bagian Humas Pemkab Temanggung, Satrio Yudho, sekretaris LONTAR, beruntung mendapat kesempatan yang langka itu.
Dikatakan langka, karena di Jawa Tengah baru ada lima tabloid pendidikan berskala lokal yang masih eksis. Di wilayah eks-Karesidenan Kedu, LONTAR menjadi satu-satunya media terbitan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dewasa ini. Juga dapat dikatakan langka, karena forum semacam ini memang jarang digelar.
Meskipun dengan sepenuh kesadaran LONTAR masih mengalami kepincangan –antara lain masa terbit yang tidak selalu tepat pada tanggal gajian, serta para kru yang masih terus belajar menulis dan menata wajah- kehadiran LONTAR telah sedikit memberi arti pada saat sejumlah guru mengikuti sertifikasi guru melalui penilaian portofolio.
Beberapa guru yang pernah menulis artikel di tabloid ini telah menanyakan kelayakan tulisan mereka dalam penilaian portofolio. Dan LONTAR dengan senang menunjukkan bahwa berdasarkan panduan penilaian (rubrik portofolio), tulisan rekan-rekan guru dapat diajukan dalam penilaian unsur pengembangan profesi dalam uji sertifikasi itu.
Karena itu, apabila pada kesempatan pelatihan jurnalistik tanggal 18 Agustus lalu pengasuh LONTAR meminta kesediaan berlangganan secara perorangan, semata-mata itu untuk lebih mendorong partisipasi pembaca. Taraf penyebaran LONTAR yang masih amat terbatas –kebanyakan setiap sekolah hanya berlangganan satu eksemplar- menyebabkan kesulitan bagi penulis yang ingin mengoleksi artikel pribadinya.
Pembaca budiman, berkembang tidaknya tabloid ini sebagian besar sangat bergantung pada kesediaan dan kesetiaan pembaca untuk turut menghidupi dan menghidupkan LONTAR. Karena itu, kami mengajak pembaca untuk turut membesarkan LONTAR sehingga dapat memperbesar kontribusi pada upaya peningkatan kualitas pendidikan di Temanggung.

Lectori edisi ke-13 Oktober 2007
Tidak terasa, LONTAR telah hadir sebanyak tiga belas edisi. Dalam setahun perjalanan media komunikasi pendidikan ini, tentu banyak catatan yang perlu dibuat, baik untuk kepentingan pembaca maupun para pengelola LONTAR.
Bagi kami, sesuai dengan motto LONTAR sebagai forum belajar masyarakat pendidikan, upaya menggerakkan masyarakat sebagai warga pembelajar tetaplah menjadi misi terpenting.
Di dalam upaya membelajarkan masyarakat pendidikan itu, tidak hanya guru yang dituntut untuk terus belajar. Kepala sekolah, para peserta didik, maupun para pemangku kepentingan (stake holder) pendidikan pun didorong menjadi lokomotif perubahan.
Perubahan yang diharapkan itu adalah lahirnya kebijakan yang komperehensif dalam memacu peningkatan mutu pendidikan. Perspektif yang luas dalam memahami dan merumuskan permasalahan pendidikan akan menempatkan mereka sebagai ujung tombak perubahan itu.
Bukan hanya masalah infrastruktur (sarana dan prasarana pendidikan), suprastruktur pendidikan di daerah pun rasa-rasanya amat ditunggu. Mulai dari membangun komitmen, merumuskan visi dan misi hingga rencana strategis bidang pendidikan di daerah.
Suprastruktur politik pendidikan (Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang tentang guru dan dosen, beserta perangkat turunannya) telah dicanangkan. Tinggal para pemangku kepentingan merumuskan kebijakan operasional menurut kewenangan masing-masing.
Secara internal, meskipun baru berumur satu tahun, kami telah melakukan pembenahan manajemen. Dimulai dari promosi Sekretaris Redaksi, Sdr. Darmadi menjadi Wakil Pemimpin Redaksi. Berikutnya, masuknya Sdr. Daliman sebagai manajer iklan yang akan menjadi tulang punggung dan nafas hidup LONTAR.
Itu semua untuk persiapan rotasi keseluruhan, sambil memberdayakan para anggota redaksi agar lebih intensif mengelola bidang garapannya. Harapan kami, sesuai dengan motto LONTAR, kami pun ingin menjadi warga pembelajar yang terus belajar mengembangkan diri.
Demikian, salam hangat buat pembaca budiman!

Lectori edisi ke-14 November 2007
Puasa satu bulan –bagi yang menjalani- telah kita selesaikan. Sebagaimana ulat berpuasa penuh untuk bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, menjadi apakah kita setelah menjalani puasa juga? Perumpamaan seperti ini banyak kita alami pada aspek kehidupan yang lain.
Tahun lalu, enam puluh orang guru mengikuti “puasa” –untuk menyebut kegiatan pelatihan penulisan jurnalistik sebagai wadah penempaan diri. Beberapa di antara mereka turut aktif membidani kelahiran tabloid tercinta ini.
Bulan Agustus lalu, kegiatan serupa diikuti lebih dari seratus orang guru. Kita masih menunggu tindak lanjut hasil penggemblengan itu: adakah di antara peserta yang bakal mencuat ke permukaan di dunia kepenulisan?
Pembaca yang budiman, menyongsong ulang tahun pertama Tabloid LONTAR, kami ingin berbagi pengalaman kepada pembaca. Sebagaimana pembaca menikmati setiap sajian Lontar dengan berbagai ragam persepsi, kami juga turut merasakannya.
Ketika Lontar terbit sangat terlambat, kami memastikan pembaca menggerutu karena keterlambatan ini. Terus terang, kami pun merasakan. Usaha keras kami agar Lontar tidak terlambat mengunjungi pembaca, sering berbenturan dengan berbagai sebab.
Karena itu, selama satu tahun kami mengelola Lontar, banyak hal telah kami serap. Ibarat berpuasa satu tahun penuh, kami ingin lahir kembali dalam tata kelola yang lebih baik. Misalnya, kami lebih disiplin dengan jadwal perencanaan terbit.
Di samping itu, agar setiap personal tidak bergantung satu sama lain, kami mulai intensif membagi tugas, baik dalam peliputan, penggarapan naskah, maupun penyortiran. Kami pun mulai belajar membuat reportase, membagi tugas dalam melakukan wawancara dengan narasumber.
Kami ingin, suatu saat Tabloid Lontar dapat melayani pembaca secara lebih luas. Tidak terbatas pada materi bacaan saja, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Kami sedang menjajagi suatu kegiatan safari pelatihan di semua kecamatan agar pembaca memperoleh kesempatan secara merata.
Sebagai forum belajar, tidak hanya kami yang mendorong pembaca untuk meningkatkan keberaksaraan, pembaca pun pasti berkontribusi besar bagi kami. Untuk itu kami selalu mengundang sidang pembaca untuk membuka wacana baru menyangkut perbaikan kinerja pendidikan di Temanggung.
Demikian, selamat membaca!

Lectori edisi ke-15 Desember 2007
Salam takzim buat pembaca budiman. Di tengah tudingan akan rendahnya kualitas guru di Temanggung, seperti kegagalan rekan-rekan di kancah Guru Berprestasi Tingkat Provinsi, maupun Forum Ilmiah Guru, kita mendengar kabar menyejukkan. Rekan kita, Saudara Parjuni, guru SMP Negeri 6 Temanggung di akhir bulan November lalu berhasil merebut Juara ke-3 Sayembara Penulisan Naskah Buku Pengayaan yang secara rutin diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Meskipun hanya Beliau seorang yang berhasil, rasanya kita patut berbangga. Dua tahun lalu rekan guru dari SMK Negeri 2 Temanggung juga berhasil menduduki tempat cukup terhormat, yang bahkan bukunya kini telah diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
Selain hadiah uang Rp 10 juta, niscaya naskah yang memenangkan sayembara itu akan segera diterbitkan pula. Dari penerbitan buku itu, Saudara Parjuni akan memperoleh royalti satu persen. Bila pembelian buku oleh Pusat Perbukuan (untuk kemudian diedarkan secara cuma-cuma ke seluruh Indonesia) bernilai setengah miliar saja, silakan pembaca menghitung sendiri jumlah royalti yang bakal diterima Sdr Parjuni.
Sebagai apresiasi pada peringatan Hari Guru Nasional 2007, berita menggembirakan ini perlu dijadikan momentum kebangkitan bagi guru-guru di Temanggung. Jika saja setiap tahun Temanggung dapat mewakilkan tiga sampai sepuluh orang guru untuk maju ke babak final sayembara naskah buku ini, Temanggung mungkin akan menjadi salah satu daerah potensial yang turut berkontribusi pada upaya pencerdasan kehidupan bangsa.
Tergerak dengan gagasan ini, Tabloid LONTAR tengah merancang suatu kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam bentuk pelatihan penulisan buku, penulisan karya ilmiah, maupun bentuk penulisan karya tulis lain.
Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komisi D di DPRD, PGRI, maupun lembaga lain yang tergerak untuk memberdayakan guru-guru Temanggung diharapkan turut memberi dukungan. Di depan mata, niat baik Pusat Perbukuan yang ingin membeli hak cipta naskah buku pelajaran senilai Rp 40 – 75 juta harus dianggap menarik. Begitu pula, prospek eko-kultural seandainya guru di Temanggung mampu menulis buku, menulis laporan penelitian, maupun karya lain. Semuanya memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak guna memajukan pendidikan di Temanggung, dengan ditandai meningkatnya kompetensi menulis di kalangan guru. Demikian, salam hangat dari Redaksi!

Lectori edisi ke-16 Januari 2008
Pembaca tabloid LONTAR yang berbahagia. Memasuki tahun baru 2008 tabloid LONTAR bertambah gemuk. Bukan yang lain-lain, melainkan bertambah gemuk karena masuknya sejumlah awak. Seperti yang telah diberitakan pada edisi Desember, tabloid LONTAR mengundang sidang pembaca untuk bergabung menjadi reporter.
Sebelum ini, telah bergabung lebih dahulu Asmaul Khusna, Kepala Sekolah Alternatif “Cendekia Mandiri”, Kemloko, Tembarak. Alumnus jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta ini telah menjumpai Anda melalui kolom “Liputan Utama” edisi Desember. Fotonya pun dapat dilihat pada kolom “Mimbar” halaman 12.
Ajakan bergabung menjadi reporter LONTAR ternyata mendapat respons lumayan. Sejumlah peminat dari kalangan pembaca tertarik mendaftar menjadi reporter. Yang pertama sekali seorang siswa. Fatimah, siswa SMA Negeri 1 Temanggung merasa tertarik karena kesempatan bergabung dengan LONTAR menjanjikan kesempatan untuk berkembang sebagai penulis yang andal.
Berikutnya, Anik Yuliati dari MTs Pare, Kranggan. Alumni magister pendidikan agama Islam ini merasa tertantang terjun ke dunia jurnalistik karena pengalaman yang pernah dimiliknya.
Hal yang sama datang dari Sdr. Khoiron. Alumni fakultas sastra Undip yang semasa kuliah pernah turut mengasuh majalah kampus ini merasa tertarik karena tantangan jurnalisme memanggil-manggilnya.
Untuk alasan yang kurang lebih sama, ketertarikan pada undangan kami ditanggapi oleh Eko Suseno (SMA Mipha Parakan), Eko Budi Hartono (SMP N 1 Selopampang), Sutopo Wahyu Diono (Pringsurat), Eko Danang Setyanto (SD N Parakan), M Besari (Karangwuni). Masih ada dua orang yang ’melamar’ menjadi reporter, Tri Wariningsih (Bansari), dan Sri Haryati (Kandangan), serta Mukhlisin.
Dengan gembira tabloid LONTAR menyambut dan memberi ucapan selamat datang kepada mereka itu, sambil meminta maaf atas ketiadaan jaminan kesejahteraan yang memadai.
Pembaca, kami hanya bisa menyatakan kepada para calon reporter itu, bahwa bekerja untuk LONTAR –meminjam motto pergerakan Muhammadiyah ’Hidup-hidupilah Muhammadiyah, dan jangan hidup dari Muhammadiyah’- lebih banyak dituntut sebagai relawan.
Meskipun kami memungut biaya langganan dari pembaca, kami belum menjadi lembaga usaha, sehingga jaminan kesejahteraan –kalaupun ada yang menghendaki- belum dapat kami berikan. Kami hanya berani menjanjikan kesempatan untuk berkembang menjadi penulis, yang kemungkinan menjadi kaya jauh lebih besar ketimbang sekadar menjadi awak LONTAR. Inilah yang kami sampaikan kepada para calon reporter itu.

Lectori edisi ke-17 Februari 2008
Para pemustaka LONTAR yang terhormat. Sehari menjelang pelaksanaan diklat PTK yang diadakan Forum Ilmiah Guru Temanggung, yakni 26 Desember 2007, kami menyelenggarakan pelatihan sehari tentang penulisan buku bacaan untuk Sekolah Dasar. Bukan maksud kami untuk latah dengan mendahului rekan-rekan FIG. Bukan pula kami bermaksud latah senyampang sedang berlangsung musim sertifikasi profesi guru.
Kami mengadakan pelatihan penulisan buku, berbekal pengalaman yang masih terbatas, karena kebetulan kami mendapat surat permintaan dari sebuah penerbit buku di Jakarta. Penerbit tersebut dalam tahun 2008 ini hendak menerbitkan sekitar 751 judul buku untuk bidang-bidang kajian keterampilan (360 judul), pengetahuan umum (181), pengetahuan alam (36), pengetahuan matematika dan berhitung (18), pengetahuan agama dan budi pekerti (24), pengetahuan teknologi dan informasi (12), bahasa dan sastra (19), referensi (77), serta panduan olimpiade (12) dan UKS (12 judul).
Kami telah mengirim surat undangan melalui Kepala UPTD P&K Kecamatan. Maksud kami tentu saja agar informasi yang sangat penting ini dapat diakses oleh rekan guru maupun tenaga kependidikan untuk mencoba kemampuan menulis naskah buku. Agak disayangkan, dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung yang dapat mengirim peserta hanya 4 kecamatan, yakni Kledung, Pringsurat, Tembarak, dan Selopampang.
Menilik prospek yang dapat diperhitungkan apabila seorang guru dapat menulis buku, dan kemudian layak diterbitkan, dan kemudian lulus penilaian dari Badan Standar Nasional Pendidikan, kami sangat berharap lebih banyak lagi peserta yang datang. Dikaitkan dengan rencana kegiatan penyusunan buku teks pelajaran yang dialokasikan dalam APBD Temanggung 2008, bila informasi ini benar, kesempatan semacam ini secara optimis menumbuhkan harapan akan terbentuknya skema perubahan yang luar biasa.
Misalnya, dari sekitar 5000 guru terdapat 20 persen narasumber yang mampu menulis buku, baik sebagai dampak pelatihan maupun bakat yang berkembang secara otodidak, kita boleh berharap Temanggung akan menjadi sentra para penulis buku. Jika diasumsikan setiap guru dapat memproduksi dua judul per tahun, yang dicetak dengan nilai nominal 100 juta rupiah, dapat dihitung berapa ‘devisa’ hasil kerja intelektual yang akan turut memengaruhi aktivitas ekonomi di Temanggung.
Secara kultural, mungkin dengan agak bombas, dapat diharapkan kelak Temanggung akan dikenal sebagai ‘pusat pencerdasan’; ‘pusat peradaban’; ‘pusat keberaksaraan’. Dikaitkan dengan diktum pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, akan tiba masanya kita memikul tugas kultural pula: membudayakan kegemaran membaca. Dan itu dimulai dari bahan bacaan yang harus disediakan secara layak, menurut Standar Nasional Perpustakaan maupun Standar Nasional Pendidikan.

Lectori edisi ke-18 Maret 2008
Selamat bertemu kembali para pemustaka LONTAR. Pertengahan bulan lalu, 16 Februari 2008, Temanggung mendapat kunjungan resmi dari Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo.
Salah satu putra terbaik ini meresmikan –berturut-turut- SMK Negeri 1 Temanggung, SMP Negeri 2 Temanggung, dan SMA Negeri 1 Temanggung sebagai sekolah bertaraf internasional (SBI).
Acara kunjungan itu juga dilengkapi dengan peresmian Unit Sekolah Baru SMK (USB-SMK) di Jumo dan Tembarak, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di kediaman orangtua beliau.
Dengan sejarah panjang yang dimilikinya, ketiga sekolah bertaraf internasional itu diharapkan dapat mencitrakan diri sebagai sekolah unggul yang mampu bersaing pada tataran internasional sehingga menjadi barometer kualitas pendidikan di Temanggung.
***
Minggu, pekan lalu, beberapa awak LONTAR diundang untuk bertemu dengan eksponen Ikatan Kadang Temanggungan, Dewan Pendidikan Temanggung, dan Dewan Kesenian Temanggung.  Dari jajaran IKT hadir antara lain Ketua Umum Grahito Usodo dan Ketua I Frahma Alamiarso. Dewan Pendidikan yang diwakili ketuanya, H Milono, serta beberapa seniman Temanggung dari DKT.
Tidak ada agenda politik pilkada 2008. Seperti ditegaskan oleh Ketua Umum IKT, melanjutkan ‘tradisi’ yang mulai dibangun sejak 2 tahun terakhir, IKT yang kali ini didukung oleh FILTRA (Forum Silaturahmi Temanggung Utara) yang dikomandani Pak Nurdin, berencana mengadakan acara Kadang Peduli Temanggung 2008. Kegiatan ini merupakan rangkaian perayaan HUT RI ke-63 pada Agustus mendatang.
Beberapa agenda yang tengah dirumuskan antara lain bantuan peralatan berupa komputer, dan pendirian perpustakaan di dua tempat yang masih akan diputuskan pada pertemuan mendatang. Selain itu, kegiatan seni dalam bentuk pentas maupun lomba, juga tengah direncanakan. Pelatihan dasar kepemimpinan di kalangan pengurus OSIS juga mencuat dalam pertemuan yang penuh keakraban itu.
Tema kegiatan masih sama seperti tahun lalu, yakni pemberdayaan masyarakat. Masyarakat, di dalam potensi dirinya yang sering tidak diketahui oleh para pemimpin yang arif dan bijaksana sekalipun, memiliki kesanggupan untuk bergerak mendinamisasikan diri. Dengan begitu, tema pemberdayaan masyarakat sejatinya hanya sekadar memantik api kecil. Nyala api harus dikobarkan dan dibesarkan oleh masyarakat sendiri.
Kita (Anda dan Kami) kadang-kadang mungkin merasa harus menjadi sinterklas yang mesti memberi dan membagikan. Namun, sering perasaan itu terlalu ’ke-ge-de-an’ menghadapi dinamika masyarakat yang ternyata memiliki kecerdasan, vitalitas, dan survivalitas untuk membangun peradaban yang mereka cita-citakan.
Yang perlu disadari, titik-titik ’api’ yang memerlukan ’batu pemantik’ tersebut ternyata ada di sepanjang perbatasan daerah Temanggung. Daerah yang boleh jadi jarang mendapat sentuhan dari pusat pemerintahan di kota. Pada titik-titik itulah kiprah IKT, DPT, DKT akan dilaksanakan. Ini semua masih dalam perencanaan, yang dalam waktu dekat akan segera dirumuskan detail kegiatannya. Demikian, salam hangat dari kami!

Lectori edisi ke-19 April 2008
Pemustaka Lontar yang mulia. Pada edisi sebelumnya telah disampaikan beberapa informasi penting tentang berbagai lomba penulisan, baik fiksi maupun nonfiksi. Kali ini pun LONTAR ingin menyampaikan informasi baru. Yang pertama, sayembara menulis novel yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta dengan tenggat waktu 31 Agustus 2008.
Lalu, ada lomba cerita konyol remaja dari penerbit Gramedia Pustaka Utama dengan batas waktu pengiriman 30 Juni 2008. Bagi remaja maupun peminat masalah remaja, even ini bisa digunakan untuk menjajal kecanggihan dalam menggali cerita lucu, dan segar.
Berikutnya, mendahului pengumuman dari Forum Ilmiah Guru Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus nanti juga akan diselenggarakan forum tingkat kabupaten. Forum ini akan menyiapkan calon peserta forum tingkat Jawa Tengah, meliputi guru-guru dari jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA, dan SMK.
Dengan hadiah yang disediakan buat juara pertama senilai Rp 5 juta di tingkat provinsi, ajang ini mestinya menarik kita untuk mencobanya, dengan lebih dulu melakukan penelitian tindakan kelas. Tidak ada keharusan melakukan PTK memang, namun panitia di tingkat provinsi sudah mengisyaratkan bahwa laporan PTK akan lebih dipertimbangkan ketimbang makalah gagasan.
Dengan semakin maraknya proses sertifikasi guru melalui penilaian portofolio, kegiatan-kegiatan seminar dan pelatihan lain memang menunjukkan tren meningkat. Namun, bila yang dikejar hanya sertifikat bukti keikutsertaan dalam pertemuan semacam itu, akan terasa kurang manfaatnya.
Akan lebih berguna apabila setiap guru mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang didapat dalam seminar dan pelatihan itu dalam kegiatan penelitian. Bukan hanya nilai portofolio, lebih penting dari itu, perbaikan kualitas pembelajaran yang dicirikan dengan keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi harus diprioritaskan. Ini adalah esensi penelitian tindakan, di mana terdapat tindakan nyata dari guru untuk selalu memperbaiki kualitas diri, kualitas pembelajaran, dan kualitas hasil belajar.
Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, dalam bulan-bulan ke depan niscaya masih banyak even yang bakal menarik Taruhlah, misalnya bagi guru bahasa Indonesia SMA/MA/SMK. Akan ada acara lomba tahunan yaitu Lomba Menulis Cerita Pendek, dan Lomba Mengulas Karya Sastra.
Bagi guru yang ingin mengikuti jejak rekan kita, Sdr Parjuni dari SMP 6 yang memenangi Sayembara Penulisan Naskah Buku Pengayaan, sebentar lagi akan beredar info dari Pusat Perbukuan Depdiknas.
Dari Direktorat Jenderal PMPTK, tradisi Lomba Keberhasilan Guru dalam Pembelajaran, sebagaimana dua atau tiga kali babak final yang pernah diikuti oleh Sdr FA Suprapto, juga dari SMP Negeri 6 Temanggung, sebentar lagi juga akan memanggil kita.
Dari semua kegiatan yang diprogramkan oleh Depdiknas itu, pertanyaan kecil patut kita lemparkan: dapatkah kita sekali-kali tertarik untuk mencobanya, sekalipun kita merasa belum mampu berbuat banyak? Dalam banyak contoh kasus, percobaan pertama dalam mengikuti lomba selalu menjadi pengalaman yang mengesankan. Itu adalah langkah awal menembus belantara kehebatan guru di kancah nasional. Rasanya kita sangat merindukan guru Temanggung berjaya di Jakarta.

Lectori edisi ke-20 Mei 2008
Pembaca setia tabloid Lontar! Malu rasanya tiap-tiap terbit berapologi soal keterlambatan kami dalam menyajikan Lontar. Namun bagaimana lagi. Dari semua awak Lontar, sejak awal Maret hingga akhir April, tak satu pun yang tidak menyatakan ‘sibuk’, ‘repot’, lagi banyak tugas. Yang lain melaporkan ‘sedang berada di luar kota’.
Untuk ukuran sebuah kinerja yang profesional, hal-hal semacam itu memang tidak selayaknya kami sampaikan. Namun, ternyata kami masih seperti pada waktu mau lahir. Kami, para awak Lontar generasi pertama, mula-mula berasal dari habitat yang kurang lebih sama: para guru (GTT maupun PNS) yang terikat dengan berbagai kesibukan.
Pada saat mau terbit pertama, kami pernah mencanangkan: Lontar minimal akan hidup sekurang-kurangnya 20 tahun. Ini sebetulnya sekadar untuk menjawab olok-olok: jangan sampai Lontar sekali terbit, terbit sekali. Di dalam rentang perjalanan, sering muncul saran dari pembaca: Lontar sebaiknya terbit awal bulan (tanggal 1).
Meskipun pernah juga memenuhi jadwal terbit di awal bulan, menjaga konsistensi untuk tetap berada di rel jadwal itu ternyata memerlukan ketabahan luar biasa. Kami ingin berhenti di sini, karena alasan selanjutnya akan berputar-putar lagi. Satu hal jelas bagi kami, sebuah prose perjuangan kultural membangun masyarakat belajar membutuhkan waktu. Waktu juga yang menjawab: apakah kami akan terus mengecewakan pembaca, atau kami dapat memperbaiki diri.
Disertai permohonan maaf kesekian kali atas keterlambatan ini, kami ingin membagi informasi kepada pembaca. Bagi kalangan pelajar, tahun ini LIPI kembali menggelar Lomba Karya Ilmiah Remaja. Tidak tanggung-tanggung hadiahnya, dan tidak main-main proses kelanjutannya: Bagi finalis yang menghasilkan temuan baru (invensi) akan dinominasikan dalam International Exhibition for Young Inventor (IEYI) V di Taiwan pada bulan September 2008.
Bagi pelajar yang hobi menulis fiksi, Departemen Agama mengadakan Lomba Menulis Cerita Remaja Islami. Hadiahnya setengah ONH.
Bila peringatan Hardiknas di Temanggung sepi kegiatan, dan seperti biasa juga sepi hadiah, di Jakarta begitu banyak even yang bisa menawan hati guru: Sayembara Penulisan Naskah Buku Pengayaan, Lomba Kreativitas Ilmiah, Lomba Karya Tulis PAUD, dan lain-lain. Akhir April lalu guru-guru bahasa Indonesia MA, SMK, dan SMA swasta-negeri telah berancang-ancang mengikuti Lomba Menulis Cerita Pendek dan Lomba Mengulas Karya Sastra, dengan menyelenggarakan Bengkel Sastra. Semoga kita, Anda dan kami, bisa menikmati kesempatan yang menakjubkan itu.

Lectori edisi ke-21 Juni 2008
(Seingat saya, karena kesibukan para awak Lontar, terpaksalah edisi Juni digabung menjadi satu edisi dengan bulan Mei. Maaf ya!)

Lectori edisi ke-22 Juli 2008
Ruarrr biasa. Itulah perasaan kami. Bukan karena kami telah berbuat sesuatu yang menjadikan LONTAR luar biasa, melainkan keterlambatan terbit sampai satu bulan, sampai-sampai kami harus menggabungkan dua edisi (Mei dan Juni 2008) menjadi satu terbitan. Ya, luar biasa malunya. Semua awak LONTAR merasakan perasaan itu, dan dengan sesadar-sadarnya mengakui penurunan kinerja selama bulan-bulan April, Mei dan awal Juni.
Pemustaka LONTAR yang terhormat. Di tengah kegalauan karena LONTAR tidak segera terbit –dan akhirnya tidak terbit- pada bulan Mei, perubahan di luar kehendak awak LONTAR terjadi juga. Rekan kami, Satrio Yudho, yang sejak edisi pertama menjadi sekretaris LONTAR, menyatakan tidak dapat lagi membantu LONTAR. Ini disebabkan oleh kesibukan (dalam bahasa Inggris disebut business) baru yang sangat menarik di Semarang.
Tak lama berselang, rekan kami, yang turut membidani kelahiran LONTAR, juga menyampaikan permintaan maaf tidak bisa membantu sepenuhnya. Sdr. Wiyono, guru SMP Negeri 1 Pringsurat, sejak April diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Bulu.
Sebelum kedua rekan kami itu mundur, beberapa rekan yang semula menyatakan ingin bergabung menjadi reporter LONTAR juga terhambat oleh berbagai kondisi sehingga batal menjadi reporter.
Pemustaka LONTAR yang budiman. Kami memutuskan dalam rapat pengurus tanggal 23 Juni, untuk menugasi Sdr. Nurul Karimah, guru SMP Negeri 5 Temanggung menjadi sekretaris, menggantikan kedudukan Sdr. Satrio Yudho. Selain kemampuannya, sebagaimana dapat Anda baca pada artikelnya yang dimuat di Suara Merdeka, juga karena kebetulan rumahnya sering dijadikan markas LONTAR.
Bagaimanapun, perubahan komposisi seperti tersebut merupakan bagian dari dinamika perkembangan LONTAR. Bahkan kalau dirunut pada masa bayinya dulu, beberapa nama malahan mundur sebelum aktif. Inilah dinamika sebuah penerbitan yang (kebanyakan) dikelola para guru PNS. Perubahan itu niscaya akan terus terjadi. Kami hanya berharap, siapa pun yang mengelola, LONTAR tetaplah eksis menemani perjalanan spiritual para pembaca. Selamat memustaka!

Lectori edisi ke-23 Agustus 2008
Miskomunikasi. Itulah kenyataan kami ketika mengabarkan perihal mundurnya Satrio Yudho. Pembaca yang memustaka LONTAR! Pada edisi yang lalu kami memberitakan mundurnya Sekretaris Redaksi berhubung dengan kesibukan barunya di Semarang. Entah bagaimana, selang dua bulan yang bersangkutan mengklarifikasi soal itu.
Sementara rapat Redaksi telah memutuskan untuk menunjuk Sdr Nurul Karimah sebagai sekretaris, dalam rapat berikutnya kami sepakat untuk menambah “jabatan eselon II” di jajaran Redaksi Lontar. Sedianya, wakil pemimpin redaksi akan dipromosikan naik, sementara Satrio Yudho juga akan dipromosikan menjadi wakil pemred, sementara pemred Hendro Martono akan merintis “karier” baru, entah sirkulasi atau reporter.
Karena wapemred Darmadi belum sanggup memimpin Lontar, akhirnya, ya itu tadi, rapat menyepakati untuk menambah “jabatan eselen II”. Jelasnya, mulai edisi Agustus ini terdapat dua orang wakil pemimpin redaksi. Darmadi dan Satrio Yudho.
Dalam bulan Juli kemarin, rekan kita Sdr Joko Sudiyono menyatakan minat untuk bergabung menjadi reporter Lontar. Meskipun telah diberitahukan bahwa mengelola Lontar harus menyiapkan “usus yang panjang”, guru SD Negeri 2 Kranggan  ini menyatakan siap untuk selalu menelan pil pahit. Demikianlah kemudian Sdr Joko Sudiyono dinyatakan lulus uji nyali. Liputannya dapat Anda baca pada kolom berita.
Pembaca Lontar yang terhormat. Bulan Agustus, seperti telah berjalan dua tahun sebelumnya, Ikatan Kadang Temanggungan bersama Lontar kembali melaksanakan bhakti sosial. Tidak hanya kepada masyarakat umum, kami pun mengagendakan pelatihan jurnalistik ataupun penulisan karya ilmiah di kalangan guru.
Telah lama dikeluhkan, baik dari kalangan pendidik sendiri maupun dari stakeholder, keberaksaraan (kemahiran membaca dan menulis) guru di Temanggung rata-rata masih lemah. Kurangnya koleksi bacaan, yang diikuti dengan intensitas membaca yang juga kurang, serta kurangnya pelatihan di bidang penulisan, antara lain menjadi sebab lemahnya keberaksaraan itu.
Kami ingin mengulang kembali pernyataan: menulis itu hanya disokong oleh sebagian kecil bakat. Sebagian besar orang membutuhkan kerja keras agar sukses menjadi penulis. Kerja keras itu ada macam: membaca secara terus-menerus, dan menulis secara kontinyu. Menulis itu sejenis kemahiran yang bisa dilatihkan. Oleh karena itu, berapa kalipun seorang guru dilatih, kalau guru tidak mau melatih dirinya akan sia-sia.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini terdapat banyak agenda menulis yang memungkinkan kita menjadi penulis hebat. Lomba Keberhasilan Guru dalam Pembelejaran, Sayembara Naskah Buku Pengayaan, Lomba Kreativitas Guru, untuk menyebut beberapa, merupakan ajang dan kesempatan berharga yang sayang kalau dilewatkan begitu saja. Latihan yang rutin dan banyaknya kesempatan lomba di bidang penulisan sungguh menjadi sinergi yang tak terkira harganya.
Khusus bagi guru yang telah lulus sertifikasi, baik melalui penilaian portofolio maupun diklat sertifikasi, kelulusannya itu akan ditagih oleh pemerintah: apakah ada peningkatan keprofesionalan –dalam hal ini produktivitas menulis- ataukah justru terlena oleh (mimpi) tunjangan profesi. Harap maklum, pemerintah akan terus memantau status keprofesionalan kita.

Lectori edisi ke-24 September 2008
Marhaban ya Ramadan!
Memasuki bulan Ramadan ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Mengikuti kebiasaan masyarakat, tentu saja yang kita lakukan pertama adalah ”padusan”. Ritual mandi di tempat-tempat rekreasi ataupun tempat keramat sekalipun, ini tujuannya hanya satu: membersihkan diri.
Secara biologis, proses pembersihan diri sebenarnya terus berlangsung di dalam tubuh kita. Melalui serangkaian proses kimiawi, kita, di luar sadar, memproduksi zat-zat antitoksin, sehingga, tanpa sadar pula, tubuh kita ternetralisir dari unsur racun. Konon, hati kitalah yang menawar racun itu.
Namun dalam pengertian psikologis, hati kita jugalah yang, konon, menjadi sumber racun. Orang akan menyebut ’tinggi hati’, dan ’iri hati’ sebagai penyakit yang tak mudah disembuhkan. Kebanyakan kita mudah tergoda menjadi ’tinggi hati’ manakala merasa berhasil dalam bidang tertentu. Kebanyakan, sebaliknya, kita mudah tergoda untuk ’iri hati’ jika keberhasilan itu justru diraih orang lain.
Ramadan, kata orang-orang bijak, membelajarkan orang untuk meredam penyakit hati itu.
Pembaca Lontar yang cendekia, Lontar mudah-mudahan tidak dalam posisi dua poros itu. Apa yang mau dibikin tinggi hati, meskipun di Temanggung ini Lontar menjadi media informasi pendidikan satu-satunya? Sebaliknya, apa yang membikin Lontar iri hati berhadapan dengan beragam media yang bermodal besar?
Tidak sekali-kali. Lontar, jika para pembaca menelusuri tiap-tiap kali mau terbit, tidak dapat iri hati karena Lontar mempunyai sejarahnya sendiri. Hampir dapat dikatakan, Lontar selalu dalam posisi ’zero to zero’. Lontar selalu merasakan betapa sulitnya ketika hendak terbit, lalu sesudahnya juga merasakan kesulitan lagi, ketika hendak memproses kelahiran berikutnya.
Dalam keadaan seperti itu, Lontar tentu tidak dapat berlagak tinggi hati, sekali lagi karena Lontar menjadi tempat bagi orang-orang yang ingin membelajarkan diri. Sesuai dengan moto yang diemban, sebagai forum belajar, Lontar akan terus mengasah diri, sambil mengajak pembaca mewacanakan pentingnya kemajuan pendidikan kita.
Di bulan penuh rahman ini, Lontar mengajak pembaca kiranya sekarang waktunya berbagi kasih sayang. Bukan kasih sayang pada diri sendiri, yang dalam hari-hari sebelumnya mungkin menjadi kredo kita, melainkan kasih sayang buat sesama yang belum sempat mengenyam nikmatnya belajar. Masih banyak warga belajar yang demikian itu.
Di bulan yang penuh berkah ini, Lontar berharap dapat berbagi berkah. Bukan hadiah layaknya dari Sinterklas, namun berkah pencerahan yang dapat melecut hati kita menjauh dari ketinggihatian dan keirihatian. Dunia terlalu tinggi bagi orang-orang yang mau tinggi hati dan iri hati.
Sebagai penutup, di bulan yang penuh ampunan ini pula, Lontar ingin menyampaikan permintaan maaf kepada para pembaca, atas segala kelalaian dan kesalahan, kekurangan dan keterbatasan. Sangat disadari, sampai saat ini Lontar belum dapat memuaskan harapan pembaca. Semoga Ramadan dapat mentransformasikan Lontar menjadi media yang setia membelajarkan kita.

Lectori edisi ke-25 Oktober 2008
Pembaca Lontar yang setia. Bulan Oktober 2008 kami mencatat beberapa momen penting. Pertama, tanggal 15 Oktober nanti menurut rencana Gubernur Bibit Waluyo akan mencanangkan perlunya menghidupkan kembali pendidikan nasionalisme, khususnya di Jawa Tengah. Momen ini dibarengkan dengan pembukaan pameran produk teknologi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Jawa Tengah yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Ngablak, Kabupaten Magelang.
Dalam pandangan Gubernur Jawa Tengah ini, nasionalisme di kalangan generasi muda kian pudar, seiring makin kuatnya gempuran budaya pop yang serba instan dan konsumtif. Elan perjuangan yang pernah bersemayam di dada generasi muda 08, 28, dan 45, patut ditumbuhkan kembali, justru ketika kita melihat arah kebangkitan nasional kedua makin tak keruan.
Pengorbanan (semacam asketisme diri terhadap godaan keduniawian), tampak makin menghilang di kalangan generasi kini. Begitu pula, daya juang vis a vis budaya instan, juga tampak meredup di tengah ingar-bingar serbuan budaya kapitalisme yang terus-menerus hadir di pelupuk mata.
Kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, Bulan Bahasa akan menjadi agenda rutin Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka Bulan Bahasa, antara lain perlunya setiap warga meningkatkan taraf keberaksaraan (budaya membaca dan menulis).
Ketiga, kami hampir lupa, bulan ini kami memasuki usia ketiga sejak kelahiran pertama pada Oktober 2006. Banyak yang terheran-heran, mengapa Lontar masih bisa bertahan hidup? Pertanyaan ini memang agak menyakitkan, namun sebenarnya ingin menyatakan mengapa Lontar bisa bertahan sampai edisi ke-25?
Dalam beberapa tulisan terdahulu, barangkali pembaca Lontar masih ingat prinsip yang mendasari kehadiran kami di hadapan pembaca. Sebagai media penerbitan yang terutama mengkhususkan diri pada pewacanaan berbagai isu pendidikan, kami ingin menjembatani kesenjangan informasi bidang pendidikan.
Tidak hanya pada ranah spasial (Kota Temanggung dengan Gemawang, Tretep, Bejen, Kledung, Bansari, Selopampang, Kaloran, dan sebagainya), juga tidak hanya pada ranah struktural (Dinas Pendidikan dengan persekolahan tingkat SD, SMP, dan SLTA), bahkan bila mungkin juga menjembatani kesenjangan sektoral (Dinas Pendidikan dengan dinas-dinas lain).
Terkadang begitu terasa, misalnya dalam politik anggaran di bidang pendidikan, mengapa dunia pendidikan selalu salah dipersepsikan oleh para perencana pembangunan di Temanggung? Melihat anggaran belanja Dinas Pendidikan yang “telah begitu besar”, membuat perencana pembangunan menganggap bahwa anggaran pendidikan di Temanggung dianggap cukup. Apakah memang cukup?
Kehadiran Lontar memang mungkin belum dapat memenuhi harapan semua pemangku kepentingan. Namun sebagai proses kultural yang memakan waktu, kami akan terus mencoba, dan mencoba menyediakan diri sebagai jembatan itu.
Keempat, bulan Oktober juga bulan Syawal. Setelah menjalani ibadah puasa sebulan penuh, menurut harapan kita, kita akan meraih kemenangan: kemenangan dalam melawan hawa nafsu duniawi. Tantangan dunia pendidikan di Temanggung masih dan akan tetap berat. Ini disebabkan dengan telah lengkapnya delapan standar nasional pendidikan. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan telah dirumuskan dalam Permendiknas no. 22 dan 23 tahun 2006. Kemudian, standar proses melalui Permendiknas no. 41 tahun 2008, standar pendidik dan tenaga kependidikan seperti diatur dalam Permendiknas No. 12, 13, dan 16 tahun 2007 juga telah terbit. Begitu pula, Permendiknas no. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, Permendiknas no. 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan, serta Permendiknas no. 24 tahun 2007 dan no. 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana SD, SMP, SMA, SMK. Yang terakhir, sebetulnya belum berakhir, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang pasti akan segera disusul dengan Permendiknas pula tentang standar pembiayaan.
Semua standar akan menjadi tantangan menarik bagi semua insan pendidikan. Dapatkah kita mengatasi tantangan itu? Minal ’aidzin fal faizin!

Lectori edisi ke-26 November 2008
Di bulan November, ada tiga tema peringatan yang sama-sama menarik. Hari Guru Nasional, Hari Pahlawan, dan Hari Jadi Kabupaten Temanggung. Lontar edisi November 2006 telah mengangkat Hari Guru. Lantas, Lontar edisi November 2007 mengangkat kisah seorang warga kehormatan Kabupaten Temanggung, Mbah Sugeng Martowirono. Pemuatan kisah Mbah Sugeng merupakan kado Lontar untuk Kabupaten Temanggung. Gilirannya sekarang mestinya mengangkat Hari Pahlawan. Namun Lontar memilih tidak mengekspos peringatan Hari Pahlawan itu.
Di tingkat nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Mohamad Natsir, mantan perdana menteri; dan Bung Tomo, tokoh pejuang dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya; serta KH Abdul Hakim. Kita menyambut hangat disertai penghormatan atas penganugerahan gelar itu.
Yang perlu diangkat dalam edisi kali ini, bagi kami, justru rencana Pemerintah Kabupaten Temanggung yang akan membangun taman perpustakaan di Kowangan. Bukan sebagai monumen, tetapi momentum penting sebagai tanda memasuki babak baru peri-keadaban kita. Pengembangan perpustakaan yang disertai dengan pemasangan titik-titik akses internet itu perlu disambut karena banyak alasan.
Pertama, dalam konteks pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar, internet telah dapat mengganti fungsi-fungsi perpustakaan konvensional, dan toko buku, dengan ketersediaan laman (entri) yang hampir-hampir tanpa watas. Jutaan informasi dapat diakses tanpa harus ke Yogya atau Semarang bila hanya untuk membeli buku.
Kedua, sebagai sumber belajar, internet membantu guru-guru dan peserta didik yang kesulitan memperoleh “Buku Sekolah Elektronik”. Sejak pembelian hak cipta buku teks pelajaran yang dilakukan Depdiknas dua tahun terakhir, kelemahan memang ada pada kemudahan akses. Jadi, hadirnya hotspot di Kowangan, sedikit banyak akan mengurangi kesulitan itu, terutama di sekolah-sekolah yang belum tersambung dengan jaringan pendidikan nasional (Jardiknas).
Ketiga, dilihat dari perspektif literasi (tingkat melek-huruf), kehadiran perpustakaan digital di Temanggung niscaya turut menyumbang pengurangan jumlah penduduk buta huruf. Sekaligus, mengurangi kesenjangan antara budaya-baca dan budaya-nonton sebagai dampak serbuah televisi di ruang-ruang keluarga.
Lebih penting lagi, keempat, dengan penempatan titik-titik akses internet ini akan mempercepat penyebarluasan berbagai informasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government), transparansi segala kebijakan pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Kita optimis, dalam konteks kerangka kerja yang lebih besar, pengembangan perpustakaan digital di Temanggung akan mempercepat kemajuan masyarakat. Taruhlah misalnya: jaringan pendidikan nasional (Jardiknas) di Temanggung dapat diperluas sampai 20 wilayah kecamatan sekabupaten sehingga semua sekolah, semua guru, semua peserta didik dapat menikmati kemajuan secara sejajar.

Lectori edisi ke-27 Desember 2008
Sudah habis kata-kata kami! Ini simpulan kami. Kami tak punya lagi kata-kata untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pelanggan Lontar, juga para penulis yang berbaik hati mengirimkan tulisan kepada Lontar. Apa pasal? Sejak Januari 2008, kami kejangkitan penyakit “terlambat  terbit”.
Meskipun tampaknya jelas sumber penyebab keterlambatan, rasa-rasanya kami belum dapat menemukan obat manjur untuk menyembuhkan penyakit itu. Kami hanya masih percaya, bahwa proses seleksi alamiah yang seiring dengan waktu berjalan akan memastikan: siapakah di antara kami yang betul-betul konsen pada satu-satunya media penerbitan di Temanggung ini.
Ternyata kami masih memerlukan waktu untuk membentuk kohesivitas tim kerja di dalam Lontar. Adakalanya, seorang reporter yang ditugasi meliput berita gagal mendapatkan momen gara-gara ada kesibukan mendadak. Pada waktu lain, jajaran redaksi yang ditugasi menurunkan “Liputan Utama” tidak dapat menjalankan tugas, baik karena alasan bisnis maupun kesibukan lain.
Kami sudah berkali-kali menyadari, kondisi awak Lontar yang sebagian berstatus pegawai negeri, sering terikat dengan jadwal dinas sehingga Lontar dinomorduakan. Akibatnya bisa diterka. Ini belum ditambah dengan kesulitan distribusi.
Selain mendistribusikan Lontar di UPTD-UPTD, beberapa sekolah sulit dijangkau dalam waktu singkat. Apalagi logistik pendukung distribusi sangat tidak memadai. Ini diperparah dengan kenyataan banyaknya setoran langganan yang tidak berjalan lancar.
Sekadar mengurangi perasaan malu, begitu edisi November 2008 selesai, kami langsung mengebut pengerjaan edisi Desember. Sekali lagi, ini sekadar mengejar tenggat agar tidak terlambat terus.
Pembaca Lontar yang setia. Tahun depan perhelatan politik terbesar lima tahunan akan memasuki babak kampanye yang lebih seru. Setiap calon anggota legislatif maupun calon presiden akan menawarkan diri, sambil mencitrakan kapasitas-kapasitas yang dimilikinya. Lebih meriah –mungkin- dari perhelatan pilkada Juni lalu.
Kemeriahannya bukan hanya menunjuk pada jumlah kontestan partai politik yang lebih banyak ketimbang pemilu legislatif 2004. Kemeriahan itu, akhir-akhir ini, lebih disebabkan oleh pemanfaatan media-luar-ruang oleh para kontestan. Tahun lalu, seorang calon kepala desa memanfaatkan Lontar untuk media kampanye, dan menang!
Dalam pertarungan pemilu legislatif dan pilpres 2009, menarik untuk dipertimbangkan, bila para calon anggota legislatif di lembaga politik lokal merasa melihat manfaat pada Lontar, mungkin sebagian dari mereka akan ingin tampil di Lontar. Begitu pun tim sukses capres yang akan maju pada putaran pilpres 2009, mungkin juga akan melirik Lontar sebagai salah satu entitas media yang dapat diperhitungkan.
Sebagai bagian dari pendidikan politik, para pembaca niscaya dapat mencermati setiap slogan, visi, dan misi para calon anggota legislatif itu. Kita akan melihat, apakah mereka dapat kita baca jejak rekamnya, lalu kita akan memutuskan: apakah mereka memadai untuk menjadi wakil kita di lembaga representasi lokal kita?

Oleh: masmarto | November 29, 2008

Buku dalam Tarikan Keppres

Di tengah makin mahalnya harga buku dan agresivitas sekolah dalam memungut biaya pengadaan buku pelajaran untuk para siswa, pengalokasian anggaran pemerintah (maupun pemerintah daerah) pada pos pengadaan buku pelajaran sebetulnya patut dihargai. Melalui pengucuran dana bantuan operasional sekolah khusus buku (BOS-Buku) senilai Rp 800 miliar, tahun lalu, kebanyakan sekolah dapat memenuhi kebutuhan buku pelajaran, khususnya untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional.

Guna menunjang (atau menumpang tindih ?) pemenuhan buku pelajaran pada mata pelajaran yang sama, pemerintah daerah umumnya juga mengalokasikan anggaran pengadaan serupa. Argumen yang dikemukakan tampaknya cukup sahih, antara lain guna mendorong peningkatan mutu pendidikan dan memenuhi rasio kebutuhan buku bagi siswa. Kendati demikian, beberapa aspek masih memerlukan kajian yang lebih bijak, menyangkut mekanisme maupun perspektif tentang buku itu sendiri.

***

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan perubahan yang mengikutinya, bila nilai pengadaan di atas Rp 50 juta, dan dibiayai seluruhnya atau sebagian dari APBN/APBD maka pengadaan barang/jasa harus melalui lelang. Meskipun pasal 6 dengan jelas menyebutkan dua cara pengadaan, yaitu dengan menggunakan penyedia barang/jasa (lelang); dan atau dengan cara swakelola, agaknya pemerintah daerah memandang sebelah mata model pengadaan secara swakelola.

Begitu pula, meskipun keputusan presiden tersebut tidak mengacu pada undang-undang pendidikan dan peraturan di bawahnya, alih-alih merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai konsiderans, pelaksana anggaran pengadaan buku pelajaran tetap memilih cara pertama. Yang menarik dipersoalkan adalah mengapa pemerintah daerah, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap ingin melaksanakan pengadaan buku pelajaran melalui lelang, sementara pemerintah (pusat) justru ”lebih suka” menggunakan model swakelola?

Dalam pelelangan itu panitia memang dapat menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai maksimal 70 persen. Panitia pun dapat berharap ada sisa lebih pagu anggaran (Silpa) yang dapat dijadikan tabungan pada kas daerah. Namun yang tidak dinyatakan, masih banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan lelang.

Misalnya, honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek; pengumuman pengadaan barang/jasa; penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi; serta administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sebagai ilustrasi, hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK (2007) terhadap pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Unit Gedung Baru (UGB), Ruang Kelas Baru (RKB), maupun rehabilitasi gedung, yang semuanya termasuk dalam bidang pengadaan jasa konstruksi, menunjukkan perbedaan sangat signifikan antara pola kontraktual dan swakelola. Pola swakelola dapat menghemat pembiayaan mencapai 33% ketimbang kontraktual (lelang). Secara matematis, harapan adanya sisa lebih pagu anggaran justru mengalami defisit akibat biaya lelang maupun inefisiensi pelaksanaan lelang. Ini berarti model pengadaan secara swakelola lebih efisien.

***

Alih-alih menunjuk kasus pemimpin dan pejabat di daerah yang banyak tersandung masalah lelang buku, kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dalam mengelola anggaran pengadaan buku pelajaran jauh lebih menarik. Selain BOS-Buku yang dikucurkan dalam bentuk block grant, Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan nyatanya juga dikelola dengan model serupa, yakni hibah dalam bentuk block grant, dan atau subsidi.

Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2006 maupun Permendiknas Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, pengelolaan anggaran pengadaan buku pelajaran juga mengacu pada Keppres No. 80 Tahun 2003 itu. Namun pasal-pasal yang dirujuk adalah pasal 6 huruf b; pasal 39 ayat (1); bagian penjelasan pasal 1 angka 1; sampai dengan lampiran I Bab III huruf A angka 2.c.

Ini ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009, khususnya Bab IV huruf C dan D. Di atas semua itu, tentu saja Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi payung hukum tertinggi dalam mengelola anggaran dengan model swakelola. Contoh menarik, Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta dalam tahun anggaran 2004 juga pernah mem-block grant-kan biaya pengadaan buku pelajaran wajib dan biaya pengadaan buku perpustakaan.

Apabila pengadaan buku pelajaran menggunakan pola yang sama (swakelola), sebagaimana tersirat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran, maupun tersurat dalam peraturan pelaksanaan BOS-Buku, kemungkinan besar juga akan didapat efisiensi biaya.

***

Lebih dari sekadar perbedaan tafsir atas pelaksanaan Keppres Nomor 80 itu, masalah pengadaan buku pelajaran sebetulnya juga dapat ditempatkan dalam spektrum yang lebih luas. Sekurang-kurangnya menurut pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005, di luar buku teks pelajaran untuk siswa, masih banyak dibutuhkan buku panduan pendidikan, buku penunjang, dan buku referensi untuk guru.

Logikanya, jika di sekolah hanya ada buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib bagi guru dan siswa, hampir tidak dapat dibedakan siapa yang belajar dan siapa yang mengajar. Mengharap peningkatan kualitas belajar dari kondisi seperti ini rasanya sulit. Kondisi ini akan berbeda bila di dalam kelas terdapat juga buku panduan, buku penunjang, dan buku referensi.

Dengan demikian, yang perlu ditekankan di sini adalah pentingnya membangun kapasitas guru sebagai sumber belajar. Kebijakan dalam bidang pengadaan buku selama ini masih meminggirkan peranan guru. Guru tidak pernah “kecipratan” proyek pengadaan buku pelajaran. Guru hanya diposisikan sebagai konsumen –sama seperti siswanya- tanpa ada upaya pemberdayaan guru.

Menstigmatisasi guru sebagai entitas yang tidak pernah mampu menulis buku, hanya sekadar untuk melegitimasi kebijakan pengadaan buku melalui lelang, merupakan tindakan yang kurang bijak. Pengalaman guru selama bertahun-tahun menulis Lembar Kerja Siswa (LKS), dan menulis diktat harus disikapi sebagai sebuah modal kapasitas dalam menulis buku pelajaran. Herannya, Keppres No. 80 Tahun 2003 juga mengakomodasi gagasan ini.

Pada Bab III pasal 39, khususnya ayat (3) antara lain disebutkan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan.

Apabila pemerintah daerah cukup akomodatif terhadap gagasan ini, di daerah akan terbangun kapasitas dalam menulis naskah buku pelajaran. Di sisi lain, perlunya membangun kapasitas guru yang telah bertahun-tahun tidak mendapat perhatian, niscaya akan dapat menjadi katalisator bagi upaya peningkatan mutu pendidikan.

Ini sejalan dengan rencana pemerintah yang akan membeli hak cipta para penulis buku pelajaran dengan nilai antara Rp 40 juta hingga Rp 75 juta. Kebijakan ini akan membuat lelang pengadaan buku pelajaran menjadi kurang relevan, dan sebaliknya, akan melahirkan kapasitas guru yang kompetitif dalam menulis naskah buku pelajaran.

Oleh: masmarto | November 29, 2008

BOS dan DO

Masalah penyimpangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD dan SMP, mudah diduga. Ini disebabkan antara lain adanya kesamaan mata anggaran antara BOS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Akibatnya, terjadi penganggaran ganda (double account) yang dilakukan pihak sekolah.

Di luar masalah itu, ada fenomena menarik yang terjadi di daerah. Di Temanggung, jumlah siswa SD dan SLTP yang putus sekolah (drop out) justru meningkat sejak pengucuran dana BOS. Ini menimbulkan pertanyaan : mengapa? Setidaknya, pertanyaan ini muncul dalam paparan hasil penelitian tentang faktor-faktor angka putus sekolah.

Pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Temanggung (3/1) ini menunjukkan ada lima faktor yang menjadi sebab siswa putus sekolah. Faktor ekonomi, terutama karena kesulitan biaya, menjadi alasan terbanyak (47,1 persen) putusnya siswa sekolah.

Faktor lain, berturut-turut karena malas belajar (34,3 persen), tidak dapat mengikuti pelajaran atau lemahnya daya berpikir (12,9 persen), sakit atau kawin (3,9 persen) serta faktor lain seperti faktor kenakalan atau indisipliner (2,8 persen).

Faktor ekonomi, yang menjadi alasan terkuat siswa putus sekolah, dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang kebanyakan berprofesi petani dengan penghasilan tidak menentu. Ditambah dengan faktor domisili yang berada di luar kota, masalah biaya transportasi juga menambah tekanan tingginya angka DO.

Data tentang kesulitan biaya ini dapat dibandingkan dengan kemampuan membayar biaya sekolah di sekolah menengah atas. Di SMK 2 Temanggung, dari 754 siswa, baru ada 96 siswa yang dapat melunasi iuran/sumbangan sampai dengan bulan Januari 2007. Total ‘tagihan’ yang harus dibayarkan siswa sebesar Rp 175.824.000.

Data yang lebih menyedihkan, sampai saat ini masih ada 12 siswa (SMK 2 Temanggung) yang telah lulus tetapi belum mengambil ijazah karena alasan yang sama. Meskipun pihak sekolah tidak berniat ‘menyandera’ ijazah mereka, kenyataannya ijazah itu memang belum diambil. Mungkin bagi mereka, salinan ijazah sudah cukup memadai untuk mencari pekerjaan.

Sementara itu, faktor lain yang menyebabkan siswa putus sekolah, boleh dibilang, menjadi pekerjaan rumah bagi pihak sekolah untuk mengatasi hal ini. Rendahnya motivasi belajar, kedisiplinan dan kemampuan berpikir siswa akan banyak dipengaruhi oleh seberapa besar peran sekolah dalam melayani siswa.

***

Dikaitkan dengan masalah tingginya siswa putus sekolah, khususnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ada beberapa pilihan yang dapat diambil pemerintah. Misalnya dengan memperbesar indeks bantuan operasional sekolah, atau memperkuat fokus pembiayaan pada siswa atau memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan oleh pihak sekolah.

Pembesaran indeks bantuan operasional sekolah, jika dikaitkan dengan masih adanya siswa putus sekolah itu, didasarkan pada asumsi kesulitan keluarga (petani atau buruh) dalam menyediakan dana tunai. Mobilitas siswa dari luar kota tentu harus didukung oleh tersedianya dana tunai setiap hari.

Sayangnya hal ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh para petani dan buruh. Itupun dengan masih menisbikan peranan pengusaha angkutan, karena sebenarnya –tanpa kita sadari- mereka telah lama menyubsidi biaya angkutan para siswa dengan tarif setengah harga.

Pembesaran indeks bantuan ini, dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah, terutama digunakan untuk memberi kompensasi biaya angkutan. Meskipun di dalam ketentuan telah disebutkan adanya bantuan transportasi siswa (miskin), tidak jelas bagaimana pihak sekolah merealisasikannya.

Di tengah situasi perekonomian yang masih tidak menarik ini, peningkatan indeks bantuan akan sangat membantu siswa miskin guna menunjang mobilitas mereka. Ini lebih murah, misalnya, ketimbang dengan penyediaan biaya pendirian unit sekolah baru di tiap kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek akses siswa ke sekolah.

Alternatif lain adalah dengan memperkuat fokus pembiayaan pada pos bantuan transportasi siswa. Tanpa pembesaran indeks dana BOS, penguatan fokus bantuan transportasi memang akan ‘memakan’ pos anggaran lain. Dalam hal ini pihak sekolah selayaknya rela mengorbankan pos-pos lain yang tidak seharusnya dibiayai dana BOS.

Misalnya, pos biaya ulangan harian. Kegiatan ulangan harian semestinya tidak harus dijadikan ‘ritual’ yang harus dibiayai. Sebab, kegiatan ini telah melekat pada tugas pokok guru dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ironisnya, justru pada pos-pos sejenis inilah yang memakan anggaran paling besar dari dana BOS.

Sebaliknya, apabila pemerintah tidak sanggup(?) menambah indeks bantuan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak sekolah dalam mengalokasikan pos-pos anggaran yang bersumber dari BOS. Jangan sampai terjadi penganggaran ganda pada kedua sumber dana (BOS dan APBS) sehingga menyimpang dari tujuan.

Yang tak kalah penting untuk dicermati adalah masalah akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana, rawan terjadi rekayasa. Pembuatan laporan adalah satu hal, sedangkan penggunaan dana secara riil adalah lain hal.

Munculnya biaya siluman seperti upeti maupun “tanda terima kasih”, di samping godaan untuk menyelewengkan dana demi kantong pribadi, menjadi salah satu sebab penggunaan dana bantuan tidak sampai pada sasaran. Yang terkena imbas dari kondisi ini lagi-lagi siswa (miskin).

***

Kasus siswa putus sekolah karena masalah biaya transportasi akan menjadi salah satu ancaman keberhasilan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun apabila pemerintah tidak mengantisipasi hal ini. Apalagi presiden telah mengeluarkan instruksi tentang percepatan penuntasan wajar-dikdas sembilan tahun. Percepatan itu harus diimbangi tanggung jawab pembiayaan, dalam hal ini melalui BOS.

Oleh: masmarto | November 29, 2008

Anak di antara Guru dan Orang Tua


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:EN-GB;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 207.65pt right 415.3pt; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:EN-GB;} @page Section1 {size:595.45pt 841.7pt; margin:1.0in 1.0in .75in 1.0in; mso-header-margin:.1in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Pada suatu hari anak saya yang baru duduk di kelas tiga sekolah dasar mengajukan protes karena hasil pekerjaan rumah (PR) yang dikerjakan semalam hanya mendapat nilai 6,9. Saya dipersalahkan dan tampak sekali si anak menuntut pertanggungjawaban orang tua yang telah membimbing belajarnya. Usut punya usut, banyak jawaban yang setelah dicocokkan di sekolah ternyata salah. Sebagai orang tua –yang kebetulan juga berprofesi sebagai guru- saya merasa perlu untuk meneliti kembali pekerjaan tersebut.

Pada materi soal pelajaran bahasa daerah (bahasa Jawa) terdapat perintah “Ukara-ukara ing ngisor iki urutna dadi crita kang becik!” (Urutkanlah kalimat-kalimat di bawah ini sehingga menjadi wacana yang baik). Pada wacana pertama terdapat urutan kalimat (jika dialihkan ke dalam bahasa Indonesia) : (a) Rumahnya di kota Semarang; (b) Kapalnya besar-besar sedang memuat barang beraneka ragam; (c) Ketika libur panjang aku pergi ke tempat nenek; (d) Di sana aku melihat pelabuhan Tanjung Mas.

Gagasan utama pada wacana di atas cukup jelas sehingga urutan kalimatnya dengan cukup mudah disusun oleh anak saya dengan urut-urutan kalimat (c); (a); (d) dan (b). Hasil pencocokan di sekolah menunjukkan jawaban ini benar. Akan tetapi, anak saya –kemudian ternyata saya juga- keliru menjawab pada waktu menggarap soal kedua dengan materi kalimat : (a) Kebunnya dibuat berpetak-petak; (b) Tanaman di kebun itu beraneka warna; (c) Setiap hari tanaman itu dipelihara; dan (d) Kebun Pak Suta ditanami apotek hidup, buah-buahan dan sayur-sayuran (Lihat Parkin dkk., Wibawa : Widya Basa Jawa Jilid 3, Solo : PT Tri Manunggal Kurniajaya, hal. 19).

Berdasarkan telaah atas hubungan antara kalimat utama dan kalimat penjelas, saya menyarankan jawaban dengan urut-urutan kalimat (d); (a); (b); dan (c). Apa yang terjadi? Hasil pencocokkan dengan guru di sekolah dasar menunjukkan jawaban anak saya tersebut ternyata salah. Menurut versi guru, susunan jawaban yang benar adalah berturut-turut kalimat (a); (d); (c); dan (b). Inilah yang menjadi “bencana” bagi saya karena diomeli oleh anak.

Sebagai orang tua yang telah lama tidak belajar tata-bahasa bahasa Jawa –terakhir kali belajar bahasa Jawa ketika masih duduk di Sekolah Pendidikan Guru, tamat tahun 1982- saya merasa tidak memiliki kompetensi lagi tentang bahasa Jawa. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman sebagai guru mata pelajaran, saya memberanikan diri memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama, pada wacana kedua itu jika kalimatnya dimulai dari kalimat (a) maka hubungan antarkalimatnya kurang inheren. Sebaliknya, jika paragraf itu dimulai dari kalimat (d), kalimat utamanya dapat dirujuk pada subjek : Pak Suta, sementara kalimat (a) tidak jelas menyebutkan subjek kalimat. Atau, subjek kalimat (a) merupakan kata ganti empunya yang mestinya tidak boleh mendahului subjek pada kalimat (d).

Di samping itu, sebenarnya kalimat (a) dapat disarankan perbaikannya agar susunannya lebih baik, yaitu “Kebun Pak Suta…dan seterusnya” sehingga subjeknya jelas. Akan tetapi, menempatkan kalimat (a) pada urutan pertama menurut pendapat saya tetap saja tidak mempunyai hubungan yang inheren dengan ketiga kalimat lain.

Kedua, hubungan dalam urutan kalimat (b) dan (d) sebenarnya rancu karena akan berebut urutan susunan di dalam paragraf. Kedua kalimat itu akan lebih baik jika digabungkan menjadi “Tanaman di kebun Pak Suta beraneka ragam seperti : apotek hidup, buah-buahan dan sayur-sayuran” sehingga perlu ditambah satu kalimat baru. Berdasarkan kemungkinan ini, tampaknya contoh kalimat pada buku pelajaran itu yang justru bermasalah.

***

Berdasarkan kasus tersebut beberapa pelajaran berharga dapat dipetik. Pertama, perbedaan pendapat antara guru dan orang tua di satu pihak akan memengaruhi kredibilitas keduanya; dan di lain pihak justru akan membingungkan anak. Jika pendapat guru benar, anak akan cenderung melecehkan kredibilitas orang tua. Sebaliknya, anak tidak mudah percaya pada pendapat orang tua meskipun pendapat itu benar.

Dalam banyak kasus, anak cenderung lebih tunduk pada otoritas guru di dalam kelas daripada orang tua di rumah, apa pun pendapat orang tua dan apa pun pendapat guru. Anak, dengan demikian seperti berada dalam hubungan ketegangan antara otoritas guru dan orang tua. Jika pendapat guru di kelas benar ini tidak menjadi masalah. Akan sangat merepotkan bila ternyata pendapat guru salah sementara si anak tidak mau atau tidak rela mengakui kesalahan itu.

Kedua, ada kebutuhan mendesak agar kedua belah pihak, yaitu guru dan orang tua untuk terus belajar guna memutakhirkan pengetahuan yang dimiliki, karena pengetahuan di luar dirinya terus berkembang. Profesi saya sebagai guru mata pelajaran di SLTA terbukti sama sekali kurang relevan ketika membimbing anak yang masih duduk di sekolah dasar. Pengetahuan yang pernah diperoleh semasa di sekolah dasar pun kini sangat tertinggal.

Diperlukan kesediaan orang tua agar mau belajar, persis seperti yang dilakukan oleh anaknya. Jika anak sedang belajar Matematika, misalnya, semestinya orang tua juga memahami materi yang tengah dipelajari anaknya. Mengikuti anjuran Andrias Harefa (2001), orang tua pada dasarnya merupakan guru yang pertama dikenal oleh anak, dan karena itu tugas orang tua tidak selesai begitu saja ketika menyerahkan pendidikan anaknya di sekolah.

Sebaliknya, guru pada dasarnya merupakan orang tua di sekolah yang bertugas menggantikan peran orang tua di dalam keluarga. Tugas mendidik, membimbing, mengajar dan melatih dengan demikian hendaknya tidak terdistorsi oleh buku pelajaran –yang kebetulan bukan buku paket- dengan memperlakukannya sebagai buku suci yang kedap kritik. Maksudnya, sebelum membelajarkan materi pada anak seyogyanya buku itu ditelaah kebenaran substansialnya agar tidak menimbulkan kebingungan.

Pada kasus anak saya, ini sebenarnya bukan yang pertama. Untuk mata pelajaran yang sama (bahasa Jawa), sang guru ini pernah memberikan pengetahuan yang menyesatkan karena mengartikan “Kaline lagi bena” (Sungainya sedang banjir) dengan pengertian “Kaline lagi asat” (Sungainya sedang mengering). Ini menunjukkan contradicto in terminis yang jika tidak dibetulkan akan menyesatkan pengetahuan anak.

Ketiga, ada kesan masih kuatnya ketergantungan guru terhadap buku-buku pelajaran atau yang sejenis seperti Lembar Kerja Siswa (LKS). Di samping nuansa komersial yang selalu menimbulkan kontroversi pada setiap awal tahun pelajaran, keberadaan sejumlah buku dan LKS untuk setiap mata pelajaran sangat memberatkan anak. Di samping buku paket, guru biasanya menggunakan buku terbitan Jakarta dan LKS-LKS terbitan lokal.

Meskipun maksudnya keberadaan buku-buku itu untuk memaksa anak belajar, jika substansinya langsung diajarkan tanpa ditelaah lebih dahulu akan menimbulkan kasus seperti di atas. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi guru adalah keberanian untuk melepaskan ketergantungan ini dengan konsekuensi kehilangan keuntungan finansial. Akan tetapi, akan ada keuntungan immateri bila guru sanggup menyusun sendiri bahan ajarnya.

Ada alasan menarik yang perlu dikemukakan, yaitu dengan berlakunya kurikulum 2004 –setidaknya seperti yang termuat pada kurikulum SMK 2004- yang menganjurkan penggunaan modul seharusnya dapat memaksa setiap guru untuk membuat modul. Dikaitkan dengan keputusan rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat oleh kabinet baru yang merekomendasikan penggunaan buku pelajaran selama lima tahun (Kompas, 24/10), keharusan setiap guru untuk menyusun modul benar-benar harus mendapat perhatian.

Konsekuensi dari rekomendasi tersebut, jika penyikapan guru terhadap buku pelajaran yang digunakan tetap saja seperti pada kasus di atas, dapat dibayangkan betapa repot anak dan orang tua dalam menelaah substansi pelajaran. Akan terjadi selama lima tahun, anak dan orang tua dibingungkan oleh isi buku yang kurang sahih, sementara guru memperlakukan teks buku sebagai sesuatu yang final.

***

Jika kasus seperti yang dialami oleh anak saya ini dikemukakan di sini, sesungguhnya itu tidak berpretensi untuk mengolok-olok kinerja guru, tetapi untuk saling menyadarkan akan peran guru di kelas dan orang tua di rumah. Jika guru dan orang tua dapat membangun sinergi dengan terus memperbaiki kualitas peran dan fungsi masing-masing diharapkan anak tidak lagi berada dalam tarikan ketegangan antara otoritas guru dan orang tua.

Sebaliknya, anak justru akan mendapatkan iklim belajar yang sehat karena baik guru maupun orang tua memiliki kompetensi yang sepadan dalam membelajarkan anak. Untuk membangun sinergi yang positif itu masing-masing pihak harus saling terbuka terhadap kebenaran yang datang dari mana pun. Guru tidak alergi terhadap kritik orang tua, begitu pula orang tua. Ini dapat dicapai pada saat kedua belah pihak memiliki taraf kompetensi yang seimbang.

Oleh: masmarto | November 29, 2008

GADUNG MELATI

Banjarrejo. Desa yang malas bersolek. Bahkan jika mendiang Umar Kayam menulis ulang “Para Priyayi” akan terkejut karena Banjarrejo tak ubahnya Wanagalih di kala itu. Desa ini terletak di pinggir jalan Daendels. Aku hanya berani menyebut desa ini, karena sesungguhnya desaku ada di arah pedalaman hutan jati. Desa Pelem Gadung.

“Beli monyet saya, Oom! Murah. Cuma seribu rupiah kok!” Kataku pada seorang lelaki yang baru turun dari mobil. Diikuti perempuan cantik, kukira itu isterinya, bersama dua putri kecil yang menyamai kecantikan perempuan yang kuduga ibunya itu.

“Terima kasih. Aku cuma mau istirahat sambil minum degan!” Kata lelaki itu sambil tersenyum.

“Tolonglah, Oom! Buat biaya sekolah, Oom!” Aku tak tahu, apakah perkataanku benar. Di desaku, biaya sekolah hanya dibayar dengan seikat ketela atau jagung. Dan hanya ada satu SD di tahun 70-an itu. Selepas SD kebanyakan dari kami hanya berladang dan menggembala sapi, mengikuti naluri denyut hidup yang selaras dengan kawasan hutan jati. Di kala senggang, para lelaki akan berburu monyet, dan dijajakan di pinggir jalan Daendels ini.

Lelaki itu cuma tersenyum. Dipesannya minuman degan pada Mbokdhe Legi.

Aku cuma bisa menelan ludah menyaksikan keluarga yang tampaknya kaya dan bahagia itu. Kuamati patung Gubernur Suryo di tengah taman di pinggir hutan jati. Aku tidak tahu, siapa yang ditunjuk oleh patung itu. Nasib burukku yang hidup di desa dan tak pernah berubah ini? Para pejalan yang melintas jalan raya Daendels dan tak pernah mau peduli pada kami?

“Mas, kemarilah!” Tiba-tiba lelaki itu memanggil.

Aku tak berani mendekat.

Keluarga yang kuduga kaya itu duduk lesehan di atas tikar pandan. “Ke sini!” Kata lelaki itu lagi sambil melambaikan tangan.

Seakan ada magnet yang menggerakkan kakiku. Aku tak berpikiran apa-apa selain mendekat pada keluarga itu.

“Siapa namamu, Cah bagus?” Kini perempuan yang kuduga istri lelaki itu bertanya.

“Mur, nyonya! Muruba.”

“Muruba?” Tanya perempuan itu lagi seakan tak percaya dengan namaku.

“Ya, nyonya!”

“Luar biasa! Semoga menyala dan bercahaya hidupmu, Mas!” Lelaki itu menimpali.

“Berapa umurmu?” Nyonya itu bertanya lagi.

“Tidak tahu!”

Kedua orang tua itu mengernyitkan alis. “Lha, sekarang Mas sudah kelas berapa?”

“Enam, tuan!”

“Mau sekolah di Yogya?”

Dan selang beberapa lama kulihat Emak hanya dapat tersimpuh ketika Pak Harsono, lelaki itu, meminta Emak untuk melepaskan aku pergi ke Yogya. Entahlah, di mana kota itu. Ketika itu.

**

Hutan Lipur Tanjung Gadung. Nama yang mirip dengan desaku nun jauh di pinggir hutan jati. Terletak di Hutan Simpan Bukit Bauk, Daerah Dungun. Berjarak 11 km dari Bandar Dungun melalui jalan raya Dungun-Kuala Terengganu, 70 km dari Kuala Terengganu. Untuk sampai ke hutan ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan sendiri atau angkutan umum dari Bandar Dungun.

Sebagian dari tempat ini lebih mirip sebagai hutan wisata. Banyak orang berkunjung dan berkemah. Juga bermandi-ria. Memancing di payau atau di danau yang jernih airnya. Atau sekadar bermain sambil menikmati keindahan alam hutan yang masih asri. Kadang-kadang datang serombongan orang-orang kota yang ingin berlibur sambil menghirup udara hutan.

Meski demikian, agak jauh ke dalam, di balik pagar berduri yang rapat di seberang sungai Kuala Hitam, orang dapat melihat kehidupan liar di dalam hutan. Lengking rusa yang sedang mencari pasangannya. Atau auman harimau yang hendak menerkam mangsanya. Teriakan monyet yang bergelantungan di dahan tinggi. Atau sekadar mendengar desau angin di tengah rimbunnya hutan.

Di batas hutan, terhampar pesisir pantai Laut China Selatan. Aku cukup menatap dari balik jendela paviliun, di belakang laboratorium, maka ombak akan tampak memukul-mukul pantai. Tanpa mengenal lelah, sepanjang zaman ombak akan terus menampar-nampar hamparan pasir putih itu. Seperti tamparan Emak dengan perkataan yang menyentak perasaan maluku.

“Kamu harus pulang, le! Sebelum aku pergi menyusul bapakmu, aku ingin sekali mencium bau keringatmu! Keringat yang kautumpahkan dari kuda di selangkanganmu. Sudah lama desa kita sepi. Tak ada lagi anak-anak yang mau memainkan kuda lumping.” Begitu kata Emak, melalui coretan tangan adikku dalam surat yang kuterima setahun lalu.

Aku tergidik. Aku telah jauh meninggalkan masa laluku. Sudah berapa tahunkah ayah meninggal? Apakah sejak itu juga tidak ada lagi tukang timbul? Bagaimana keadaan Emak sekarang? Apakah masih seteduh telaga di tengah hutan, tempat dongengan tentang cupu manik Dewi Anjani? Ah, ya! Bagaimana pula Pak Harsono, guru SMA-ku di Yogya yang mendorongku memenuhi panggilan dari Universiti Kebangsaan ini?

Aku masih ingat bagaimana perasaan galau menyergap segenap kesadaranku. Keinginanku untuk melanjutkan pendidikan terbuka lebar, begitu lamaran yang kukirim ke UKM diterima. Aku tak sempat berpamitan pada Emak, kecuali mengirim surat pendek yang kutulis dengan tergesa-gesa. Aku sampaikan permintaan doa restu Emak, juga harapanku untuk membuka lembaran kehidupan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya.

“Mas Mur, ini kesempatan yang belum tentu datang dua kali. Sekali engkau membatalkan keberangkatan kali ini, mungkin semua impianmu terkubur dalam penyesalan sepanjang umur!” kata Pak Harsono ketika itu.

“Ayahku bagaimana? Rasanya ayah ingin menahanku barang sekejap, meskipun dalam batinnya!” Sergahku. Aku ingin sekali pulang lebih dulu ke Pelem Gadung. Menemui Emak, dan terutama menengok ayah yang tergolek tanpa daya di atas dipan peninggalan kakek.

Pak Harsono terdiam. Dia mungkin juga bimbang dengan kegalauanku. “Memang pilihan yang tidak mudah untuk diambil, Mur!” Kata Pak Harsono yang juga tidak memberi pilihan yang mudah.

Kabar dari Emak, lewat surat yang begitu terlambat kuterima di Yogya menjelang keberangkatanku ke Malaysia, ayahku sedang menjemput maut di tengah sakit menahun yang terus disembunyikannya. Jika semula ayah hanya mengaku rematik, dan Emak dengan tekun mengais tanaman umbi gadung di pinggir hutan untuk mengobati sakit ayahku, kini ayah tak bisa lagi membohongi keluarganya.

Ayah mengalami proses pengeroposan tulang. Kakinya memendek sebelah. Kalau berjalan tertatih-tatih sambil menyeringai, sebelum akhirnya lumpuh. Dan dalam penderitaan yang merambat pelan sepanjang bulan-bulan terakhir kehidupannya, kami tak bisa lagi berbuat apa pun, kecuali bermunajad kepada-Nya. Memohon mukjizat buat kesembuhan ayahku.

Aku hanya bisa menjerit dalam diam yang sesak, ketika pesawat membawaku melintasi kota-kota, melampaui hamparan sawah, dan melampaukan semua kenangan di desa. Tanpa sadar segala ingatanku seakan tertinggal di rumah, di desa Pelem Gadung di pinggiran hutan jati. Jalan menikung yang menghubungkan desaku dengan jalan raya Daendels semakin jauh dari ingatanku.

***

Aku tengah menyiapkan bab terakhir tesis masterku. Juga ringkasan hasil riset yang akan kukirim ke jurnal di http://worldforestry.journal.ukm.ac.id. Hatiku mengembang ketika uji laboratorium menunjukkan hasil positif. Penelitian yang kulakukan berfokus tentang pengaruh pemberian perasan umbi gadung terhadap oogenesis mencit. Penelitianku menemukan, ternyata perasan umbi gadung menghambat siklus ovarii yang dampaknya mempengaruhi fungsi oogenesis.

Dan mengapa harus umbi gadung? Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menjalar dalam benakku. Perasaan kikuk, malu bercampur kagum ketika Emak –dalam surat yang ditulis oleh adikku- dengan sangat enteng mencemooh proposal riset tentang khasiat umbi gadung yang kuceritakan.

“Walah, le. Begitu jauh engkau menimba ilmu di negeri orang. Lha, kalau hanya mau belajar umbi gadung, di desamu ‘kan banyak. Tinggal pergi ke belakang rumah, di sepanjang pagar lamtoro itu kamu ‘kan tinggal milih. Bahkan kalau engkau tetap di desa, engkau bisa ikut nguri-uri kebanggaan orang-orang tua!” Maksudnya, kesenian kuda lumping di desa kami yang kata Emak kini tak mampu menawan hati anak-anak muda.

Emak mungkin salah pendapat jika aku harus tetap terbenam di desa yang tak pernah berkembang itu. Namun Emak juga benar. Bahkan aku harus tertawa sendiri ketika teringat masa kecilku bermain layang-layang dari daun gadung yang telah mengering. Ketika anak-anak yang lebih besar dapat menerbangkan bapangan yang ditarik dengan kenur, serat pohon waru yang dipilin memanjang, aku bersama anak-anak sebaya hanya bisa memandangi mereka.

Sudah lazim di desaku, ketika musim kemarau tiba kami mulai menekuri jalan tradisi yang diwariskan para leluhur kami. Nasi jagung mulai berkurang. Lalu kami akan segera mengais umbi gadung di dalam tanah yang mulai retak di pinggir hutan. Sebuah ritual kanak-kanak yang kami jalani tanpa diajari. Seperti juga ketika kami dengan rakus merambah lamtoro muda, dengan berbekal garam sejumput, lalu kami akan rujakan.

Kami sudah terbiasa makan umbi gadung meskipun beracun. Agar dapat dimakan, kami mempunyai teknologi sendiri. Mula-mula umbi dipotong tipis-tipis, kemudian direndam dalam air yang telah dibubuhi garam. Umbi terus dialiri air sampai air cuciannya tidak berwarna putih. Setelah itu dijemur di panas matahari. Barulah dikukus. Barulah dimakan. Barulah kami kenyang sambil mengelus perut yang membuncit.

Tidak lupa, kami pun memetik daun gadung yang mulai kering. Kami akan membuat layang-layang. Dan ketika angin hutan tak kunjung datang, kami pun akan memanggil-manggil dengan tembang-tembang alam yang kami hafal. //Barat..barat mreneya; ulukna layanganku; tak upahi sega tahu… (Angin…angin… ke sinilah; terbangkan layang-layangku; nanti aku beri upah nasih tahu) //

Kami akan mengulang-ulang panggilan itu sampai angin datang. Dan kami pun akan bersorak kegirangan, sampai-sampai kaki kami terlonjak. Lalu kami pun berlari menerbangkan layang-layang dari daun gadung itu. Kami ambil serat kulit pisang kering sebagai tali penarik. Begitulah seharian kami bisa menikmati sebuah kegembiraan yang tak mungkin dimiliki anak-anak kota.

Bila purnama tiba –dan aku pulang liburan semasa sekolah di Yogya dulu- para lelaki di desa kami akan berkumpul di tanah lapang, di depan balai desa. Kami akan memainkan kesenian kuda lumping. Kami punya paguyuban seni “Gadung Melati” dengan enam set kuda kepang dan satu topeng kepala kuda yang terbuat dari kayu. Seperti biasa, anak-anak dan perempuan akan mengitari lapangan dan pada saatnya nanti bersorak mengiringi pemain yang mulai kesurupan.

Ditingkahi gendang rampak dan tetabuhan yang makin bersemangat, di sela-sela lecutan cemeti yang membelah udara malam, kami pun makin kesetanan memainkan gerak kuda lumping. Pada saat kesadaran kami mulai melayang, kami pun dengan napas mendengus mulai menggigit, mengunyah, dan menelan kaca semprong, diiringi jerit kengerian para penonton.

Ketika iringan gamelan mulai reda, ayahku akan tampil untuk nimbul pemain yang kesurupan. Pemain kuda lumping itu akan mulai merasakan keletihan yang luar biasa, karena dalam keadaan trace kami seakan tak punya pusar. Bergerak dengan kecepatan tinggi dalam tarian prajurit berkuda sepanjang tiga empat jam tanpa henti. Bahkan kami juga tak merasakan pedih, meski lidah dan bibir kami berdarah-darah.

***

“Tuan Muruba, tehnya telah siap di beranda!” Tiba-tiba Sri memecah konsentrasiku. Perempuan lima puluh tahunan itu seolah menyadarkan keberadaanku di sini. Menurut ceritanya, ia telah empat belas tahun terakhir ini bekerja di kompleks pegawai kehutanan. Semula ia bekerja di perusahaan perkebunan karet di seberang hutan Tanjung Gadung.

Namun semenjak Pemerintah Malaysia mengancam akan mendeportasi para pendatang haram, termasuk Sri yang diselundupkan masuk tanpa dokumen keimigrasian, aku mengakukan dia sebagai saudara tuaku. Betapapun ganjil pengakuan ini, tentu juga berkat bantuan teman-teman di konsulat Terengganu- nyatanya Sri aman dari incaran polisi diraja.

“Tuan Muruba, tehnya hampir dingin!” Sri ingin mengingatkanku.

“Terima kasih mbakyu!” Aku risih juga dipanggil dengan sebutan itu, betapapun sejak semula Sri sudah kularang menyebut ‘Tuan’ di depan namaku.

Waktu itu Sri berkilah, “Nanti saya kualat, Tuan. Saya telah berutang nyawa pada Tuan. Kalau bukan karena kebaikan Tuan, saya pasti kembali terapung-apung di laut tanpa kepastian!”.

“Sudahlah. Ingat, mbakyu! Aku juga berasal dari Indonesia. Malah jauh di pedalaman, di pinggiran hutan”. Aku ingin menghibur wanita asal Pacitan, yang mengaku telah menjanda itu. Kabarnya, suami yang ditinggal di Pacitan telah kawin lagi dengan tetangga. “Oh ya, mbakyu jadi mau pulang?”

“Kalau Tuan mengizinkan!” Jawabnya sambil tertunduk. Maksudnya, Sri mau pulang jika sekiranya studiku rampung dan aku segera kembali ke Indonesia.

Permintaan Sri wajar saja. Namun pikiranku cukup risau mengingat tawaran Pemerintah Malaysia yang memintaku tetap bekerja di sini. Hasil penelitian pendahuluanku telah dipatenkan di sini. Aku pun telah menyetujui kontrak penyerahan hak paten itu pada perusahaan farmasi dengan kompensasi yang membuatku rikuh dengan sejawatku di Indonesia.

Bayangkan! Peneliti di Indonesia hanya bergaji di bawah lima juta rupiah, sementara aku mendapat tawaran empat kali lipat. Padahal kualitas peneliti di Indonesia rata-rata bagus. Dan, bagaimanakah nasibku seandainya aku nanti kembali ke Indonesia? Ah, apakah aku sudah benar-benar memutuskan untuk kembali ke Indonesia? Bagaimana pula hati Emakku jika aku bergeming di sini?

***

Selesai mengemasi buku-buku referensi di perpustakaan, aku belum ingin beristirahat di paviliun. Iseng-iseng aku membuka akses ke internet. Tawaran beasiswa program doktor dari Canada belum juga kujawab, sebagaimana tawaran Pemerintah Malaysia. Aku buka emailku:

Oogenesis : Asal-usul pertumbuhan dan perkembangan sel telur (KBBI, 799)

Mencit : Tikus putih kecil (KBBI, 731)

Older Posts »

Kategori